Syndicate content

Indonesia

Women at work in East Asia Pacific: Solid progress but a long road ahead

Victoria Kwakwa's picture



East Asia Pacific’s (EAP) strong economic performance over the past few decades has significantly benefited and empowered women in the region, bringing better health and education and greater access to economic opportunities. To celebrate International Women’s Day, we are featuring 12 women in the region who embody the advancements women have made in EAP, despite the many barriers that remain for them at work.

Surpassing all other developing regions, EAP’s female-to-male enrollment ratio for tertiary education is currently 1.2, with the ratio of secondary education access nearly equal for girls and boys. But in the workplace, the share of women working in EAP is at 62% versus 78.9% for men, a gap that has not narrowed over the past four years.

Mengubah ‘disabilitas’ menjadi ‘kemampuan’: kesempatan untuk mensosialisasikan perkembangan inklusi disabilitas di Indonesia

Jian Vun's picture
Also available in: English

Sebelum bergabung dengan Bank Dunia, saya bekerja sebagai perancang kota dan sering memberi saran agar rencana pembangunan lebih mudah diakses bagi penyandang disabilitas. Sayangnya, banyak pengembang cenderung mengenyampingkan kebutuhan mereka karena mengeluarkan biaya tambahan untuk melakukan penambahan desain yang buruk, atau yang lebih parah, membatasi akses untuk orang-orang tertentu.

Kelalaian seperti ini membuat kota menjadi tidak ramah bagi semua lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas. Bencana dapat memperparah tantangan ini, seperti jalur atau informasi evakuasi yang tidak dapat diakses, tempat penampungan yang tidak sesuai‑rancangan, hilangnya bantuan, dan terbatasnya kesempatan untuk membangun kembali matapencaharian.

Turning ‘disability’ into ‘ability’: opportunities to promote disability inclusive development in Indonesia

Jian Vun's picture
Also available in: Bahasa Indonesia



Before joining the World Bank, I worked as an urban designer and often provided advice on how the design of proposed developments could be more accessible for people with disabilities. Sadly, many developers tend to consider disability inclusion as an afterthought, meaning they incurred additional costs to retrofit poor designs, or worse, inadvertently restricted access for certain people.

Such oversights create cities that are not ‘friendly’ for people of all abilities. Disasters can further exacerbate such challenges, such as through inaccessible evacuation routes or information, poorly­‑designed shelters, loss of assistive aids, and limited opportunities to rebuild livelihoods.

Membantu perempuan miskin mengembangkan usaha mereka melalui tabungan bergerak, pelatihan, dan lainnya?

Mayra Buvinic's picture

Mengembangkan sebuah usaha bukanlah sesuatu yang mudah. Terlebih bagi perempuan yang memiliki suatu usaha, ini merupakan tantangan yang besar, khususnya ketika kondisi mereka miskin dan usahanya hanya cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di negara-negara berkembang, 22 persen perempuan tidak melanjutkan usaha mereka karena tidak adanya dana. Menurut Global Entrepreneurship Monitor, perempuan lebih rentan dibandingkan pria menutup usahanya disebabkan masalah keuangan. Sementara itu, simpanan pribadi merupakan sumber yang penting dalam pendanaan usaha, dan hampir 95 persen pelaku usaha menyatakan bahwa mereka menggunakan dana pribadi untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka. Akan tetapi, perempuan menghadapi kendala tersendiri dalam menyisihkan tabungan mereka untuk diinvestasikan guna mengembangkan usaha mereka.

Photo credit: Marijo Silva and the “She Counts” global platform.

Why Disruptive Technologies Matter for Affordable Housing: The Case of Indonesia

Dao Harrison's picture
Also available in: Bahasa Indonesia

  The Case of Indonesia

Big Data. Blockchain. Drones. E-Wallets. Artificial Intelligence.
These are words that one would expect to hear at the latest conference in Silicon Valley, not during a discussion of Indonesia’s affordable housing challenges. Yet they were buzzing through the captive crowd in Jakarta at the Disruptive Technologies Workshop for Affordable Housing on September 17, 2018. The event, hosted by Indonesia’s Ministry of Public Works and Housing with support from the World Bank’s National Affordable Housing Program (NAHP), was attended by 150 participants from local public agencies, developers, lenders, and community organizations. The workshop’s goal was to explore one big question: How might Indonesia harness the power of disruptive technologies to transform its housing ecosystem?   

Mengapa Disruptive Technologies Penting untuk Perumahan Terjangkau: Kasus di Indonesia

Dao Harrison's picture
Also available in: English

  The Case of Indonesia

Big Data. Blockchain. Drone. E-Wallets. Kecerdasan Buatan (Intelegensi Artifisial).
Istilah-istilah tersebut biasanya dibahas dalam sebuah konferensi yang paling baru di Silicon Valley, bukan dalam sebuah diskusi mengenai tantangan pada perumahan terjangkau di Indonesia. Namun instilah tersebut berdengung diantara para peserta yang mengikuti acara lokakarya tentang Teknologi Disruptif untuk Perumahan Terjangkau (Disruptive Technologies Workshop for Affordable Housing) di Jakarta pada tanggal 17 September 2018. Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan dukungan dari Bank Dunia melalui program National Affordable Housing Program (NAHP), dihadiri oleh 150 peserta yang terdiri dari Organisasi Perangkat Dearah (OPD), Pengembang, Bank, dan organisasi kemasyarakatan. Lokakarya ini bertujuan untuk membahas suatu pertanyaan besar yaitu: Bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan kekuatan disruptive technologies untuk mengubah kondisi & permasalahan perumahannya?

Turning ‘people problems’ into ‘government problems’: Reflection of an outgoing District Head in Indonesia

Suyoto's picture
Also available in: Bahasa Indonesia
Starting a business which used to be problem faced by citizens of Bojonegoro has now become much easier. Photo: Jerry Kurniawan/World Bank


Challenges with decentralization

Seventeen years ago, Indonesia embarked on its so-called big bang decentralization. Almost overnight, responsibility to deliver many public services was transferred to local governments. This was done, in part, with the hope that the decentralization would make local government more agile and responsive to issues facing local communities. However, results have yet to materialize in many locations.

In my view, a key factor driving poor results is the central government’s approach to regulating local governments. In a decentralized environment, the central government has a legitimate role as a regulator to standardize service delivery or financial management procedures. However, in practice, they have been more focused on controlling inputs and processes, with little attention to accountability for results. This approach results in the proliferation of regulatory constraints and a fearful bureaucracy that make it difficult for local leaders to respond to citizen’s problems.

Membuat 'masalah masyarakat' menjadi 'masalah pemerintah': Refleksi seorang mantan Bupati di Indonesia

Suyoto's picture
Also available in: English
 
Dulu mengurus izin usaha menjadi masalah bagi masyarakat Bojonegoro, tetapi sekarang sudah jauh lebih mudah. Foto: Jerry Kurniawan/World Bank


Tantangan desentralisasi

Tujuh belas tahun yang lalu, Indonesia mengawali desentralisasi yang dilakukan secara besar-besaran. Hanya dalam waktu singkat, tanggung jawab untuk melaksanakan banyak layanan publik  dialihkan ke pemerintah daerah. Ini dilakukan dengan harapan bahwa desentralisasi akan menciptakan pemerintah daerah yang lebih dinamis dan responsif terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat setempat. Namun, hasil yang diharapkan belum dapat terealisasi di banyak tempat.

Dalam pandangan saya, faktor pendorong utama dari hasil yang belum optimal adalah pendekatan pemerintah pusat dalam mengatur pemerintah daerah. Dalam lingkungan yang terdesentralisasi, pemerintah pusat memiliki peran yang sah sebagai regulator dalam menetapkan standar pemberian layanan atau prosedur manajemen keuangan. Akan tetapi, dalam praktiknya, pemerintah pusat lebih memberi fokus dalam mengendalikan masukan dan proses, hanya sedikit perhatian yang diberikan pada akuntabilitas hasil. Pendekatan ini menghasilkan semakin bertambahnya peraturan-peraturan yang membatasi dan birokrasi yang kurang percaya diri, sehingga menyulitkan para pimpinan daerah untuk menanggapi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.

Menjaga pembangunan Indonesia dari semakin bertambahnya risiko bencana

Jian Vun's picture
Also available in: English
 
Permukiman baru di kabupaten Sleman pasca-letusan Gunung Merapi.

Bayangkan bila Anda tinggal dekat salah satu dari 127 gunung berapi aktif di Indonesia, dengan kekhawatiran letusan berikutnya bisa membahayakan keluarga Anda. Bayangkan rumah Anda berada di salah satu zona seismic paling aktif di dunia, atau bahwa keluarga Anda tinggal di salah satu dari 317 daerah dengan risiko banjir yang tinggi. Ini adalah kenyataan yang sudah dihadapi setidaknya 110 juta penduduk Indonesia, dan lebih banyak lagi bisa terkena dampak akibat urbanisasi, perubahan iklim, dan penurunan permukaan tanah.
 
Negara ini dikenal memiliki 'toko serba ada' bahaya bencana. Selama dua puluh tahun terakhir saja, pemerintah Indonesia mencatat lebih dari 24.000 peristiwa bencana yang menyebabkan 190.500 korban jiwa, memuat hampir 37 juta orang mengungsi, dan merusak lebih dari 4,3 juta rumah. Kerugian total dari bencana tersebut mencapai hampir $28 miliar, atau sekitar 0,3% dari PDB nasional setiap tahun.

Safeguarding Indonesia’s development from increasing disaster risks

Jian Vun's picture
Also available in: Bahasa Indonesia
 
New settlements in Sleman district post-eruption of Mt. Merapi.


Imagine that you live near one of 127 active volcanoes in Indonesia, threatened by the next eruption that could endanger your family. Imagine that your house stands in one of the most seismically-active zones in the world, or that your family lives in one of the 317 districts with high risks of flooding. This is a reality that at least 110 million Indonesians already face, and more could be affected due to the impacts of urbanization, climate change and land subsidence.

The country is known as having a ‘supermarket’ of disaster hazards. Over the past twenty years alone, the Indonesian government recorded over 24,000 disaster events that caused 190,500 fatalities, displaced almost 37 million people, and damaged over 4.3 million houses. The combined losses of these disasters totaled almost $28 billion, or around 0.3% of national GDP annually.

Pages