Syndicate content

Di Indonesia, Mengatasi Ketidaksetaraan Pendidikan Melalui Tata Kelola yang Lebih Baik

Samer Al-Samarrai's picture
Also available in English

Sejak Panel Tingkat Tinggi PBB mengumumkan visinya untuk agenda pembangunan pasca-2015 pada bulan Mei, banyak perdebatan berpusat pada tidak adanya tujuan terkait ketidaksetaraan diantara 15 tujuan yang diusulkan dalam daftar panel. Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengomentari tentang tujuan ini di Jakarta bulan Juni yang lalu, menekankan bahwa prinsip “tanpa meninggalkan siapa pun” adalah inti dari visi Panel, dan masing-masing tujuan PBB berfokus untuk mengatasi ketidaksetaraan. Pada kenyataannya, tujuan pendidikan yang diusulkan termasuk komitmen ‘memastikan setiap anak, dalam kondisi apapun, menyelesaikan pendidikan dasar sehingga dapat membaca, menulis, dan berhitung dengan cukup baik untuk memenuhi standar pembelajaran minimal’.

Upaya-upaya untuk mempersempit ketidaksetaraan pendidikan sangat penting dan dapat menjadi dasar bagi pembangunan yang lebih inklusif. Perbedaan kualitas pendidikan dan durasi bersekolah yang diterima seorang anak akan mempengaruhi kehidupan di masa mendatang. Anak-anak yang gagal menguasai keterampilan dasar lebih cenderung mempunyai pekerjaan tidak tetap dan bergaji rendah, dibandingkan dengan anak-anak yang meninggalkan sekolah dibekali dengan keahlian-keahlian yang diperlukan di pasar tenaga kerja saat ini.
 
Namun di beberapa negara, kesenjangan yang besar dalam pencapaian pendidikan adalah hal yang biasa. Demikian pula di Indonesia. Seorang anak miskin yang lahir di Papua meninggalkan bangku sekolah setelah mengenyam pendidikan selama kurang lebih 6 tahun, dibandingkan dengan seorang anak di Jakarta yang diharapkan akan menyelesaikan sekolah selama 11 tahun pendidikan. Perbedaan dalam pencapaian belajar bisa sangat tajam; siswa sekolah menengah pertama di Bali mencapai rata-rata 80% dalam ujian nasional, dibandingkan dengan siswa di beberapa wilayah di Kalimantan yang hanya mencapai nilai kurang dari 60%.
 
Sebagian besar wacana global menyoroti kurangnya sumber daya dan distribusi yang tidak merata sebagai penyebab ketidaksetaraan pendidikan. Tapi ini sebagian cerita di Indonesia. Dalam satu dekade terakhir, investasi pemerintah dalam bidang pendidikan melonjak tiga kali lipat secara nyata – suatu tingkat kenaikan yang tidak terjadi di banyak negara lain. Beberapa daerah termiskin mengeluarkan biaya besar dalam pendidikan untuk setiap usia anak sekolah. Sebagai contoh, beberapa pemerintah daerah di Papua, salah satu propinsi termiskin di Indonesia, membelanjakan hampir sebanyak negara-negara di Eropa Timur yang peringkatnya jauh lebih tinggi pada penilaian internasional pencapaian belajar.
 
Lalu apa yang dapat dilakukan oleh sebuah negara berpendapatan menengah seperti Indonesia untuk mengatasi ketidaksetaraan pendidikan? Kantor Bank Dunia Jakarta baru saja merilis sebuah survei kualitas tata kelola pendidikan pada 50 pemerintah daerah di Indonesia, yang berpendapat bahwa segala upaya untuk mempersempit ketidaksetaraan harus berpusat pada penguatann kapasitas pemerintah daerah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan berkualitas bagi seluruh anak-anak.
 
Sejak reformasi desentralisasi yang diperkenalkan pada tahun 1999, pemerintah daerah telah mengambil alih tanggung jawab penyelengaran dan sebagian besar pembiayaan pendidikan dasar. Laporan menunjukkan bahwa prioritas yang diberikan untuk pendidikan, kualitas masukan yang tersedia, dan distribusinya cenderung lebih baik pada pemerintah daerah dengan kualitas tata kelola yang lebih baik.  Selain itu, pemerintah daerah yang memungkinan partisipasi lokal dalam proses perencanaan menghasilkan sistem manajemen yang lebih transparan dan akuntabel; meningkatkan insentif bagi tenaga pendidikan cenderung membuat hasil yang lebih baik; dan memastikan para guru dibekali dengan lebih baik untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi semua.
 

Kenaikan mutu tata kelola pendidikan akan menghasilkan kinerja pendidikan yang lebih baik.



Namun, laporan ini juga menemukan bahwa tata kelola pendidikan daerah hanya meningkat sedikit dalam tiga tahun terakhir. Dalam beberapa area, tata kelola mengalami kemunduran. Sebagai contoh, jumlah pemerintah daerah yang secara sistematis mendokumentasikan dan menyebarluaskan contoh-contoh praktik yang baik menurun drastis. Pada praktik perencanaan juga muncul untuk menghindari upaya meningkatkan partisipasi masyarakat. Sebagai contoh, tahun 2012, hanya 12 persen pemerintah daerah melakukan konsolidasi atas rencana pembangunan sekolah untuk digunakan dalam proses perencanaan pendidikan di daerahnya.
 
Pemerintah daerah yang turut serta dalam kajian ini juga menjadi bagian dari sebuah program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dirancang untuk peningkatan kapasitas. Sementara kajian ini menyoroti beberapa keuntungan pada tingkat sekolah, peningkatan pada level manajemen pemerintah daerah lebih sederhana. Dua pelajaran penting yang muncul dari pengalaman dalam melaksanakan program peningkatan kapasitas seperti ini:

Pertama, dibutuhkan sebuah pendekatan multi-sektor bagi pengembangan kapasitas. Pejabat Kantor Dinas Pendidikan menyadari bahwa banyak tantangan utama terkait dengan sistem pada level pemerintah daerah (contoh, sistem perencanaan dan penganggaran) daripada khusus pada sistem pendidikan. Namun, kantor dinas pendidikan sering kali tidak berdaya dalam mengatasi kendala yang lebih luas ini.
 
Kedua, upaya pengembangan  kapasitas perlu disesuaikan dengan situasi lokal.
Penguatan tata kelola lebih mudah di beberapa pemerintah daerah dibandignkan dengan daerah lainnya. Sebagai contoh, mempublikasikan informasi anggaran pendidikan lebih mudah dilakukan di daerah yang terkoneksi dengan baik dengan lokal media yang hidup daripada di wilayah terpencil dengan infrastruktur terbatas. Agar dapat berhasil, program-program pengembangan kapasitas yang akan datang harus memperhitungkan rintangan-rintangan khusus yang dihadapi oleh suatu daerah.
 
Pesan besarnya adalah penguatan tata kelola dan manajemen dari sistem pendidikan daerah dapat membantu mempersempit ketidaksetaraan pendidikan. Hal ini juga dapat membantu Indonesia meletakkan dasar untuk memastikan bahwa tidak satu pun anak tertinggal pada saat agenda pembangunan baru sedang berlangsung.

Add new comment