Syndicate content

Membangkitkan Generasi Emas Indonesia: Memperluas Wajib Belajar dari 9 Menjadi 12 Tahun

Samer Al-Samarrai's picture

Available in English | Cette page en Français



Belum lama ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengumumkan perpanjangan program wajib belajar dari 9 ke 12 tahun. Dibalik pengumuman ini tersirat keinginan untuk meraup keuntungan dari bonus demografi ini secara maksimal.
 
Beda dengan negara-negara sekawasannya, Indonesia adalah bangsa yang relatif muda; sepertiga dari populasinya dibawah usia 14 tahun. Jika program perpanjangan wajib belajar ini diterapkan dengan sukses, maka penduduk muda tersebut akan mendapat manfaat dari peningkatan akses pendidikan. Anak-anak ini membawa  peluang yang sangat besar. Ketika mereka bergerak menuju pasar tenaga kerja, mereka memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan per-kapita nasional sebelum usia penduduk mengalami penuaan  dan tingkat ketergantungan meningkat. Untuk meraih keuntungan dari bonus demografi ini, generasi yang disebut-sebut “generasi emas” oleh Mendikbud ini harus diberi pendidikan yang lebih baik, dan kesempatan belajar hingga sekolah menengah.

 

Seberapa besar tantangannya? Program wajib belajar tidak akan berarti jika tidak disertai dengan jumlah sekolah yang memadai dan jumlah siswa yang mampu bayar biaya sekolah. Menurut estimasi Bank Dunia, dibutuhkan sekitar 6,4 juta sekolah tambahan untuk mengakomodir semua anak usia 7-18 tahun – mayoritas di tingkat menengah atas. Jika pemerintah dapat memenuhi separuh dari kebutuhan ini (jumlah sekolah yang tersedia saat ini terbagi rata antara sekolah negeri dan sekolah swasta), dibutuhkan lebih dari Rp. 60 triliun ($6 milyar) untuk biaya-biaya dasar seperti guru, ruang kelas dan input pendidikan lainnya.   
 
Namun demikian, infrastruktur saja tidak cukup. Banyak sekali anak-anak yang putus sekolah, bahkan sebelum memasuki tahap pendidikan menengah. Mereka adalah kelompok yang termiskin – dari keluarga-keluarga yang konsumsi totalnya tak  sampai Rp 10 juta per tahun; yang tak mampu mengeluarkan biaya Rp 2 juta per tahun untuk sekolah menengah atas. Pemerintah Indonesia kini berencana memperluas skema beasiswa untuk anak-anak keluarga miskin; kita perkirakan rencana ini memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp 8 triliun ($ 0,8 milyar). Alhasil, biaya untuk memperpanjang wajib belajar dari 9 ke 12 tahun dapat menyita seperlima dari seluruh anggaran pendidikan pemerintah saat ini.
 
Apakah Indonesia mampu? Undang-undang menetapkan alokasi APBN sebesar 20 persen untuk pendidikan, dan kecil kemungkinan Kementerian Keuangan akan meningkatkan jumlah tersebut.Anggaran pendidikan saat ini  sudah dialokasikan untuk program-program yang sudah berjalan. Salah satu alokasi terbesar adalah program sertifikasi guru yang menggandakan gaji para guru, dan alokasi ini akan terus bertambah seiring dengan target Indonesia untuk mensertifikasi semua guru.Sementara itu, kualitas pendidikan dasar masih rendah dan terdapat kebutuhan investasi untuk meningkatkan pembelajaran murid. Lantas, bagaimana Indonesia dapat membiayai segala program pendidikan ini tanpa jatuh kedalam jurang fiskal?

Dengan merestrukturisasi anggaran, Pemerintah Indonesia dapat mengatasi inefisiensi belanja pendidikan yang kini tengah terjadi. Misalnya, untuk masalah infrastruktur sekolah:  seperlima dari seluruh sekolah dasar di Indonesia hanya memiliki 90 murid dan rata-rata memiliki satu guru untuk setiap 10 siswa. Memang harus diakui beberapa sekolah kecil melayani area terpencil dan berpopulasi jarang (contoh soal, kawasan pegunungan di Papua), namun banyak sekolah-sekolah kecil yang sebenarnya berlokasi di area padat penduduk. Sekitar 39 persen dari total sekolah dasar di Jawa Timur – salah satu propinsi paling padat penduduk – memiliki kurang dari 120 murid.
 
Minimnya penggunaan sekolah berdampak pada rendahnya penggunaan guru. Dibanding negara-negara lain, rasio murid-guru di Indonesia tergolong cukup rendah – bahkan  dibawah tingkat rasio untuk penyelenggaraan pendidikan berkualitas baik. Menurut kajian belanja publik terakhir kami (Bank Dunia 2013), 10% dari anggaran pendidikan bisa dihematkan jika rasio siswa-guru ditingkatkan ke tingkat rata-rata internasional. Bukan berarti harus ada sekolah yang ditutup atau guru yang dipecat – justru sebaliknya. Sekolah-sekolah dan guru-guru yang ada dapat menjadi basis ekspansi sekolah menengah. Jika didukung dengan program pelatihan guru dan program konversi sekolah, akan rencana untuk memperpanjang program wajib belajar menjadi 12 tahun akan lebih terjangkau.

Upaya meningkatkan pencapaian pendidikan sangat untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil serta mendorong pertumbuhan Indonesia di masa datang.  Menemukan sumberdaya untuk membiayai peningkatan ini dan pada saat yang sama melakukan investasi pada hal-hal penting untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan merupakan sebuah tantangan. Tetapi  temuan sumberdaya ini penting dalam merealisasikan visi Menteri  dalam mewujudkan sebuah sistem pendidikan yang dapat membawa kaum muda ke dalam masa keemasan.

 

Comments

Submitted by Damianus on

Memperluas wajib belajar dari 9-12 thn itu program bagus. Itu membantu orang orang miskin utk bias mengecap pendidikan dasar.Dengan harapan akan mengurangi tingkat drop out dan pengangguran. Tetapi harap bukan hanya jumlah thn yang diperhatikan tetapi mutu yang seharusnya diperhatikan. Dalam hal ini mutu guru harus diperhatikan, facilitas belajar harus diperhatikan and proper specialization harus ditekankan.

Submitted by rosidah on

Program pendidikan 12 th memang sangat penting dan di butuh,
Namun perlu di telaah penyebab anak putus sekolah, apa hanya ekonomi lemah saja penyebabnya atau yg lain??
Karena di usia wb 12 th pd orang awam di katakan usia produktif, maka banyak anak yg di eksploitasi untuk pemenbuhan keb. Ekonomi sehingga membuat mereka tidak bisa mengenyam pendidikan

Submitted by ibrahim on

salah satu persoalan yg perlu dicermati adalah masalah kebijakan anggaran yg tertuang dalam apbn dan apbd. pendidikan dasar, yaitu wajib belajar itu, penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab pemerintah & pemda, dimana konstitusi mengamanatkan bahwa anggaran pendidikan sekurang2nya 20% dari apbn dan 20% dari apbd. bahkan uu sisdiknas jg mengatur bahwa anggaran tsb diluar gaji pegawai. sehingga apabila ketentuan ini dijalankan dgn benar mungkin mimpi masyarakat yg kurang beruntung utk dapat mengikuti wajib belajar 12 tahun tanpa mengeluarkan biaya dapat tercapai. saya sendiri tidak paham daerah mana yg sudah mematuhi ketentuan konstitusi dan uu tsb. sepanjang yg saya temukan, belum ada daerah yg seperlima anggaran apbdnya dialokasikan utk pendidikan diluar gaji pegawai. anyone?

Submitted by lukman on

Program wajib bljar 12 tahun itu sangat bagus tetapi harus tetap menekan pada siswa miskin diprioritaskan utama
Slain itu juga, kesejahteraan guru tetap dprhatikan shingga guru dpat mjalankan kode etiknya tanpa memikirkan maslah ekonomi...

Submitted by andan on

mungkin ketika kita berbicara mengenai kesejahteraan guru memang terlalu naif jika kita tetap menuntut hak, sedangkan kita sebagai guru kurang berkaca pada mutu kita saat menyampaikan pembelajaran, yang menjadi sorotan ketika tunjangan dan sertifikasi diberikan apakah sejalan dengan meningkatnya kualitas guru tersebut. maka menurut saya sebelum kita menuntut keejahteraan guru maka tunjukan dahulu kualitas maka penghargaan itupun (tunjangan/sertifikasi) akan datang dengan sendirinya.

Submitted by zalva zahira on

Harus dipastikan alokasi dana bantuan tuk pendidikan ini benar2 terserap dengan semestinya, mengingat selama ini byk alokasi dana yg sia2 dan dilakukan bnyk oknum

Submitted by zalva zahira on

Yg terpenting harus tepat sasaran. Krn yg terjadi banyak anak2 dari keluarga mampu tapi tdk punya kemauan dapat fasilitas yg sama dengan anak2 dari keluarga tak mampu.sedangkan msh banyak anak2 dari kelg tak mampu ingin sekali sekolah dan berkualitas tapi tdk terakomodir

Submitted by gun on

semua yg dibahas di atas memang bagian penting yang harus di perhatikan jika menilik pada penerapan yang 9 tahun maka WB 12 th dirasa harus ada langkah kongkrit dalam pengodokan mainset masyarakat. sesungguhnya program2 ini di gulirkan demi pencapaian APS (angka partisipasi sekolah). coba kira refleksikan dan evaluasi dulu program sebelumnya baru melihat kelayakan program lanjutan kemudian. http://labsosid.blogspot.com/2014/06/wajah-pendidikan-indonesia.html