Syndicate content

East Asia and Pacific

Sistem Bantuan Sosial Indonesia: Reformasi Berjalan Baik, Namun Masih Banyak Pekerjaan Lain

Pablo Acosta's picture
Also available in: English



Ketika Bank Dunia melakukan kajian pertama terkait pengeluaran bantuan sosial di Indonesia di tahun 2012, diagnosisnya sudah jelas. Meskipun telah banyak sumber daya yang dihabiskan untuk  "kesejahteraan", sebagian besar dari upaya ini dilakukan melalui subsidi yang mahal (bahan bakar, listrik, beras) yang belum tentu bermanfaat untuk segmen masyarakat yang paling rentan. Subsidi umum mewakili 20 persen dari total anggaran nasional, namun program bantuan sosial yang ditargetkan untuk rumah tangga telah berjalan, meningkat dari 0,3 persen PDB menjadi 0,5 persen antara tahun 2004 dan 2010. Namun, dengan koefisien Gini yang meningkat sekitar 6 poin persentase pada periode 2005-2012, masih ada ketidakpuasan dalam pencapaian selama ini.  

Dengan adanya lebih dari 27 juta orang yang termasuk golongan miskin dan sebagai salah satu negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik yang memiliki tingkat ketimpangan pendapatan tertinggi, maka perluasan cakupan dan penguatan sistem bantuan sosial adalah suatu keharusan. Untungnya, situasi di sektor bantuan sosial telah berubah secara dramatis.

Lima pembelajaran dari Indonesia tentang penyediaan perumahan yang terjangkau

Dao Harrison's picture
Available in english

Berkat program subsidi pemerintah, Dewi baru saja menjadi pemilik rumah untuk pertama kalinya. Tahun lalu, Dewi pindah ke rumah barunya di Yogyakarta. Ia saat itu berpikir: semuanya sempurna.

Ternyata kenyataannya tidak demikian. Rumah Dewi berjarak satu jam dari pusat kota, jauh dari daerah perkantoran,  pusat perbelanjaan, dan sekolah untuk kedua anaknya. Dua tahun setelah perumahan selesai dibangun, lebih dari setengah rumah di sana masih kosong. Karena rumah tidak terhubung dengan sistem air setempat, dua kali seminggu Dewi harus membeli air. Saat musim banjir, Dewi mengalami kesulitan untuk mencapai rumahnya.




Penyediaan perumahan yang terjangkau dan memadai telah menjadi prioritas kebijakan utama pemerintah Indonesia dengan diluncurkannya program Satu Juta Rumah (One Million Homes). Berbagai upaya sebelumnya untuk memenuhi permintaan perumahan yang terjangkau – gabungan dari adanya  permintaan  baru secara tahunan dan pemenuhan kekurangan perumahan yang belum terlaksana - belum secara efektif membawa dampak pada skala yang diperlukan.
 
 
Sumber:  Kementerian Pekerjaan Umum, Indonesia

Tapi haruskah jumlah kepemilikan rumah menjadi indikator tunggal program subsidi perumahan yang sukses? Mungkinkah ada program yang memenuhi kebutuhan Pemerintah untuk tetap efektif biaya secara fiksal maupun ekonomi, dan sekaligus dapat merespons pasar swasta dan juga kebutuhan warga?

Saat ini berbagai pilihan sedang dieksplorasi. National Affordable Housing Program Project (NAHP) yang baru disetujui misalnya, bertujuan untuk berinovasi dalam pasar perumahan yang terjangkau dengan mengatasi kemacetan dan secara aktif melibatkan sektor swasta dalam melayani berbagai segmen yang belum tersentuh. Sejauh ini, upaya dari Indonesia ini memberikan pelajaran berharga, yaitu:

Kelompok Pengguna Layanan tingkatkan kinerja layanan guru di desa terpencil di NTT

Dewi Susanti's picture
Also available in: English
Ketua dan anggota Kelompok Pengguna Layanan mengumumkan nilai kinerja guru dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dinas pendidikan tingkat kabupaten, perangkat desa dan pihak sekolah, serta anggota masyarakat.

Membangun potensi UU Desa Indonesia untuk meningkatkan mutu Pendidikan Anak Usia Dini

Thomas Brown's picture
Also available in: English



Indonesia terus membuat langkah maju dalam memperluas akses pendidikan anak usia dini (PAUD) di seluruh nusantara yang sekarang mencapai sekitar  70.1% dari anak usia 3-6 tahun.  Meskipun ketersediaannya meningkat, mutu layanan masih rendah, terutama di daerah pedesaan dan daerah dengan pendapatan rendah.  Selain itu, masih ada ketergantungan pada guru yang kurang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan, serta banyaknya  guru yang memperoleh pelatihan formal yang tidak memadai, atau bahkan sama sekali tidak mendapat pelatihan.

Jalinan permitraan, fondasi mencapai sasaran restorasi gambut berkesinambungan di Indonesia

Ann Jeannette Glauber's picture
Also available in: English
Lahan Gambut. Foto: Tempo

“Gambut itu seksi!” Tentu bukan rangkaian kata yang lazim dikaitkan dengan lahan gambut. Namun dari besarnya animo peserta yang berpartisipasi dalam diskusi tentang pendanaan restorasi gambut di Indonesia pada konferensi “Global Landscapes Forum: Peatlands Matter,” di Jakarta pada 18 Mei lalu, tampaknya cetusan tersebut benar. Pengamatan jitu tersebut dicetuskan Erwin Widodo, salah satu pembicara dalam sesi diskusi yang dipandu Bank Dunia.

Bagi saya, sungguh merupakan kehormatan dapat menjadi moderator bagi panel yang terdiri dari tokoh-tokoh utama dalam bidang ini: Kindy Syahrir (Wakil Direktur Pendanaan Lingkungan Hidup dan Kebijakan Internasional, Kementerian Keuangan), Agus Purnomo (Managing Director for Sustainability and Strategic Stakeholder Engagement, Golden Agri-Resources), Erwin Widodo (Koordinator Regional, Tropical Forest Alliance 2020), Christoffer Gronstad (Climate Change Counsellor, Kedutaan Besar Norwegia), dan Ernest Bethe (Principal Operations Officer, IFC).

Melihat pengalaman masing-masing, komposisi pembicara merupakan kombinasi yang tepat untuk membahas berbagai tantangan luar biasa dalam mengakses pendanaan bagi restorasi gambut berkesinambungan di Indonesia. Tantangan tersebut termasuk mencari solusi untuk menutup kesenjangan dalam pendanaan, serta mengidentifikasi instrumen dan kerangka kebijakan yang akan memperkuat dorongan dunia usaha terjun dalam restorasi gambut. Dana yang telah dijanjikan untuk restorasi gambut sesungguhnya cukup besar. Namun salah satu isu utama yang harus diurai pembicara adalah bagaimana mengarahkan pendanaan tersebut guna mencapai hasil yang lebih efisien dan tepat guna, menuju sasaran-sasaran restorasi yang berkesinambungan.

Semua perlu terlibat: bukti baru perlunya pendekatan multi sektoral untuk mengurangi stunting pada anak

Emmanuel Skoufias's picture
Also available in: English



Di Indonesia, malnutrisi kronis meluas dengan lebih dari sepertiga anak-anak mengalami stunting atau pertumbuhan yang terhambat. Meskipun tingkat kemiskinan menurun dari 16,6% menjadi 11,4% dari tahun 2007 hingga 2013, tingkat stunting pada anak-anak di bawah usia lima tahun tetap sangat tinggi, di atas 37% pada tahun 2013, meskipun angka tersebut telah menurun dalam dua tahun terakhir. Stunting memiliki konsekuensi seumur hidup yang penting bagi kesehatan, juga untuk pengembangan kognitif, pendidikan, akumulasi sumberdaya manusia, dan pada akhirnya juga produktivitas ekonomi.
 
Namun, untuk mengurangi stunting, tidak cukup hanya memberi fokus pada sektor kesehatan. Perlu juga perbaikan di sektor lain seperti pertanian, pendidikan, perlindungan sosial, air, sanitasi, dan kebersihan. Seperti yang semula ditekankan dalam kerangka konseptual UNICEF, untuk memastikan bahwa seorang anak menerima nutrisi yang cukup bergantung pada empat faktor penting: asuh, kesehatan, lingkungan, dan ketahanan pangan, bidang-bidang yang mencakup beberapa sektor.

Festival Desa Inovatif Tampilkan Ide-ide Segar Penggunaan Dana Desa

Hera Diani's picture
Also available in: English


Di siang hari yang terik itu, sejumlah jambang jongkok menyambut pengunjung Taman Budaya di Mataram, Nusa Tenggara Barat.
 
Para pengunjung tersebut tidak sedang mencari jamban baru, bukan pula sedang melakukan proyek perbaikan rumah. Mereka termasuk dari 350 warga desa yang ‘berbelanja’ ide-ide dan inovasi-inovasi untuk meningkatkan layanan dan infrastruktur dasar di desa-desa asal mereka.
 
Festival Desa Inovatif 2017 diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, bekerja sama dengan Program Generasi Cerdas dan Sehat dari Kementerian Desa. Festival tersebut menampilkan solusi-solusi inovatif untuk menanggulangi beberapa kendala pembangunan yang mendesak yang dihadapi oleh masyarakat-masyarakat desa.

Satu Peta: mempercepat administrasi pertanahan terpadu untuk Indonesia

Anna Wellenstein's picture
Also available in: English
Foto: Curt Carnemark / World Bank

Hutan-hutan primer telah lama hilang dari lingkungan desa Teluk Bakung di pinggiran Pontianak, ibukota Kalimantan Barat di Indonesia. Hal ini tampak ketika saya tiba di wilayah tersebut pada akhir November 2016, sebagai bagian dari kunjungan lapangan. Kami melihat bagaimana sebagian besar penduduk desa telah meninggalkan pertanian yang berat di lahan gambut untuk bekerja pada perkebunan-perkebunan besar kelapa sawit dan ladang kelapa sawit mereka sendiri. Yang lain memilih berinvestasi dalam produksi sarang burung yang menguntungkan. Namun mereka melakukannya di tengah-tengah tata kelola penggunaan lahan yang membingungkan: demarkasi batas wilayah kawasan hutan dan wilayah administratif tidak lengkap, sementara kelompok kepentingan masyarakat dan pihak berwenang memperdebatkan sejarah alokasi areal konsesi perkebunan. Kumpulan data publik menunjukkan keragaman penggunaan lahan dan hutan di wilayah tersebut, termasuk cagar alamnya. Namun dalam kenyataannya, hampir seluruh lahan yang ada semakin dikhususkan untuk produksi kelapa sawit. 

Pameran Pasang Surut Urbanisasi Indonesia

Gauri Gadgil's picture
Also available in: English
Photo Credit: Andres Sevtsuk, Harvard City Form Lab

Minggu lalu saya berkunjung ke Bogor, 60 kilometer dari Jakarta dan hanya perlu satu jam lima belas menit untuk menuju kesana. Namun, diperlukan waktu tiga kali lebih lama untuk kembali ke Jakarta, karena macet akibat hujan deras.

Di lokasi lain di Jakarta, banjir terjadi di beberapa tempat. Mobil-mobil terjebak semalaman di basement tempat parkir café dan restoran di Kemang – sebuah kawasan terkenal yang sering kebanjiran akibat sistem drainase yang buruk dan kurangnya ruang hijau.

Inilah secuplik kehidupan di Jakarta yang tumbuh pesat, sebuah kawasan metropolitan yang di tahun 2028 bisa menggantikan Tokyo sebagai kota Asia dengan penduduk terbanyak.
 

Mengelola kebakaran: Upaya Indonesia untuk mencegah krisis kebakaran hutan dan lahan

Ann Jeannette Glauber's picture
Also available in: English



Berita kebakaran hutan dan lahan bukan hal baru di Indonesia. Tapi drama penyenderaan di tengah “musim kebakaran”? Ini sesuatu yang baru, dan mendominasi deretan tajuk utama pemberitaan di awal September. Setelah mengumpulkan bukti lahan yang terbakar di area konsesi kebun sawit di Rokan Hulu, Riau, tujuh petugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) disandera dan dipaksa menyerahkan atau menghapus bukti yang mereka kumpulkan.

Pages