Syndicate content

Bahasa Indonesia

Mengubah ‘disabilitas’ menjadi ‘kemampuan’: kesempatan untuk mensosialisasikan perkembangan inklusi disabilitas di Indonesia

Jian Vun's picture
Also available in: English

Sebelum bergabung dengan Bank Dunia, saya bekerja sebagai perancang kota dan sering memberi saran agar rencana pembangunan lebih mudah diakses bagi penyandang disabilitas. Sayangnya, banyak pengembang cenderung mengenyampingkan kebutuhan mereka karena mengeluarkan biaya tambahan untuk melakukan penambahan desain yang buruk, atau yang lebih parah, membatasi akses untuk orang-orang tertentu.

Kelalaian seperti ini membuat kota menjadi tidak ramah bagi semua lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas. Bencana dapat memperparah tantangan ini, seperti jalur atau informasi evakuasi yang tidak dapat diakses, tempat penampungan yang tidak sesuai‑rancangan, hilangnya bantuan, dan terbatasnya kesempatan untuk membangun kembali matapencaharian.

Membantu perempuan miskin mengembangkan usaha mereka melalui tabungan bergerak, pelatihan, dan lainnya?

Mayra Buvinic's picture

Mengembangkan sebuah usaha bukanlah sesuatu yang mudah. Terlebih bagi perempuan yang memiliki suatu usaha, ini merupakan tantangan yang besar, khususnya ketika kondisi mereka miskin dan usahanya hanya cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di negara-negara berkembang, 22 persen perempuan tidak melanjutkan usaha mereka karena tidak adanya dana. Menurut Global Entrepreneurship Monitor, perempuan lebih rentan dibandingkan pria menutup usahanya disebabkan masalah keuangan. Sementara itu, simpanan pribadi merupakan sumber yang penting dalam pendanaan usaha, dan hampir 95 persen pelaku usaha menyatakan bahwa mereka menggunakan dana pribadi untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka. Akan tetapi, perempuan menghadapi kendala tersendiri dalam menyisihkan tabungan mereka untuk diinvestasikan guna mengembangkan usaha mereka.

Photo credit: Marijo Silva and the “She Counts” global platform.

Mengapa Disruptive Technologies Penting untuk Perumahan Terjangkau: Kasus di Indonesia

Dao Harrison's picture
Also available in: English

  The Case of Indonesia

Big Data. Blockchain. Drone. E-Wallets. Kecerdasan Buatan (Intelegensi Artifisial).
Istilah-istilah tersebut biasanya dibahas dalam sebuah konferensi yang paling baru di Silicon Valley, bukan dalam sebuah diskusi mengenai tantangan pada perumahan terjangkau di Indonesia. Namun instilah tersebut berdengung diantara para peserta yang mengikuti acara lokakarya tentang Teknologi Disruptif untuk Perumahan Terjangkau (Disruptive Technologies Workshop for Affordable Housing) di Jakarta pada tanggal 17 September 2018. Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan dukungan dari Bank Dunia melalui program National Affordable Housing Program (NAHP), dihadiri oleh 150 peserta yang terdiri dari Organisasi Perangkat Dearah (OPD), Pengembang, Bank, dan organisasi kemasyarakatan. Lokakarya ini bertujuan untuk membahas suatu pertanyaan besar yaitu: Bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan kekuatan disruptive technologies untuk mengubah kondisi & permasalahan perumahannya?

Pembaikan pengangkutan bandar untuk meningkatkan mobiliti sosial di Malaysia

Wei San Loh's picture
Also available in: English
Akses kepada pengangkutan adalah penting bagi memperbaik mobiliti sosial dalam kalangan komuniti berpendapatan rendah di Kuala Lumpur, khususnya bagi manfaat penduduk unit kediaman kos rendah. (Foto: Samuel Goh/World Bank)

Sejak beberapa tahun lepas, Malaysia telah mempamerkan perkembangan yang begitu ketara dari aspek peningkatan mobiliti sosial sejajar dengan usahanya untuk mencapai status negara maju. Namun demikian, kejayaan yang diperoleh tidak diterjemahkan dalam bentuk taburan yang saksama dalam kalangan populasi negara. Sebuah kajian oleh Institut Penyelidikan Khazanah pada 2016 telah menunjukkan bahawa 24% kanak-kanak yang lahir daripada ibu bapa berkemahiran rendah di Malaysia berterusan menjadi orang dewasa berkemahiran rendah. Begitu juga halnya dengan 46% kanak-kanak yang lahir daripada ibu bapa dalam kelompok 40% terbawah dari segi agihan pendapatan negara, turut kekal sebagai 40% isu rumah berpendapatan terbawah.

Membuat 'masalah masyarakat' menjadi 'masalah pemerintah': Refleksi seorang mantan Bupati di Indonesia

Suyoto's picture
Also available in: English
 
Dulu mengurus izin usaha menjadi masalah bagi masyarakat Bojonegoro, tetapi sekarang sudah jauh lebih mudah. Foto: Jerry Kurniawan/World Bank


Tantangan desentralisasi

Tujuh belas tahun yang lalu, Indonesia mengawali desentralisasi yang dilakukan secara besar-besaran. Hanya dalam waktu singkat, tanggung jawab untuk melaksanakan banyak layanan publik  dialihkan ke pemerintah daerah. Ini dilakukan dengan harapan bahwa desentralisasi akan menciptakan pemerintah daerah yang lebih dinamis dan responsif terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat setempat. Namun, hasil yang diharapkan belum dapat terealisasi di banyak tempat.

Dalam pandangan saya, faktor pendorong utama dari hasil yang belum optimal adalah pendekatan pemerintah pusat dalam mengatur pemerintah daerah. Dalam lingkungan yang terdesentralisasi, pemerintah pusat memiliki peran yang sah sebagai regulator dalam menetapkan standar pemberian layanan atau prosedur manajemen keuangan. Akan tetapi, dalam praktiknya, pemerintah pusat lebih memberi fokus dalam mengendalikan masukan dan proses, hanya sedikit perhatian yang diberikan pada akuntabilitas hasil. Pendekatan ini menghasilkan semakin bertambahnya peraturan-peraturan yang membatasi dan birokrasi yang kurang percaya diri, sehingga menyulitkan para pimpinan daerah untuk menanggapi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.

Menjaga pembangunan Indonesia dari semakin bertambahnya risiko bencana

Jian Vun's picture
Also available in: English
 
Permukiman baru di kabupaten Sleman pasca-letusan Gunung Merapi.

Bayangkan bila Anda tinggal dekat salah satu dari 127 gunung berapi aktif di Indonesia, dengan kekhawatiran letusan berikutnya bisa membahayakan keluarga Anda. Bayangkan rumah Anda berada di salah satu zona seismic paling aktif di dunia, atau bahwa keluarga Anda tinggal di salah satu dari 317 daerah dengan risiko banjir yang tinggi. Ini adalah kenyataan yang sudah dihadapi setidaknya 110 juta penduduk Indonesia, dan lebih banyak lagi bisa terkena dampak akibat urbanisasi, perubahan iklim, dan penurunan permukaan tanah.
 
Negara ini dikenal memiliki 'toko serba ada' bahaya bencana. Selama dua puluh tahun terakhir saja, pemerintah Indonesia mencatat lebih dari 24.000 peristiwa bencana yang menyebabkan 190.500 korban jiwa, memuat hampir 37 juta orang mengungsi, dan merusak lebih dari 4,3 juta rumah. Kerugian total dari bencana tersebut mencapai hampir $28 miliar, atau sekitar 0,3% dari PDB nasional setiap tahun.

Percontohan di Indonesia menarik minat wirausahawan untuk membawa teknologi memasak yang sehat dan hemat energi ke rumah tangga

Yabei zhang's picture
Also available in: English


Bapak Kris mengelola pabrik penghasil pelet yang terletak di dekat kota Boyolali, Jawa Tengah. Sejak pabrik dibentuk, ia telah berpikir untuk merambah pasar domestik — meskipun sampai saat ini pelet produksinya diutamakan untuk ekspor — dikarenakan mulai redanya antusiasme pasar global. Ketika Bapak Kris mendapat informasi bahwa Program Inisiatif Tungku Sehat Hemat Energi (TSHE) / Clean Stove Initiative (CSI) Indonesia telah meluncurkan program percontohan Pembiayaan Berbasis Hasil (PBH), ia pun ikut mendaftar dan berpartisipasi dalam program tersebut.

Ia menggabungkan wawasannya tentang pasar pelet lokal dengan insentif yang diberikan program percontohan untuk mengembangkan jaringan distribusi dan menguji TSHE berbasis pelet buatannya. Setiap tungku yang dijual dilengkapi 1 kilo pelet kayu yang perusahaannya berikan secara cuma-cuma. Dengan pengalamannya bergabung dalam program percontohan PBH, Pak Kris melihat adanya potensi pasar tungku masak yang bersih dan efisien. Ia berencana terus menjual TSHE dengan harapan suatu saat dapat mendirikan pabrik pelet miliknya sendiri. 

Membuka Jalan untuk Ekonomi Digital yang Berkembang di Indonesia

Petra Wiyakti Bodrogini's picture
Also available in: English



Di seluruh sektor ekonomi digital di Indonesia, baik perusahaan teknologi raksasa maupun yang lebih kecil mengeluhkan sulitnya menemukan bakat digital. Obert Hoseanto dari Microsoft Indonesia menjelaskan: “Sulit sekali mendapatkan karyawan. Kami menerima ratusan lamaran untuk program magang kami tetapi kami hanya dapat menerima 5 orang.”

Para lulusan pendidikan ilmu komputer juga merasa kesulitan untuk memenuhi keinginan atasan mereka. “Saya hanya menggunakan 30% dari ilmu yang saya pelajari di bangku kuliah saat saya bekerja dulu. Sisanya adalah learning by doing,” kata Natali Ardianto, dari tiket.com, sebuah perusahaan start up Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berkembang pesat.

Dalam upaya membahas kesenjangan keterampilan ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan sebuah lokakarya yang juga didukung oleh Bank Dunia untuk memperolah masukan dari sektor swasta, pakar pendidikan, dan praktisi global.

Untuk menggali potensi siswa, tuntut dan dukunglah guru

Michael Crawford's picture
Also available in: English

Di antara 29 negara dan ekonomi kawasan Asia Timur dan Pasifik, kita bisa menemukan beberapa sistem pendidikan paling sukses di dunia. Tujuh dari sepuluh pencetak rata-rata nilai tertinggi pada tes yang dapat dibandingkan secara internasional seperti PISA dan TIMSS berasal dari kawasan tersebut, di mana Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Hong Kong, Tiongkok secara konsisten selalu berada di antara yang terbaik.
 
Namun, yang lebih penting, kita juga menemukan bahwa kinerja yang hebat tidak terbatas pada sistem sekolah di negara-negara berpenghasilan tinggi kawasan ini. Sistem sekolah di negara berpenghasilan menengah seperti Vietnam dan Tiongkok (khususnya provinsi di Beijing, Shanghai, Jiangsu, dan Guangdong), meskipun memiliki PDB per kapita yang jauh lebih rendah, memiliki nilai lebih baik daripada rata-rata negara OECD. Terlebih lagi, nilai dari Tiongkok dan Vietnam menunjukkan bahwa kinerja siswa miskin tidak tertinggal. Siswa dari kuintil berpenghasilan terendah kedua memiliki skor lebih baik daripada rata-rata siswa OECD, bahkan peserta tes paling miskin pun mengungguli siswa dari beberapa negara makmur. Namun demikian, seperti ditunjukkan grafik di bawah, negara-negara lain di kawasan ini belum mencapai hasil yang sama.

Diperlukan banyak orang untuk mengatasi tantangan perkembangan anak usia dini Indonesia

Thomas Brown's picture
Also available in: English



“Masa depan Indonesia dipertaruhkan”, demikian dikatakan oleh Camilla Holmemo dalam sambutan pembukaannya pada Konferensi Kebijakan Perkembangan Anak Usia Dini yang diselenggarakan pada bulan Juli 2017 di Jakarta. Ucapan tersebut dikatakan oleh Program leader for human development, poverty and social development Bank Dunia di Indonesia kepada peserta kegiatan dengan menyoroti kurangnya akses layanan pendidikan dan perkembangan anak usia dini (ECED / Early Childhood Education and Development) dan tingginya masalah stunting di Indonesia.
 
Walaupun Indonesia telah menjadi negara berpendapatan menengah, satu dari tiga anak di bawah usia lima tahun mengalami stunting, dan menempati posisi kelima tertinggi di dunia. Bagi anak-anak ini, kemungkinan untuk menjadi warganegara yang produktif sangat sulit untuk dicapai – kecuali bila kita melakukan sesuatu tentang hal itu sekarang.

Pages