Syndicate content

Add new comment

Menjaga pembangunan Indonesia dari semakin bertambahnya risiko bencana

Jian Vun's picture
Also available in: English
 
Permukiman baru di kabupaten Sleman pasca-letusan Gunung Merapi.

Bayangkan bila Anda tinggal dekat salah satu dari 127 gunung berapi aktif di Indonesia, dengan kekhawatiran letusan berikutnya bisa membahayakan keluarga Anda. Bayangkan rumah Anda berada di salah satu zona seismic paling aktif di dunia, atau bahwa keluarga Anda tinggal di salah satu dari 317 daerah dengan risiko banjir yang tinggi. Ini adalah kenyataan yang sudah dihadapi setidaknya 110 juta penduduk Indonesia, dan lebih banyak lagi bisa terkena dampak akibat urbanisasi, perubahan iklim, dan penurunan permukaan tanah.
 
Negara ini dikenal memiliki 'toko serba ada' bahaya bencana. Selama dua puluh tahun terakhir saja, pemerintah Indonesia mencatat lebih dari 24.000 peristiwa bencana yang menyebabkan 190.500 korban jiwa, memuat hampir 37 juta orang mengungsi, dan merusak lebih dari 4,3 juta rumah. Kerugian total dari bencana tersebut mencapai hampir $28 miliar, atau sekitar 0,3% dari PDB nasional setiap tahun.

Indonesia telah membuat langkah-langkah penting untuk memperkuat ketahanannya terhadap bencana, termasuk memperoleh banyak pengalaman dalam membangun kembali dengan lebih baik. Contohnya adalah Indonesia Multi Donor Fund Facility for Disaster Recovery (IMDFF-DR), yang didirikan pada tahun 2009 untuk melengkapi program penanggulangan bencana pemerintah yang mendukung upaya membangun kembali ekonomi setempat, memulihkan matapencaharian individu, merekonstruksi perumahan, dan memperkuat ketahanan masyarakat terhadap bencana di masa depan.
 
Salah satu aspek khusus dari manajemen risiko bencana di Indonesia adalah fokus pada masyarakat. Dalam konteks pemulihan bencana, ini berarti mempercayakan proses pembangunan kembali kepada kelompok-kelompok rumahtangga di komunitas yang terkena bencana. Pendekatan ini berhasil digunakan dalam upaya pemulihan di Aceh dan Nias setelah tsunami Samudra Hindia 2004, dan di Jawa pasca gempa bumi 2006 di Yogyakarta dan tsunami di Pangandaran, di mana Bank Dunia membantu pemerintah untuk menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dalam proses rekonstruksi permukiman.
 
Berdasarkan pengalaman tersebut, IMDFF-DR mendukung masyarakat untuk mengembangkan dan menerapkan Rencana Penataan Permukiman.rencana penataan permukiman. Hingga saat ini, IMDFF-DR telah membantu memfasilitasi relokasi 1.510 keluarga yang terkena dampak letusan Gunung Sinabung di Sumatra Utara, dan 2.516 keluarga di sekitar Gunung Merapi dekat kota Yogyakarta, memanfaatkan dana pemerintah untuk membeli bahan bangunan yang diperlukan untuk rekonstruksi. Ini memungkinkan pembangunan sekitar 4.000 rumah dan infrastruktur penting. Memberdayakan masyarakat merekonstruksi rumah dan infrastruktur yang tidak hanya lebih efisien dan efektif secara biaya tetapi mungkin yang lebih penting, telah membantu proses pemulihan dan penyembuhan pasca peristiwa bencana yang menghancurkan juga telah membantu meningkatkan ketahanan masyarakat.
 

Video



Apa langkah selanjutnya untuk agenda manajemen risiko bencana Indonesia?
 
Berkembang dengan pesat, Indonesia berdiri di persimpangan jalan bagaimana membentuk pembangunannya untuk beberapa dekade mendatang agar membawa kesejahteraan bagi penduduknya. Berdasarkan Rencana Induk Penanggulangan Bencana 30 tahun yang akan diluncurkan pada Oktober 2018, Indonesia tengah menentukan prioritas nasionalnya.
 
Pengalaman global menunjukkan bahwa kerangka yang komprehensif untuk ketahanan bencana bisa membantu negara untuk melindungi penduduk serta hasil pembangunan dari risiko bencana. Untuk Indonesia, kerangka kerja seperti itu bisa memberi fokus pada meningkatkan investasi untuk mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketahanan keuangan, serta meningkatkan perlindungan sosial adaptif.
 
Investasi berbasis proyeksi untuk pengurangan risiko diperlukan untuk mengurangi dampak bencana secara keseluruhan serta agar dapat membawa banyak manfaat tambahan bagi perekonomian nasional dan masyarakat. Pada saat yang sama, pembiayaan berbasis kondisi aktual, seperti keuangan cadangan untuk kejadian darurat, diperlukan untuk memastikan pemulihan yang efisien dan berkelanjutan pasca bencana. Akhirnya, karena bencana lebih berdampak pada penduduk miskin, program perlindungan sosial dan sistem pendukungnya diperlukan untuk mendukung penduduk termiskin dan yang paling rentan sebelum, selama, dan setelah peristiwa bencana.
 
Dengan meningkatnya dampak bencana, ada kebutuhan yang mendesak untuk memperkuat ketahanan terhadap risiko bencana dan semakin mengangkat pengurangan risiko bencana sebagai komponen penting bagi semua investasi yang dilakukan. Dengan rekam jejak keberhasilan dalam pemulihan bencana, Indonesia saat ini dihadapkan pada kesempatan unik untuk memajukan dan melakukan agenda nasionalnya dengan semakin mempertimbangkan ketahanan terhadap bencana.
 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama-sama menyelenggarakan upacara penutupan pada Mei 2018, yang mengakui kontribusi Pemerintah Selandia Baru kepada IMDFF-DR sebesar NZD10.6 juta. Bank Dunia mendukung IMDFF-DR sebagai wali dari dana perwalian multi-donor.