Syndicate content

Bahasa Indonesia

Sistem Bantuan Sosial Indonesia: Reformasi Berjalan Baik, Namun Masih Banyak Pekerjaan Lain

Pablo Acosta's picture
Also available in: English



Ketika Bank Dunia melakukan kajian pertama terkait pengeluaran bantuan sosial di Indonesia di tahun 2012, diagnosisnya sudah jelas. Meskipun telah banyak sumber daya yang dihabiskan untuk  "kesejahteraan", sebagian besar dari upaya ini dilakukan melalui subsidi yang mahal (bahan bakar, listrik, beras) yang belum tentu bermanfaat untuk segmen masyarakat yang paling rentan. Subsidi umum mewakili 20 persen dari total anggaran nasional, namun program bantuan sosial yang ditargetkan untuk rumah tangga telah berjalan, meningkat dari 0,3 persen PDB menjadi 0,5 persen antara tahun 2004 dan 2010. Namun, dengan koefisien Gini yang meningkat sekitar 6 poin persentase pada periode 2005-2012, masih ada ketidakpuasan dalam pencapaian selama ini.  

Dengan adanya lebih dari 27 juta orang yang termasuk golongan miskin dan sebagai salah satu negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik yang memiliki tingkat ketimpangan pendapatan tertinggi, maka perluasan cakupan dan penguatan sistem bantuan sosial adalah suatu keharusan. Untungnya, situasi di sektor bantuan sosial telah berubah secara dramatis.

Lima pembelajaran dari Indonesia tentang penyediaan perumahan yang terjangkau

Dao Harrison's picture
Available in english

Berkat program subsidi pemerintah, Dewi baru saja menjadi pemilik rumah untuk pertama kalinya. Tahun lalu, Dewi pindah ke rumah barunya di Yogyakarta. Ia saat itu berpikir: semuanya sempurna.

Ternyata kenyataannya tidak demikian. Rumah Dewi berjarak satu jam dari pusat kota, jauh dari daerah perkantoran,  pusat perbelanjaan, dan sekolah untuk kedua anaknya. Dua tahun setelah perumahan selesai dibangun, lebih dari setengah rumah di sana masih kosong. Karena rumah tidak terhubung dengan sistem air setempat, dua kali seminggu Dewi harus membeli air. Saat musim banjir, Dewi mengalami kesulitan untuk mencapai rumahnya.




Penyediaan perumahan yang terjangkau dan memadai telah menjadi prioritas kebijakan utama pemerintah Indonesia dengan diluncurkannya program Satu Juta Rumah (One Million Homes). Berbagai upaya sebelumnya untuk memenuhi permintaan perumahan yang terjangkau – gabungan dari adanya  permintaan  baru secara tahunan dan pemenuhan kekurangan perumahan yang belum terlaksana - belum secara efektif membawa dampak pada skala yang diperlukan.
 
 
Sumber:  Kementerian Pekerjaan Umum, Indonesia

Tapi haruskah jumlah kepemilikan rumah menjadi indikator tunggal program subsidi perumahan yang sukses? Mungkinkah ada program yang memenuhi kebutuhan Pemerintah untuk tetap efektif biaya secara fiksal maupun ekonomi, dan sekaligus dapat merespons pasar swasta dan juga kebutuhan warga?

Saat ini berbagai pilihan sedang dieksplorasi. National Affordable Housing Program Project (NAHP) yang baru disetujui misalnya, bertujuan untuk berinovasi dalam pasar perumahan yang terjangkau dengan mengatasi kemacetan dan secara aktif melibatkan sektor swasta dalam melayani berbagai segmen yang belum tersentuh. Sejauh ini, upaya dari Indonesia ini memberikan pelajaran berharga, yaitu:

Kelompok Pengguna Layanan tingkatkan kinerja layanan guru di desa terpencil di NTT

Dewi Susanti's picture
Also available in: English
Ketua dan anggota Kelompok Pengguna Layanan mengumumkan nilai kinerja guru dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dinas pendidikan tingkat kabupaten, perangkat desa dan pihak sekolah, serta anggota masyarakat.

Membangun potensi UU Desa Indonesia untuk meningkatkan mutu Pendidikan Anak Usia Dini

Thomas Brown's picture
Also available in: English



Indonesia terus membuat langkah maju dalam memperluas akses pendidikan anak usia dini (PAUD) di seluruh nusantara yang sekarang mencapai sekitar  70.1% dari anak usia 3-6 tahun.  Meskipun ketersediaannya meningkat, mutu layanan masih rendah, terutama di daerah pedesaan dan daerah dengan pendapatan rendah.  Selain itu, masih ada ketergantungan pada guru yang kurang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan, serta banyaknya  guru yang memperoleh pelatihan formal yang tidak memadai, atau bahkan sama sekali tidak mendapat pelatihan.

Jalinan permitraan, fondasi mencapai sasaran restorasi gambut berkesinambungan di Indonesia

Ann Jeannette Glauber's picture
Also available in: English
Lahan Gambut. Foto: Tempo

“Gambut itu seksi!” Tentu bukan rangkaian kata yang lazim dikaitkan dengan lahan gambut. Namun dari besarnya animo peserta yang berpartisipasi dalam diskusi tentang pendanaan restorasi gambut di Indonesia pada konferensi “Global Landscapes Forum: Peatlands Matter,” di Jakarta pada 18 Mei lalu, tampaknya cetusan tersebut benar. Pengamatan jitu tersebut dicetuskan Erwin Widodo, salah satu pembicara dalam sesi diskusi yang dipandu Bank Dunia.

Bagi saya, sungguh merupakan kehormatan dapat menjadi moderator bagi panel yang terdiri dari tokoh-tokoh utama dalam bidang ini: Kindy Syahrir (Wakil Direktur Pendanaan Lingkungan Hidup dan Kebijakan Internasional, Kementerian Keuangan), Agus Purnomo (Managing Director for Sustainability and Strategic Stakeholder Engagement, Golden Agri-Resources), Erwin Widodo (Koordinator Regional, Tropical Forest Alliance 2020), Christoffer Gronstad (Climate Change Counsellor, Kedutaan Besar Norwegia), dan Ernest Bethe (Principal Operations Officer, IFC).

Melihat pengalaman masing-masing, komposisi pembicara merupakan kombinasi yang tepat untuk membahas berbagai tantangan luar biasa dalam mengakses pendanaan bagi restorasi gambut berkesinambungan di Indonesia. Tantangan tersebut termasuk mencari solusi untuk menutup kesenjangan dalam pendanaan, serta mengidentifikasi instrumen dan kerangka kebijakan yang akan memperkuat dorongan dunia usaha terjun dalam restorasi gambut. Dana yang telah dijanjikan untuk restorasi gambut sesungguhnya cukup besar. Namun salah satu isu utama yang harus diurai pembicara adalah bagaimana mengarahkan pendanaan tersebut guna mencapai hasil yang lebih efisien dan tepat guna, menuju sasaran-sasaran restorasi yang berkesinambungan.

Semua perlu terlibat: bukti baru perlunya pendekatan multi sektoral untuk mengurangi stunting pada anak

Emmanuel Skoufias's picture
Also available in: English



Di Indonesia, malnutrisi kronis meluas dengan lebih dari sepertiga anak-anak mengalami stunting atau pertumbuhan yang terhambat. Meskipun tingkat kemiskinan menurun dari 16,6% menjadi 11,4% dari tahun 2007 hingga 2013, tingkat stunting pada anak-anak di bawah usia lima tahun tetap sangat tinggi, di atas 37% pada tahun 2013, meskipun angka tersebut telah menurun dalam dua tahun terakhir. Stunting memiliki konsekuensi seumur hidup yang penting bagi kesehatan, juga untuk pengembangan kognitif, pendidikan, akumulasi sumberdaya manusia, dan pada akhirnya juga produktivitas ekonomi.
 
Namun, untuk mengurangi stunting, tidak cukup hanya memberi fokus pada sektor kesehatan. Perlu juga perbaikan di sektor lain seperti pertanian, pendidikan, perlindungan sosial, air, sanitasi, dan kebersihan. Seperti yang semula ditekankan dalam kerangka konseptual UNICEF, untuk memastikan bahwa seorang anak menerima nutrisi yang cukup bergantung pada empat faktor penting: asuh, kesehatan, lingkungan, dan ketahanan pangan, bidang-bidang yang mencakup beberapa sektor.

Ungkapkan suaramu Indonesia! Mengusung akuntabilitas sosial layanan kesehatan

Ali Winoto Subandoro's picture
Also available in: English

 

Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitias sosial bisa memperbaiki kualitas layanan kesehatan di Indonesia, silakan kunjungi kawasan perbatasaan di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kejadian ini berlangsung di suatu siang yang panas pada bulan Agustus 2015 di kelurahan Bijaepasu, sekitar enam jam perjalanan darat dari ibukota provinsi NTT, Kupang. Di tengah panasnya udara yang mencapai 40 derajat celcius, antrian manusia melingkari sebuah puskesmas.

Sekelompok ibu dengan bayi mereka juga para manula berdiri sepanjang dinding yang hampir roboh. Antrian panjang bergerak dengan lambat. Petugas kesehatan terlihat kewalahan melayani pasien dan hampir tidak ada peralatan medis yang memadai di puskesmas tersebut.

Menyediakan dana yang cukup bagi sekolah di Indonesia

Samer Al-Samarrai's picture
Also available in: English



Tahun ini Indonesia merayakan satu dekade pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah. Program ini bertujuan untuk memastikan agar sekolah memiliki dana yang cukup untuk beroperasi, mengurangi biaya pendidikan yang ditanggung oleh rumah tangga, serta meningkatkan manajemen berbasis sekolah. Program hibah sekolah ini berukuran sangat besar dan mencakup sekitar 43 juta siswa sekolah dasar dan sekolah menengah di seluruh Indonesia. Tiap tahun, sebuah sekolah menerima Rp 580.000 untuk tiap siswa sekolah dasar dan Rp 710.000 untuk tiap sekolah menengah pertama[1]. Secara total rata-rata jumlah hibah per tahun menjadi sekitar Rp 230 juta untuk tiap sekolah menengah tingkat pertama.

Sejak saya datang ke Indonesia, saya telah mengunjungi banyak sekolah secara teratur untuk melihat perkembangan BOS. Saya mempunyai kesempatan untuk berbicara dengan orangtua dari keluarga miskin tentang bagaimana program ini telah membantu menurunkan biaya pendidikan yang harus mereka keluarkan. Para kepala sekolah juga berbagi dengan saya tentang bagaimana BOS membantu mereka dalam banyak hal untuk memberikan peluang pelatihan yang diperlukan guru untuk meningkatkan proses belajar-mengajar di kelas.

Sekaranglah waktunya memperkuat pengendalian risiko bencana di Asia Timur dan Pasifik

Axel van Trotsenburg's picture
In PDF: Korean | Khmer

Setiap kali saya diberitahu terjadinya kembali sebuah bencana alam – tentang korban jiwa masyarakat, rumah-rumah yang hancur, matapencaharian yang hilang – saya teringat bagaimana pentingnya kita perlu bertindak guna mengurangi dampak tragedi tersebut. Kita  tidak bisa menunggu sampai bencana kembali terjadi.

Pada World Conference on Disaster Risk Reduction di Sendai, yang akan berupaya mencari penerus Hyogo Framework for Action (HFA2) -- panduan bagi para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan internasional dalam bidang manajemen risiko bencana – peluang itu ada di tangan kita. Konferensi ini adalah peluang untuk menjadi tonggak penting dalam hal pengendalian risiko bencana dan pengentasan kemiskinan.

Biaya akibat bencana alam sudah sangat tinggi. Dalam periode 30 tahu, sekitar 2,5 juta korban jiwa dan $4 triliun hilang akibat bencana, dan hal ini berdampak pada upaya pembangunan.

Di Asia, urbanisasi yang pesat serta perencanaan yang kurang baik telah secara signifikan mempertajam kerentanan kota, khususnya perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan terletak di pesisir atau tepi sungai. Lebih dari 7.350 korban jiwa jatuh akibat Badai Haiyan  di Filipina pada tahun 2013, dan bencana tersebut secara langsung mengakibatkan naiknya tingkat kemiskinan sebesar 1,2 persen.

Kenapa kita perlu #Get2Equal

Sri Mulyani Indrawati's picture
Gaji perempuan sering lebih rendah dari pada laki-laki, sementara perempuan juga mengerjakan sebagian besar pekerjaan yang tidak dibayar. © Mariana Ceratti/World Bank

Halaman ini dalam: English | Español | Français | العربية | 中文

​​Perempuan kian mengemuka sebagai suatu kekuatan besar dalam mendorong perubahan. Negara-negara yang telah berinvestasi dalam pendidikan bagi perempuan muda serta meniadakan batasan hukum yang selama ini menghalangi perempuan dalam mewujudkan potensial mereka, kini mulai merasakan manfaat dari kebijakan tersebut.

Ambillah, misalnya, di negara-negara Amerika Latin. Lebih dari 70 juta perempuan telah memasuki dunia kerja dalam beberapa tahun belakangan. Dua pertiga dari peningkatan kesertaan perempuan di dunia kerja dalam dua dekade terakhir dapat diatribusikan kepada ketersediaan pendidikan yang lebih tinggi dan kenyataan bahwa perempuan menikah lebih lambat dan memiliki jumlah anak yang lebih sedikit. Sebagai akibatnya, antara tahun 2000 dan 2010, pendapatan perempuan menyumbangkan sekitar 30 persen penurunan kemiskinan ekstrem di kawasan tersebut.

Pages