Syndicate content

Indonesia

Indonesia’s Social Assistance System: Praising Reforms But More Work Ahead

Pablo Acosta's picture
Also available in: Bahasa Indonesia



When the Bank did its first social assistance public expenditure review in Indonesia in 2012, the diagnosis was clear. Despite spending significant amount of resources in “welfare”, most of them were through expensive subsidies (fuel, electricity, rice) that were not necessarily benefiting the most vulnerable segments of the society. General subsidies represented 20 percent of total national budget, but household targeted social assistance programs were already making their way, increasing from 0.3 to 0.5 percent of GDP between 2004 and 2010. Still, there was an overall dissatisfaction on what had been achieved, with the Gini coefficient rose by about 6 percentage points in the period of 2005 to 2012.

With more than 27 million people still considered poor and as one of the countries in the East Asia and the Pacific region that has one of the highest income inequality levels, the coverage expansion and social assistance system strengthening is a must. Fortunately, the situation in the social assistance sector has changed dramatically.

Sistem Bantuan Sosial Indonesia: Reformasi Berjalan Baik, Namun Masih Banyak Pekerjaan Lain

Pablo Acosta's picture
Also available in: English



Ketika Bank Dunia melakukan kajian pertama terkait pengeluaran bantuan sosial di Indonesia di tahun 2012, diagnosisnya sudah jelas. Meskipun telah banyak sumber daya yang dihabiskan untuk  "kesejahteraan", sebagian besar dari upaya ini dilakukan melalui subsidi yang mahal (bahan bakar, listrik, beras) yang belum tentu bermanfaat untuk segmen masyarakat yang paling rentan. Subsidi umum mewakili 20 persen dari total anggaran nasional, namun program bantuan sosial yang ditargetkan untuk rumah tangga telah berjalan, meningkat dari 0,3 persen PDB menjadi 0,5 persen antara tahun 2004 dan 2010. Namun, dengan koefisien Gini yang meningkat sekitar 6 poin persentase pada periode 2005-2012, masih ada ketidakpuasan dalam pencapaian selama ini.  

Dengan adanya lebih dari 27 juta orang yang termasuk golongan miskin dan sebagai salah satu negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik yang memiliki tingkat ketimpangan pendapatan tertinggi, maka perluasan cakupan dan penguatan sistem bantuan sosial adalah suatu keharusan. Untungnya, situasi di sektor bantuan sosial telah berubah secara dramatis.

Lima pembelajaran dari Indonesia tentang penyediaan perumahan yang terjangkau

Dao Harrison's picture
Available in english

Berkat program subsidi pemerintah, Dewi baru saja menjadi pemilik rumah untuk pertama kalinya. Tahun lalu, Dewi pindah ke rumah barunya di Yogyakarta. Ia saat itu berpikir: semuanya sempurna.

Ternyata kenyataannya tidak demikian. Rumah Dewi berjarak satu jam dari pusat kota, jauh dari daerah perkantoran,  pusat perbelanjaan, dan sekolah untuk kedua anaknya. Dua tahun setelah perumahan selesai dibangun, lebih dari setengah rumah di sana masih kosong. Karena rumah tidak terhubung dengan sistem air setempat, dua kali seminggu Dewi harus membeli air. Saat musim banjir, Dewi mengalami kesulitan untuk mencapai rumahnya.




Penyediaan perumahan yang terjangkau dan memadai telah menjadi prioritas kebijakan utama pemerintah Indonesia dengan diluncurkannya program Satu Juta Rumah (One Million Homes). Berbagai upaya sebelumnya untuk memenuhi permintaan perumahan yang terjangkau – gabungan dari adanya  permintaan  baru secara tahunan dan pemenuhan kekurangan perumahan yang belum terlaksana - belum secara efektif membawa dampak pada skala yang diperlukan.
 
 
Sumber:  Kementerian Pekerjaan Umum, Indonesia

Tapi haruskah jumlah kepemilikan rumah menjadi indikator tunggal program subsidi perumahan yang sukses? Mungkinkah ada program yang memenuhi kebutuhan Pemerintah untuk tetap efektif biaya secara fiksal maupun ekonomi, dan sekaligus dapat merespons pasar swasta dan juga kebutuhan warga?

Saat ini berbagai pilihan sedang dieksplorasi. National Affordable Housing Program Project (NAHP) yang baru disetujui misalnya, bertujuan untuk berinovasi dalam pasar perumahan yang terjangkau dengan mengatasi kemacetan dan secara aktif melibatkan sektor swasta dalam melayani berbagai segmen yang belum tersentuh. Sejauh ini, upaya dari Indonesia ini memberikan pelajaran berharga, yaitu:

Education user committee improves teacher service performance in a remote Indonesian village

Dewi Susanti's picture
Also available in: Bahasa Indonesia
Chair and members of the Education User Committee announce the teachers’ performance scores in a meeting attended by the representatives from the Ministry of Education and Culture, the sub-district education department, the village government staff, the school staff, and community members.

Kelompok Pengguna Layanan tingkatkan kinerja layanan guru di desa terpencil di NTT

Dewi Susanti's picture
Also available in: English
Ketua dan anggota Kelompok Pengguna Layanan mengumumkan nilai kinerja guru dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dinas pendidikan tingkat kabupaten, perangkat desa dan pihak sekolah, serta anggota masyarakat.

Membangun potensi UU Desa Indonesia untuk meningkatkan mutu Pendidikan Anak Usia Dini

Thomas Brown's picture
Also available in: English



Indonesia terus membuat langkah maju dalam memperluas akses pendidikan anak usia dini (PAUD) di seluruh nusantara yang sekarang mencapai sekitar  70.1% dari anak usia 3-6 tahun.  Meskipun ketersediaannya meningkat, mutu layanan masih rendah, terutama di daerah pedesaan dan daerah dengan pendapatan rendah.  Selain itu, masih ada ketergantungan pada guru yang kurang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan, serta banyaknya  guru yang memperoleh pelatihan formal yang tidak memadai, atau bahkan sama sekali tidak mendapat pelatihan.

Tapping the potential of Indonesia’s Village Law to increase quality of Early Childhood Education

Thomas Brown's picture
Also available in: Bahasa Indonesia



Indonesia continues to make strides in expanding access to early childhood education (ECE) across its vast archipelago, now reaching some 70.1% of 3-6 year olds. Yet despite this increased availability, quality of services continue to be poor, especially in rural and low-income areas. In particular, there continues to be reliance on under-qualified teachers, with many having received inadequate formal training, or none at all.

Partnerships, cornerstone to achieve Indonesia’s sustainable peatland restoration targets

Ann Jeannette Glauber's picture
Also available in: Bahasa Indonesia
Peatland. Photo: Tempo


“Peatlands are sexy!” They aren’t words you would normally associate with peatlands, but judging from the large audience that participated in the lively discussion on financing peatland restoration in Indonesia at the “Global Landscapes Forum: Peatlands Matter” conference, held May 18 in Jakarta, it seems to be true. The observation was made by Erwin Widodo, one of the speakers in the World Bank-hosted panel discussion at the event.

For me, it was a great honor to moderate a panel comprised of several of the leading voices in the space: Kindy Syahrir (Deputy Director for Climate Finance and International Policy, Finance Ministry), Agus Purnomo (Managing Director for Sustainability and Strategic Stakeholder Engagement, Golden Agri-Resources), Erwin Widodo (Regional Coordinator, Tropical Forest Alliance 2020), Christoffer Gronstad (Climate Change Counsellor, Royal Norwegian Embassy), and Ernest Bethe (Principal Operations Officer, IFC).

It was the right mix of expertise to address the formidable challenges in securing resources to finance sustainable peatland restoration in Indonesia. These include finding solutions to plug the financing gap, and identifying instruments and the regulatory framework necessary to strengthen the business case for peatland restoration. A significant amount of finance has been pledged. But one of the key issues the panel needed to address was how to redirect available finance towards more efficient and effective outcomes to reach sustainable restoration targets.

Jalinan permitraan, fondasi mencapai sasaran restorasi gambut berkesinambungan di Indonesia

Ann Jeannette Glauber's picture
Also available in: English
Lahan Gambut. Foto: Tempo

“Gambut itu seksi!” Tentu bukan rangkaian kata yang lazim dikaitkan dengan lahan gambut. Namun dari besarnya animo peserta yang berpartisipasi dalam diskusi tentang pendanaan restorasi gambut di Indonesia pada konferensi “Global Landscapes Forum: Peatlands Matter,” di Jakarta pada 18 Mei lalu, tampaknya cetusan tersebut benar. Pengamatan jitu tersebut dicetuskan Erwin Widodo, salah satu pembicara dalam sesi diskusi yang dipandu Bank Dunia.

Bagi saya, sungguh merupakan kehormatan dapat menjadi moderator bagi panel yang terdiri dari tokoh-tokoh utama dalam bidang ini: Kindy Syahrir (Wakil Direktur Pendanaan Lingkungan Hidup dan Kebijakan Internasional, Kementerian Keuangan), Agus Purnomo (Managing Director for Sustainability and Strategic Stakeholder Engagement, Golden Agri-Resources), Erwin Widodo (Koordinator Regional, Tropical Forest Alliance 2020), Christoffer Gronstad (Climate Change Counsellor, Kedutaan Besar Norwegia), dan Ernest Bethe (Principal Operations Officer, IFC).

Melihat pengalaman masing-masing, komposisi pembicara merupakan kombinasi yang tepat untuk membahas berbagai tantangan luar biasa dalam mengakses pendanaan bagi restorasi gambut berkesinambungan di Indonesia. Tantangan tersebut termasuk mencari solusi untuk menutup kesenjangan dalam pendanaan, serta mengidentifikasi instrumen dan kerangka kebijakan yang akan memperkuat dorongan dunia usaha terjun dalam restorasi gambut. Dana yang telah dijanjikan untuk restorasi gambut sesungguhnya cukup besar. Namun salah satu isu utama yang harus diurai pembicara adalah bagaimana mengarahkan pendanaan tersebut guna mencapai hasil yang lebih efisien dan tepat guna, menuju sasaran-sasaran restorasi yang berkesinambungan.

Semua perlu terlibat: bukti baru perlunya pendekatan multi sektoral untuk mengurangi stunting pada anak

Emmanuel Skoufias's picture
Also available in: English



Di Indonesia, malnutrisi kronis meluas dengan lebih dari sepertiga anak-anak mengalami stunting atau pertumbuhan yang terhambat. Meskipun tingkat kemiskinan menurun dari 16,6% menjadi 11,4% dari tahun 2007 hingga 2013, tingkat stunting pada anak-anak di bawah usia lima tahun tetap sangat tinggi, di atas 37% pada tahun 2013, meskipun angka tersebut telah menurun dalam dua tahun terakhir. Stunting memiliki konsekuensi seumur hidup yang penting bagi kesehatan, juga untuk pengembangan kognitif, pendidikan, akumulasi sumberdaya manusia, dan pada akhirnya juga produktivitas ekonomi.
 
Namun, untuk mengurangi stunting, tidak cukup hanya memberi fokus pada sektor kesehatan. Perlu juga perbaikan di sektor lain seperti pertanian, pendidikan, perlindungan sosial, air, sanitasi, dan kebersihan. Seperti yang semula ditekankan dalam kerangka konseptual UNICEF, untuk memastikan bahwa seorang anak menerima nutrisi yang cukup bergantung pada empat faktor penting: asuh, kesehatan, lingkungan, dan ketahanan pangan, bidang-bidang yang mencakup beberapa sektor.

Pages