Syndicate content

Indonesia

Membuka Jalan untuk Ekonomi Digital yang Berkembang di Indonesia

Petra Wiyakti Bodrogini's picture
Also available in: English



Di seluruh sektor ekonomi digital di Indonesia, baik perusahaan teknologi raksasa maupun yang lebih kecil mengeluhkan sulitnya menemukan bakat digital. Obert Hoseanto dari Microsoft Indonesia menjelaskan: “Sulit sekali mendapatkan karyawan. Kami menerima ratusan lamaran untuk program magang kami tetapi kami hanya dapat menerima 5 orang.”

Para lulusan pendidikan ilmu komputer juga merasa kesulitan untuk memenuhi keinginan atasan mereka. “Saya hanya menggunakan 30% dari ilmu yang saya pelajari di bangku kuliah saat saya bekerja dulu. Sisanya adalah learning by doing,” kata Natali Ardianto, dari tiket.com, sebuah perusahaan start up Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berkembang pesat.

Dalam upaya membahas kesenjangan keterampilan ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan sebuah lokakarya yang juga didukung oleh Bank Dunia untuk memperolah masukan dari sektor swasta, pakar pendidikan, dan praktisi global.

Paving the Way for a Thriving Digital Economy in Indonesia

Petra Wiyakti Bodrogini's picture
Also available in: Bahasa Indonesia



Across the digital economy in Indonesia, both IT giants and smaller companies have the same complain: digital talents are hard to find. Obert Hoseanto, an Engagement Manager from Microsoft Indonesia, said the company recently contracted only five people for an internship program, out of a pool of hundreds of applicants.

But those applying for jobs are also struggling, with many realizing the difficulties of meeting the needs of their employers. Natali Ardianto is learning the ropes at tiket.com, a thriving start-up, “by doing”, he said. “Only 30% of the curriculum of my education was useful for the company I joined,” he explained.

A recent workshop held by the Coordinating Ministry of Economic Affairs and supported by the World Bank strived to develop a better understanding of this skills gap, by bringing in insights from the private sector, education experts, and global practitioners.

Five lessons in infrastructure pricing from East Asia and Pacific

Melania Lotti's picture
Photo: © Dini Sari Djalal/World Bank

In the infrastructure domain, “price” is a prism with many façades.
 
An infrastructure economist sees price in graphic terms: the coordinates of a point where demand and supply curves intersect.
 
For governments, price relates to budget lines, as part of public spending to develop infrastructure networks.
 
Utility managers view price as a decision: the amount to charge for each unit of service in order to recover the costs of production and (possibly) earn a profit.
 
But for most people, price comes with simple question: how much is the tariff I have to pay for the service, and can I afford it?

Untuk menggali potensi siswa, tuntut dan dukunglah guru

Michael Crawford's picture
Also available in: English

Di antara 29 negara dan ekonomi kawasan Asia Timur dan Pasifik, kita bisa menemukan beberapa sistem pendidikan paling sukses di dunia. Tujuh dari sepuluh pencetak rata-rata nilai tertinggi pada tes yang dapat dibandingkan secara internasional seperti PISA dan TIMSS berasal dari kawasan tersebut, di mana Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Hong Kong, Tiongkok secara konsisten selalu berada di antara yang terbaik.
 
Namun, yang lebih penting, kita juga menemukan bahwa kinerja yang hebat tidak terbatas pada sistem sekolah di negara-negara berpenghasilan tinggi kawasan ini. Sistem sekolah di negara berpenghasilan menengah seperti Vietnam dan Tiongkok (khususnya provinsi di Beijing, Shanghai, Jiangsu, dan Guangdong), meskipun memiliki PDB per kapita yang jauh lebih rendah, memiliki nilai lebih baik daripada rata-rata negara OECD. Terlebih lagi, nilai dari Tiongkok dan Vietnam menunjukkan bahwa kinerja siswa miskin tidak tertinggal. Siswa dari kuintil berpenghasilan terendah kedua memiliki skor lebih baik daripada rata-rata siswa OECD, bahkan peserta tes paling miskin pun mengungguli siswa dari beberapa negara makmur. Namun demikian, seperti ditunjukkan grafik di bawah, negara-negara lain di kawasan ini belum mencapai hasil yang sama.

To unlock student potential in East Asia Pacific, be demanding and supportive of teachers

Michael Crawford's picture
Also available in: Bahasa Indonesia

Among the 29 countries and economies of the East Asia and Pacific region, one finds some of the world’s most successful education systems. Seven out of the top 10 highest average scorers on internationally comparable tests such as PISA and TIMSS are from the region, with Japan, Republic of Korea, Singapore, and Hong Kong (China) consistently among the best. 

But, more significantly, one also finds that great performance is not limited to school systems in the region’s high-income countries. School systems in middle-income Vietnam and China (specifically the provinces of Beijing, Shanghai, Jiangsu, and Guangdong) score better than the average OECD country, despite having much lower GDP per capita. What is more, scores from both China and Vietnam show that poor students are not being left behind. Students from the second-lowest income quintile score better than the average OECD student, and even the very poorest test takers outscore students from some wealthy countries. As the graph below shows, however, other countries in the region have yet to achieve similar results.

Diperlukan banyak orang untuk mengatasi tantangan perkembangan anak usia dini Indonesia

Thomas Brown's picture
Also available in: English



“Masa depan Indonesia dipertaruhkan”, demikian dikatakan oleh Camilla Holmemo dalam sambutan pembukaannya pada Konferensi Kebijakan Perkembangan Anak Usia Dini yang diselenggarakan pada bulan Juli 2017 di Jakarta. Ucapan tersebut dikatakan oleh Program leader for human development, poverty and social development Bank Dunia di Indonesia kepada peserta kegiatan dengan menyoroti kurangnya akses layanan pendidikan dan perkembangan anak usia dini (ECED / Early Childhood Education and Development) dan tingginya masalah stunting di Indonesia.
 
Walaupun Indonesia telah menjadi negara berpendapatan menengah, satu dari tiga anak di bawah usia lima tahun mengalami stunting, dan menempati posisi kelima tertinggi di dunia. Bagi anak-anak ini, kemungkinan untuk menjadi warganegara yang produktif sangat sulit untuk dicapai – kecuali bila kita melakukan sesuatu tentang hal itu sekarang.

It takes a village to tackle Indonesia’s early childhood development challenges

Thomas Brown's picture
Also available in: Bahasa Indonesia



“Indonesia’s future is at stake”, states Camilla Holmemo in her opening address at the Early Childhood Development Policy Conference, held in July 2017 in Jakarta. The program leader for human development, poverty and social development of the World Bank in Indonesia rallies the audience by highlighting the lack of access to early childhood education and development (ECED) services and the high incidence of child stunting in Indonesia.
 
Despite the country’s middle-income status, one in three children under five are stunted, the fifth highest rate in the world. For these children, the likelihood of becoming productive citizens is significantly hampered  – unless we do something about it now. 

Indonesia’s Social Assistance System: Praising Reforms But More Work Ahead

Pablo Acosta's picture
Also available in: Bahasa Indonesia



When the Bank did its first social assistance public expenditure review in Indonesia in 2012, the diagnosis was clear. Despite spending significant amount of resources in “welfare”, most of them were through expensive subsidies (fuel, electricity, rice) that were not necessarily benefiting the most vulnerable segments of the society. General subsidies represented 20 percent of total national budget, but household targeted social assistance programs were already making their way, increasing from 0.3 to 0.5 percent of GDP between 2004 and 2010. Still, there was an overall dissatisfaction on what had been achieved, with the Gini coefficient rose by about 6 percentage points in the period of 2005 to 2012.

With more than 27 million people still considered poor and as one of the countries in the East Asia and the Pacific region that has one of the highest income inequality levels, the coverage expansion and social assistance system strengthening is a must. Fortunately, the situation in the social assistance sector has changed dramatically.

Sistem Bantuan Sosial Indonesia: Reformasi Berjalan Baik, Namun Masih Banyak Pekerjaan Lain

Pablo Acosta's picture
Also available in: English



Ketika Bank Dunia melakukan kajian pertama terkait pengeluaran bantuan sosial di Indonesia di tahun 2012, diagnosisnya sudah jelas. Meskipun telah banyak sumber daya yang dihabiskan untuk  "kesejahteraan", sebagian besar dari upaya ini dilakukan melalui subsidi yang mahal (bahan bakar, listrik, beras) yang belum tentu bermanfaat untuk segmen masyarakat yang paling rentan. Subsidi umum mewakili 20 persen dari total anggaran nasional, namun program bantuan sosial yang ditargetkan untuk rumah tangga telah berjalan, meningkat dari 0,3 persen PDB menjadi 0,5 persen antara tahun 2004 dan 2010. Namun, dengan koefisien Gini yang meningkat sekitar 6 poin persentase pada periode 2005-2012, masih ada ketidakpuasan dalam pencapaian selama ini.  

Dengan adanya lebih dari 27 juta orang yang termasuk golongan miskin dan sebagai salah satu negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik yang memiliki tingkat ketimpangan pendapatan tertinggi, maka perluasan cakupan dan penguatan sistem bantuan sosial adalah suatu keharusan. Untungnya, situasi di sektor bantuan sosial telah berubah secara dramatis.

Pages