Syndicate content

Refleksi Reformasi Guru di Indonesia

Andrew Ragatz's picture
Also available in: English


Pada tahun 2005, saya merasa beruntung berada di Indonesia saat upaya reformasi guru dimulai. Parlemen Indonesia menetapkan sebuah undang-undang komprehensif mengenai guru disertai agenda yang besar. Program utamanya adalah sertifikasi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan sekaligus kualitas guru secara signifikan. Guru yang telah menerima sertifikasi akan menerima gaji dua kali lipat. Syarat sertifikasi adalah memiliki gelar S1 serta kompetensi untuk memberikan pendidikan yang berkualitas.

Semua bahan untuk melakukan perubahan besar sepertinya tersedia. Regulasi yang bagus, dan upaya yang dipimpin seseorang yang mengepalai sebuah direktorat baru di Kementerian Pendidikan dengan mandat khusus untuk meningkatkan kualitas guru dan staf pendidik.

Delapan tahun telah berlalu dan upaya reformasi ini masih belum selesai. Akan bermanfaat untuk mengingat kembali berbagai capaian, sekaligus melihat tantangan yang menghambat potensi besar program ini. Sebuah publikasi berjudul ‘Reformasi Guru di Indonesia’ memberikan analisis mendalam mengenai upaya reformasi tersebut, serta pandangan tentang kualitas guru dan manajemen. Saya tidak akan mengupas terlalu dalam dan hanya membahas tiga pelajaran penting terkait aspek kualitas. 

Pertama, jangan anggap enteng dimensi politik dan ekonomi. Banyak orang setuju bahwa memiliki guru yang berkualitas merupakan hal yang penting. Tapi isu tersebut menjadi sensitif saat diskusi berubah dari kontemplasi abstrak menjadi tindakan nyata. Di Indonesia, rasa gembira dan bersatu setelah undang-undang disahkan hilang ketika mulai pembahasan cara mengukur kualitas seorang guru serta memastikan agar guru memenuhi standar tertentu.

Melalui proses perancangan yang panjang, sertifikasi diputuskan akan melibatkan tiga komponen: uji kompetensi, observasi kelas, dan portfolio guru.

Tetapi, seperti di negara-negara lain, kebijakan yang terkait dengan evaluasi guru sering menemui hambatan dari serikat dan asosiasi guru. Proses sertifikasi di Indonesia dipuji sekaligus dikritik keras, karena insentif besar yang melipatgandakan gaji serta syarat guru harus tersertifikasi pada tahun 2015. Dengan timbulnya insentif keuangan dan perbaikan karir, ketika sampai di DPR, rancangan sertifikasi yang sudah didisain kemudian dibuat menjadi lebih ringan dengan hanya melibatkan komponen evaluasi portfolio guru.

Besarnya pengaruh dimensi politik dan ekonomi semakin terlihat di tahap implementasi, ketika program menghadapi dua tekanan: kewajiban untuk membelanjakan anggaran yang sudah dialokasi, serta kewajiban untuk memenuhi sasaran tahunan jumlah guru yang harus menerima sertifikasi. Program sertifikasi tidak lagi menjadi penentu kualitas standar seorang gurukualitas, karena nyaris setiap guru yang menjalani proses sertifikasi berhasil lulus.

Kedua, pahami perbedaan antara kualifikasi, kualitas, dan kinerja. Sebuah evaluasi dampak selama empat tahun pertama program sertifikasi mengindikasikan bahwa tidak ada perbedaan antara guru yang sudah menerima sertifikasi dengan yang belum, baik dalam hal pengetahuan mata pelajaran dan pedagogi maupun capaian belajar siswa mereka.

Ada dua faktor utama yang menyebabkan hal tersebut. Salah satunya adalah ketergantungan pada aspek kualifikasi sebagai tolok ukur kualitas. Ini hanya akan benar bila kualifikasi benar-benar dikaitkan dengan indikator kemampuan guru dalam mengajar dan menghasilkan capaian belajar siswa yang baik. Dengan diturunkannya standar dan proses untuk memperoleh sertifikasi, aspek kualifikasi itu sendiri kehilangan maknanya.

Faktor lain adalah peningkatan gaji dua kali lipat tanpa adanya mekanisme akuntabilitas untuk memastikan kinerja yang baik terus terjaga. Sementara beberapa orang   bersikeras bahwa kenaikan gaji mampu membuahkan kinerja yang lebih baik, dampak yang terlihat membuktikan bahwa untuk kasus di Indonesia, uang saja tidak cukup mampu menjadi motivasi, bahkan untuk jangka pendek.

Intervensi yang hanya berfokus pada kualitas atau kinerja saja tentu bisa memberikan dampak positif. Namun, dua hal tersebut berkaitan.  Adanya sistem terpadu yang benar-benar mendukung peningkatan kualitas, disertai pengakuan dan penghargaan kinerja, merupakan intervensi paling efektif untuk jangka panjang..

Ketiga, peningkatan kualitas guru perlu dilihat sebagai proses berkesinambungan yang memerlukan pendekatan holistik. Reformasi di Indonesia awalnya difokuskan pada sertifikasi. Meski sertifikasi telah membuahkan hasil positif, seperti bertambahnya guru yang memiliki gelar S1 dari 23 menjadi 63 persen pada tahun 2012, serta meningkatnya kualitas mahasiswa yang masuk ke pendidikan keguruan, program sertifikasi  masih belum menghasilkan dampak yang diharapkan.

Namun saat kita melihat secara lebih luas dari hanya proses sertifikasi, ada beberapa hal yang menjanjikan. Untungnya, reformasi ini tidak hanya mengandalkan satu instrumen saja, tapi menggunakan pendekatan komprehensif yang melibatkan semua aspek dalam siklus seorang guru. Hal ini mencakup program induksi untuk guru baru, masa percobaan, pengakuan pembelajaran sebelumnya, adanya berbagai peluang pelatihan pra-jabatan dan pengembangan keprofesian  guru dalam-jabatan, serta jalur kenaikan pangkat dan karir yang jelas.

Pemerintah telah mengevaluasi aspek-aspek penting reformasi guru dan berniat untuk merevisi serta memperkuat sistemnya. Komponen uji kompetensi dan observasi kelas sekarang sudah menjadi bagian dalam Sistem Manajemen Keprofesian Guru yang baru. Sistem ini memberikan dukungan kepada guru karena mengintegrasikan uji kompetensi dan penilaian kinerja dengan peluang pengembangan profesi dan karir.

Indonesia terus belajar dari tantangan-tantangan sekaligus memperbaiki reformasi ini.  Namun pengalamannya bisa membantu negara-negara lain yang sedang berupaya memperbaiki sistem pendidikan mereka. Reformasi guru memberikan banyak tantangan dan hambatan yang memerlukan penyesuaian-penyesuaian sepanjang prosesnya.  Meski proses tersebut tidak selalu berjalan mulus, keseluruhan program reformasi yang diharapkan dari Undang-undang Guru terus bergerak maju dan menjanjikan potensi jangka panjang. Sangat penting bagi pemerintah saat ini dan yang akan datang untuk melanjutkan program ini.

Comments

Unpublished
Submitted by Yohanes Daman on

Saya adalah seorang guru dengan masa kerja lebih dark 25 tahun, pernah mengikuti berbagai pelatihan mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat nasional, pernah menulis beberapa karya sastra ( novel, dan kumpulan puisi serta menjadi peserta lomba penulisan cerita tingkat nasional), walau demikian saya belum juga memperoleh tunjangan sertifikasi, sementara itu teman-teman saya sudah disertifikasi walau tidak memiliki prestasi mencolok seperti saya. Ini sungguh memprihatinkan.

Submitted by choerul huda on

ada lagi hal lain yang perlu disikapi yaitu sistem mekanisme kontrol dan evaluasi. seringkali pemerintah membuat ide-ide perubahan untuk peningkatan kualitas pendidikan tapi sangat lemah dalam sistem kontrol dan evaluasinya. di lapangan banyak sekali program sertifikasi yang asal-asalan tapi tak ada mekanisme untuk menegor atau menghukum sebuah pelanggaran atas kesalahan itu. ya itu memang tekanan ekonomi karena uang harus segera dikeluarkan. yang akhirnya kegiatan berbasis proyek asal proyek beres tak peduli kualitasnya.

Submitted by Jum'atil Fajar on

Paling tidak program sertifikasi guru telah membuat guru tidak perlu lagi mencari pekerjaan diluar pekerjaan utamanya untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Mudah-mudahan makin banyak guru yang makin mempersiapkan diri dalam memberikan pendidikan kepada muridnya.

Di daerah pedalaman Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah ini masih banyak guru yang tidak memenuhi jam mengajar. Untuk mengatasinya, sebagian kecil guru ada yang menitipkan nama di sekolah-sekolah pedalaman untuk mendapatkan jam mengajar dengan berbagi uang sertifikasi yang didapatkan. Sebagaimana dalam dunia kesehatan, dimana meningkatnya pendapatkan tidak berjalan sejajar dengan kualitas pelayanan, kita berharap dimasa yang akan datang, impian akan adanya kualitas pendidikan yang lebih baik akan segera terwujud.

Submitted by choerul huda on

Dear Sir,
ya mungkin ini tahap awal, tapi pak sebenarnya saya tidak bermaksud mengecilkan hati atau menjelekan ide sertifikasi, ini hanya koreksi untuk perbaikan agar kita maju bahkan selanjutnya kita bisa bantu pemerintah memperbaiki keadaan. misal Meminta bantuan NGO untuk mengevaluasi keadaan seperti yang dilakukan Wold bank sebagai bahan feed back untuk pemerintah, dan atau data bisa di share ke media sebagai bahan kritik kepada pemerintah. Atau kita siap aja membantu memberikan data dan gambaran di daerah kami apa kelemahan yand bisa diperbaiki dan potensi yang bisa ditingkatkan. Bahkan pak lembaga dan pemerintah asing pun sebenarnya siap bantu kok. mungkin kita bisa minta kerjasaa G to G. Waktu saya di Australia ada orang disana dan termasuk Departement pendidikan Australia barat mau kerja sama asal proposalnya jelas. maksud saya bangsa yang besar ini sepertinya butuh bantuan pihak lain untuk memperbaiki keadaan yang kedua kan sayang potensi sumberdaya bangsa yang besar ini yang seharusnya ada harapan maju tapi ada krikil-krikil yang sebenarnya bisa kita bantu untuk menyingkirkannya. dan banyak lagi kalau kita bertemu mungkin bisa lebih real pak apa langkahnya semetara segini dulu ya pak

choerul huda

Master in education for sustainability

Submitted by heriyanto on

Sertifikasi berhasil mengubah Gaya hidup Guru
Ini salah satu manfaat yang sangat kentara. Hidupya lebih meningkat, positifnya banyak yg pergi haji, jadi haji Usep: uang sertifikasi, bergelar M.Pd Ser. Berganti kendaraan roda 4, Namun sayang, yg kurang bersyukur malah nikah lagi. Cari dapur baru. Tingkat perceraian guru lebih tinggi krn shock dg penghasilan lebih. Semoga kebaikan pemerintah kita balas dg kinerja yg lebih baik

Submitted by Indra Maipita on

Terimakasih buat World Bank yang telah peduli terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, terimakasih juga buat Pemerintah (khususnya pemerintah pusat) yang telah bersusah payah meningkatkan kualitas pendidikan termasuk kualitas guru.

Usaha pemerintah (pusat) untuk meningkatkan kualitas guru melalui sertifikasi (dan banyak lainnya) tentu patut kita hargai, meskipun banyak penelitian yang menunjukkan bahwa penguasaan guru yang telah bersertifikat dengan yang belum terhadap kompetensi yang mesti dimulikinya tidaklah signifikan. Oleh karena itu, mungkin perlu suatu proses yang lebih panjang untuk mengubah hal itu, menaikkan kemampuan guru menjadi lebih baik.

Proses peningkatan kualitas guru tidaklah berjalan sendiri dan hanya ditentukan oleh pemerintah pusat (khususnya kementerian pendidikan), namun dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk sistem pemerintahan (otonomi), politik dan ekonomi (setuju dengan pendapat sdr. Ragatz), sistem dan mekanisme sertifikasi, serta para institusi (dan individu) yang terlibat di dalamnya.

Oleh karena itu, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi yang menyeluruh serta mendalam terkait dengan pelaksanaan sertifikasi itu sendiri; misal, pada tataran perguruan tinggi penyelenggara, apakah para asesor atau tutornya telah memiliki kompetensi yang memadai sebagai asesor/tutor? apakah pelaksanaannya telah benar dan sungguh-sungguh? apakah materinya memang sesuai dengan kebutuhan guru? dan lain sebagainya.

Ketika seorang guru bersertifikat kembali ke sekolah di daerahnya masing-masing, ia wajib melaksanakan pengajaran sekian jam tatap muka. beberapa fenomena yang terjadi di daerah bahwa untuk mengejar kewajiban tersebut banyak guru yang harus mengajar di beberapa sekolah (lebih dari satu sekolah). Kewajiban ini tidak bisa disubstitusi dengan kegiatan lain seperti membina siswa dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler, memberikan remedial, membina siswa olimpiade, dan lainnya, sehingga menjadikan guru cenderung hanya mengejar kewajiban mengajar dan kurang peduli terhadap yang tadi. Tentu ini juga dapat berpengaruh terhadap prestasi siswa.

Fenomena bahwa "jabatan" di sekolah juga tidak ditentukan oleh "prestasi" sang guru, tetapi lebih ditentukan oleh faktor lain yang berhubungan dengan para penguasa di tingkat Kabupaten/Kota (bupati/walikota), mungkin juga turut mengendurkan semangat para guru untuk berprestasi.

Masih banyak fenomena lain yang terjadi dan turut mempengaruhi kualitas guru serta prestasi siswa secara keseluruhan. Hal seperti ini menandakan bahwa terlepas dari prestasi yang diperoleh, sangat diperlukan monitoring dan evaluasi yang komprehensif untuk perbaikan dari yang terjadi selama ini. selain itu juga diperlukan usaha untuk Peningkatan kualitas guru secara berkelanjutan.......... yang telah dirintis melalui UKA, UKG, dll.. beberapa tahun yang lalu...(terlalu panjang bila di bahas di sini...).

salam,

Submitted by Guru Sulam Honorer on

Terima kasih wordbank terima kasih pemerintah, tapi buat kebijakan harus tepat banyak guru sertifikasi tidak terkontrol bahkan hanya meng elu-elukan gaji besarnya tapi kinerjax jauh kurang daripada guru honorer yang notabenenya adalah guru sertifikasi pandai membuat perangkat pembelajaran berbasis IT tapi apa dalam hal ini selalu mengandalkan guru honorer !! Perlu di evaluasi kembali pak jokowi berikutnya dan DPR yang baru,,,,