Watch Annual Meetings development events from Oct 10-13. Comment and engage with experts. Calendar of Events


Syndicate content

Indonesia

Turning ‘people problems’ into ‘government problems’: Reflection of an outgoing District Head in Indonesia

Suyoto's picture
Also available in: Bahasa Indonesia
Starting a business which used to be problem faced by citizens of Bojonegoro has now become much easier. Photo: Jerry Kurniawan/World Bank


Challenges with decentralization

Seventeen years ago, Indonesia embarked on its so-called big bang decentralization. Almost overnight, responsibility to deliver many public services was transferred to local governments. This was done, in part, with the hope that the decentralization would make local government more agile and responsive to issues facing local communities. However, results have yet to materialize in many locations.

In my view, a key factor driving poor results is the central government’s approach to regulating local governments. In a decentralized environment, the central government has a legitimate role as a regulator to standardize service delivery or financial management procedures. However, in practice, they have been more focused on controlling inputs and processes, with little attention to accountability for results. This approach results in the proliferation of regulatory constraints and a fearful bureaucracy that make it difficult for local leaders to respond to citizen’s problems.

Membuat 'masalah masyarakat' menjadi 'masalah pemerintah': Refleksi seorang mantan Bupati di Indonesia

Suyoto's picture
Also available in: English
 
Dulu mengurus izin usaha menjadi masalah bagi masyarakat Bojonegoro, tetapi sekarang sudah jauh lebih mudah. Foto: Jerry Kurniawan/World Bank


Tantangan desentralisasi

Tujuh belas tahun yang lalu, Indonesia mengawali desentralisasi yang dilakukan secara besar-besaran. Hanya dalam waktu singkat, tanggung jawab untuk melaksanakan banyak layanan publik  dialihkan ke pemerintah daerah. Ini dilakukan dengan harapan bahwa desentralisasi akan menciptakan pemerintah daerah yang lebih dinamis dan responsif terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat setempat. Namun, hasil yang diharapkan belum dapat terealisasi di banyak tempat.

Dalam pandangan saya, faktor pendorong utama dari hasil yang belum optimal adalah pendekatan pemerintah pusat dalam mengatur pemerintah daerah. Dalam lingkungan yang terdesentralisasi, pemerintah pusat memiliki peran yang sah sebagai regulator dalam menetapkan standar pemberian layanan atau prosedur manajemen keuangan. Akan tetapi, dalam praktiknya, pemerintah pusat lebih memberi fokus dalam mengendalikan masukan dan proses, hanya sedikit perhatian yang diberikan pada akuntabilitas hasil. Pendekatan ini menghasilkan semakin bertambahnya peraturan-peraturan yang membatasi dan birokrasi yang kurang percaya diri, sehingga menyulitkan para pimpinan daerah untuk menanggapi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.

Menjaga pembangunan Indonesia dari semakin bertambahnya risiko bencana

Jian Vun's picture
Also available in: English
 
Permukiman baru di kabupaten Sleman pasca-letusan Gunung Merapi.

Bayangkan bila Anda tinggal dekat salah satu dari 127 gunung berapi aktif di Indonesia, dengan kekhawatiran letusan berikutnya bisa membahayakan keluarga Anda. Bayangkan rumah Anda berada di salah satu zona seismic paling aktif di dunia, atau bahwa keluarga Anda tinggal di salah satu dari 317 daerah dengan risiko banjir yang tinggi. Ini adalah kenyataan yang sudah dihadapi setidaknya 110 juta penduduk Indonesia, dan lebih banyak lagi bisa terkena dampak akibat urbanisasi, perubahan iklim, dan penurunan permukaan tanah.
 
Negara ini dikenal memiliki 'toko serba ada' bahaya bencana. Selama dua puluh tahun terakhir saja, pemerintah Indonesia mencatat lebih dari 24.000 peristiwa bencana yang menyebabkan 190.500 korban jiwa, memuat hampir 37 juta orang mengungsi, dan merusak lebih dari 4,3 juta rumah. Kerugian total dari bencana tersebut mencapai hampir $28 miliar, atau sekitar 0,3% dari PDB nasional setiap tahun.

Safeguarding Indonesia’s development from increasing disaster risks

Jian Vun's picture
Also available in: Bahasa Indonesia
 
New settlements in Sleman district post-eruption of Mt. Merapi.


Imagine that you live near one of 127 active volcanoes in Indonesia, threatened by the next eruption that could endanger your family. Imagine that your house stands in one of the most seismically-active zones in the world, or that your family lives in one of the 317 districts with high risks of flooding. This is a reality that at least 110 million Indonesians already face, and more could be affected due to the impacts of urbanization, climate change and land subsidence.

The country is known as having a ‘supermarket’ of disaster hazards. Over the past twenty years alone, the Indonesian government recorded over 24,000 disaster events that caused 190,500 fatalities, displaced almost 37 million people, and damaged over 4.3 million houses. The combined losses of these disasters totaled almost $28 billion, or around 0.3% of national GDP annually.

A Catalyst for Green Financing in Indonesia

Philippe H. Le Houérou's picture



It is an unfortunate but fact of life that Indonesia often deals with the impacts of natural disasters. It was sadly evident again this week when I arrived in Jakarta to the unfolding disaster caused by the earthquake in Lombok, West Nusa Tenggara. My condolences go out to the families and friends of those who lost their lives.

While scientists are reluctant to say a specific natural disaster is caused by climate change, they say a changing climate is resulting in more extreme events around the world. That’s why at International Finance Corporation (IFC), the largest global organization working with the private sector in emerging markets, finding new avenues for climate financing is a key priority.

Green bonds offer a pathway. The world is witnessing a rapid growth in green bonds, dramatically increasing the flow of capital to green projects and bringing new financiers into the climate smart investment space.

Percontohan di Indonesia menarik minat wirausahawan untuk membawa teknologi memasak yang sehat dan hemat energi ke rumah tangga

Yabei zhang's picture
Also available in: English


Bapak Kris mengelola pabrik penghasil pelet yang terletak di dekat kota Boyolali, Jawa Tengah. Sejak pabrik dibentuk, ia telah berpikir untuk merambah pasar domestik — meskipun sampai saat ini pelet produksinya diutamakan untuk ekspor — dikarenakan mulai redanya antusiasme pasar global. Ketika Bapak Kris mendapat informasi bahwa Program Inisiatif Tungku Sehat Hemat Energi (TSHE) / Clean Stove Initiative (CSI) Indonesia telah meluncurkan program percontohan Pembiayaan Berbasis Hasil (PBH), ia pun ikut mendaftar dan berpartisipasi dalam program tersebut.

Ia menggabungkan wawasannya tentang pasar pelet lokal dengan insentif yang diberikan program percontohan untuk mengembangkan jaringan distribusi dan menguji TSHE berbasis pelet buatannya. Setiap tungku yang dijual dilengkapi 1 kilo pelet kayu yang perusahaannya berikan secara cuma-cuma. Dengan pengalamannya bergabung dalam program percontohan PBH, Pak Kris melihat adanya potensi pasar tungku masak yang bersih dan efisien. Ia berencana terus menjual TSHE dengan harapan suatu saat dapat mendirikan pabrik pelet miliknya sendiri. 

Indonesia pilot attracts entrepreneurs’ appetite to bring clean cooking technologies to households

Yabei zhang's picture
Also available in: Bahasa Indonesia



Bapak Kris manages a pellet production factory, located just outside Boyolali City in Central Java. Since its founding, he has started considering the domestic market- despite the fact that the produced pellets have mainly been for export- as the global markets have begun to cool down. When Bapak Kris learned that the Indonesia Clean Stove Initiative (CSI) had launched its Results-Based Financing (RBF) pilot in the Province, he registered and participated in the pilot. 

He combined his knowledge of the local pellet market with the pilot program incentives to expand his distribution network and test new pellet-based clean stoves. With each stove sold, the company provided the consumer 1 kg of wood pellets free of charge. With the experience of participating in the RBF pilot, Pak Kris sees the potential of the clean cooking market. He plans to continue selling clean stoves and hopes to set up his own pellet factory. 

Membuka Jalan untuk Ekonomi Digital yang Berkembang di Indonesia

Petra Wiyakti Bodrogini's picture
Also available in: English



Di seluruh sektor ekonomi digital di Indonesia, baik perusahaan teknologi raksasa maupun yang lebih kecil mengeluhkan sulitnya menemukan bakat digital. Obert Hoseanto dari Microsoft Indonesia menjelaskan: “Sulit sekali mendapatkan karyawan. Kami menerima ratusan lamaran untuk program magang kami tetapi kami hanya dapat menerima 5 orang.”

Para lulusan pendidikan ilmu komputer juga merasa kesulitan untuk memenuhi keinginan atasan mereka. “Saya hanya menggunakan 30% dari ilmu yang saya pelajari di bangku kuliah saat saya bekerja dulu. Sisanya adalah learning by doing,” kata Natali Ardianto, dari tiket.com, sebuah perusahaan start up Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berkembang pesat.

Dalam upaya membahas kesenjangan keterampilan ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan sebuah lokakarya yang juga didukung oleh Bank Dunia untuk memperolah masukan dari sektor swasta, pakar pendidikan, dan praktisi global.

Paving the Way for a Thriving Digital Economy in Indonesia

Petra Wiyakti Bodrogini's picture
Also available in: Bahasa Indonesia



Across the digital economy in Indonesia, both IT giants and smaller companies have the same complain: digital talents are hard to find. Obert Hoseanto, an Engagement Manager from Microsoft Indonesia, said the company recently contracted only five people for an internship program, out of a pool of hundreds of applicants.

But those applying for jobs are also struggling, with many realizing the difficulties of meeting the needs of their employers. Natali Ardianto is learning the ropes at tiket.com, a thriving start-up, “by doing”, he said. “Only 30% of the curriculum of my education was useful for the company I joined,” he explained.

A recent workshop held by the Coordinating Ministry of Economic Affairs and supported by the World Bank strived to develop a better understanding of this skills gap, by bringing in insights from the private sector, education experts, and global practitioners.

Pages