Syndicate content

Bahasa

Sistem Bantuan Sosial Indonesia: Reformasi Berjalan Baik, Namun Masih Banyak Pekerjaan Lain

Pablo Acosta's picture
Also available in: English



Ketika Bank Dunia melakukan kajian pertama terkait pengeluaran bantuan sosial di Indonesia di tahun 2012, diagnosisnya sudah jelas. Meskipun telah banyak sumber daya yang dihabiskan untuk  "kesejahteraan", sebagian besar dari upaya ini dilakukan melalui subsidi yang mahal (bahan bakar, listrik, beras) yang belum tentu bermanfaat untuk segmen masyarakat yang paling rentan. Subsidi umum mewakili 20 persen dari total anggaran nasional, namun program bantuan sosial yang ditargetkan untuk rumah tangga telah berjalan, meningkat dari 0,3 persen PDB menjadi 0,5 persen antara tahun 2004 dan 2010. Namun, dengan koefisien Gini yang meningkat sekitar 6 poin persentase pada periode 2005-2012, masih ada ketidakpuasan dalam pencapaian selama ini.  

Dengan adanya lebih dari 27 juta orang yang termasuk golongan miskin dan sebagai salah satu negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik yang memiliki tingkat ketimpangan pendapatan tertinggi, maka perluasan cakupan dan penguatan sistem bantuan sosial adalah suatu keharusan. Untungnya, situasi di sektor bantuan sosial telah berubah secara dramatis.

Lima pembelajaran dari Indonesia tentang penyediaan perumahan yang terjangkau

Dao Harrison's picture
Available in english

Berkat program subsidi pemerintah, Dewi baru saja menjadi pemilik rumah untuk pertama kalinya. Tahun lalu, Dewi pindah ke rumah barunya di Yogyakarta. Ia saat itu berpikir: semuanya sempurna.

Ternyata kenyataannya tidak demikian. Rumah Dewi berjarak satu jam dari pusat kota, jauh dari daerah perkantoran,  pusat perbelanjaan, dan sekolah untuk kedua anaknya. Dua tahun setelah perumahan selesai dibangun, lebih dari setengah rumah di sana masih kosong. Karena rumah tidak terhubung dengan sistem air setempat, dua kali seminggu Dewi harus membeli air. Saat musim banjir, Dewi mengalami kesulitan untuk mencapai rumahnya.




Penyediaan perumahan yang terjangkau dan memadai telah menjadi prioritas kebijakan utama pemerintah Indonesia dengan diluncurkannya program Satu Juta Rumah (One Million Homes). Berbagai upaya sebelumnya untuk memenuhi permintaan perumahan yang terjangkau – gabungan dari adanya  permintaan  baru secara tahunan dan pemenuhan kekurangan perumahan yang belum terlaksana - belum secara efektif membawa dampak pada skala yang diperlukan.
 
 
Sumber:  Kementerian Pekerjaan Umum, Indonesia

Tapi haruskah jumlah kepemilikan rumah menjadi indikator tunggal program subsidi perumahan yang sukses? Mungkinkah ada program yang memenuhi kebutuhan Pemerintah untuk tetap efektif biaya secara fiksal maupun ekonomi, dan sekaligus dapat merespons pasar swasta dan juga kebutuhan warga?

Saat ini berbagai pilihan sedang dieksplorasi. National Affordable Housing Program Project (NAHP) yang baru disetujui misalnya, bertujuan untuk berinovasi dalam pasar perumahan yang terjangkau dengan mengatasi kemacetan dan secara aktif melibatkan sektor swasta dalam melayani berbagai segmen yang belum tersentuh. Sejauh ini, upaya dari Indonesia ini memberikan pelajaran berharga, yaitu:

Kelompok Pengguna Layanan tingkatkan kinerja layanan guru di desa terpencil di NTT

Dewi Susanti's picture
Also available in: English
Ketua dan anggota Kelompok Pengguna Layanan mengumumkan nilai kinerja guru dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dinas pendidikan tingkat kabupaten, perangkat desa dan pihak sekolah, serta anggota masyarakat.

Membangun potensi UU Desa Indonesia untuk meningkatkan mutu Pendidikan Anak Usia Dini

Thomas Brown's picture
Also available in: English



Indonesia terus membuat langkah maju dalam memperluas akses pendidikan anak usia dini (PAUD) di seluruh nusantara yang sekarang mencapai sekitar  70.1% dari anak usia 3-6 tahun.  Meskipun ketersediaannya meningkat, mutu layanan masih rendah, terutama di daerah pedesaan dan daerah dengan pendapatan rendah.  Selain itu, masih ada ketergantungan pada guru yang kurang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan, serta banyaknya  guru yang memperoleh pelatihan formal yang tidak memadai, atau bahkan sama sekali tidak mendapat pelatihan.

Jalinan permitraan, fondasi mencapai sasaran restorasi gambut berkesinambungan di Indonesia

Ann Jeannette Glauber's picture
Also available in: English
Lahan Gambut. Foto: Tempo

“Gambut itu seksi!” Tentu bukan rangkaian kata yang lazim dikaitkan dengan lahan gambut. Namun dari besarnya animo peserta yang berpartisipasi dalam diskusi tentang pendanaan restorasi gambut di Indonesia pada konferensi “Global Landscapes Forum: Peatlands Matter,” di Jakarta pada 18 Mei lalu, tampaknya cetusan tersebut benar. Pengamatan jitu tersebut dicetuskan Erwin Widodo, salah satu pembicara dalam sesi diskusi yang dipandu Bank Dunia.

Bagi saya, sungguh merupakan kehormatan dapat menjadi moderator bagi panel yang terdiri dari tokoh-tokoh utama dalam bidang ini: Kindy Syahrir (Wakil Direktur Pendanaan Lingkungan Hidup dan Kebijakan Internasional, Kementerian Keuangan), Agus Purnomo (Managing Director for Sustainability and Strategic Stakeholder Engagement, Golden Agri-Resources), Erwin Widodo (Koordinator Regional, Tropical Forest Alliance 2020), Christoffer Gronstad (Climate Change Counsellor, Kedutaan Besar Norwegia), dan Ernest Bethe (Principal Operations Officer, IFC).

Melihat pengalaman masing-masing, komposisi pembicara merupakan kombinasi yang tepat untuk membahas berbagai tantangan luar biasa dalam mengakses pendanaan bagi restorasi gambut berkesinambungan di Indonesia. Tantangan tersebut termasuk mencari solusi untuk menutup kesenjangan dalam pendanaan, serta mengidentifikasi instrumen dan kerangka kebijakan yang akan memperkuat dorongan dunia usaha terjun dalam restorasi gambut. Dana yang telah dijanjikan untuk restorasi gambut sesungguhnya cukup besar. Namun salah satu isu utama yang harus diurai pembicara adalah bagaimana mengarahkan pendanaan tersebut guna mencapai hasil yang lebih efisien dan tepat guna, menuju sasaran-sasaran restorasi yang berkesinambungan.

Bank Sampah di Indonesia: Menabung, Mengubah Perilaku

Randy Salim's picture
Also available in: English



Bicara soal sampah: kecenderungannya adalah kita tidak terlalu memikirkan apakah sampah yang kita hasilkan itu organik atau non-organik. Kita mungkin juga tidak terlalu peduli ke mana larinya sampah itu. Sementara kenyataannya: di Indonesia, sampah rumahtangga kita akan bercampur dengan sampah jutaan rumahtangga lainnya, hingga terbentuklah gunung-gunung sampah yang tak semestinya di tempat pembuangan akhir (TPA) berbagai kota.  
 
Bicara soal pengelolaan sampah yang ideal, para pakar akan mengatakan bahwa tanggungjawabnya bukanlah milik pemerintah kota semata, tetapi milik bersama.
Jumlah penduduk terus meningkat, begitu pula pola konsumsi. Volume sampah pun kian meluap di berbagai TPA.
 
Lantas apa yang bisa dilakukan? Saat ini di Indonesia, Bank Dunia tengah mengkaji berbagai cara untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah. Salah satu pilihannya adalah memperbanyak jumlah bank sampah.  Belum lama ini saya bersama tim proyek pengelolaan sampah Bank Dunia  mengunjungi bank sampah di beberapa kota untuk belajar lebih banyak tentang cara kerjanya.