Syndicate content

Bahasa Indonesia

Pembaikan pengangkutan bandar untuk meningkatkan mobiliti sosial di Malaysia

Wei San Loh's picture
Also available in: English
Akses kepada pengangkutan adalah penting bagi memperbaik mobiliti sosial dalam kalangan komuniti berpendapatan rendah di Kuala Lumpur, khususnya bagi manfaat penduduk unit kediaman kos rendah. (Foto: Samuel Goh/World Bank)

Sejak beberapa tahun lepas, Malaysia telah mempamerkan perkembangan yang begitu ketara dari aspek peningkatan mobiliti sosial sejajar dengan usahanya untuk mencapai status negara maju. Namun demikian, kejayaan yang diperoleh tidak diterjemahkan dalam bentuk taburan yang saksama dalam kalangan populasi negara. Sebuah kajian oleh Institut Penyelidikan Khazanah pada 2016 telah menunjukkan bahawa 24% kanak-kanak yang lahir daripada ibu bapa berkemahiran rendah di Malaysia berterusan menjadi orang dewasa berkemahiran rendah. Begitu juga halnya dengan 46% kanak-kanak yang lahir daripada ibu bapa dalam kelompok 40% terbawah dari segi agihan pendapatan negara, turut kekal sebagai 40% isu rumah berpendapatan terbawah.

Membuat 'masalah masyarakat' menjadi 'masalah pemerintah': Refleksi seorang mantan Bupati di Indonesia

Suyoto's picture
Also available in: English
 
Dulu mengurus izin usaha menjadi masalah bagi masyarakat Bojonegoro, tetapi sekarang sudah jauh lebih mudah. Foto: Jerry Kurniawan/World Bank


Tantangan desentralisasi

Tujuh belas tahun yang lalu, Indonesia mengawali desentralisasi yang dilakukan secara besar-besaran. Hanya dalam waktu singkat, tanggung jawab untuk melaksanakan banyak layanan publik  dialihkan ke pemerintah daerah. Ini dilakukan dengan harapan bahwa desentralisasi akan menciptakan pemerintah daerah yang lebih dinamis dan responsif terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat setempat. Namun, hasil yang diharapkan belum dapat terealisasi di banyak tempat.

Dalam pandangan saya, faktor pendorong utama dari hasil yang belum optimal adalah pendekatan pemerintah pusat dalam mengatur pemerintah daerah. Dalam lingkungan yang terdesentralisasi, pemerintah pusat memiliki peran yang sah sebagai regulator dalam menetapkan standar pemberian layanan atau prosedur manajemen keuangan. Akan tetapi, dalam praktiknya, pemerintah pusat lebih memberi fokus dalam mengendalikan masukan dan proses, hanya sedikit perhatian yang diberikan pada akuntabilitas hasil. Pendekatan ini menghasilkan semakin bertambahnya peraturan-peraturan yang membatasi dan birokrasi yang kurang percaya diri, sehingga menyulitkan para pimpinan daerah untuk menanggapi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.

Menjaga pembangunan Indonesia dari semakin bertambahnya risiko bencana

Jian Vun's picture
Also available in: English
 
Permukiman baru di kabupaten Sleman pasca-letusan Gunung Merapi.

Bayangkan bila Anda tinggal dekat salah satu dari 127 gunung berapi aktif di Indonesia, dengan kekhawatiran letusan berikutnya bisa membahayakan keluarga Anda. Bayangkan rumah Anda berada di salah satu zona seismic paling aktif di dunia, atau bahwa keluarga Anda tinggal di salah satu dari 317 daerah dengan risiko banjir yang tinggi. Ini adalah kenyataan yang sudah dihadapi setidaknya 110 juta penduduk Indonesia, dan lebih banyak lagi bisa terkena dampak akibat urbanisasi, perubahan iklim, dan penurunan permukaan tanah.
 
Negara ini dikenal memiliki 'toko serba ada' bahaya bencana. Selama dua puluh tahun terakhir saja, pemerintah Indonesia mencatat lebih dari 24.000 peristiwa bencana yang menyebabkan 190.500 korban jiwa, memuat hampir 37 juta orang mengungsi, dan merusak lebih dari 4,3 juta rumah. Kerugian total dari bencana tersebut mencapai hampir $28 miliar, atau sekitar 0,3% dari PDB nasional setiap tahun.

Percontohan di Indonesia menarik minat wirausahawan untuk membawa teknologi memasak yang sehat dan hemat energi ke rumah tangga

Yabei zhang's picture
Also available in: English


Bapak Kris mengelola pabrik penghasil pelet yang terletak di dekat kota Boyolali, Jawa Tengah. Sejak pabrik dibentuk, ia telah berpikir untuk merambah pasar domestik — meskipun sampai saat ini pelet produksinya diutamakan untuk ekspor — dikarenakan mulai redanya antusiasme pasar global. Ketika Bapak Kris mendapat informasi bahwa Program Inisiatif Tungku Sehat Hemat Energi (TSHE) / Clean Stove Initiative (CSI) Indonesia telah meluncurkan program percontohan Pembiayaan Berbasis Hasil (PBH), ia pun ikut mendaftar dan berpartisipasi dalam program tersebut.

Ia menggabungkan wawasannya tentang pasar pelet lokal dengan insentif yang diberikan program percontohan untuk mengembangkan jaringan distribusi dan menguji TSHE berbasis pelet buatannya. Setiap tungku yang dijual dilengkapi 1 kilo pelet kayu yang perusahaannya berikan secara cuma-cuma. Dengan pengalamannya bergabung dalam program percontohan PBH, Pak Kris melihat adanya potensi pasar tungku masak yang bersih dan efisien. Ia berencana terus menjual TSHE dengan harapan suatu saat dapat mendirikan pabrik pelet miliknya sendiri. 

Membuka Jalan untuk Ekonomi Digital yang Berkembang di Indonesia

Petra Wiyakti Bodrogini's picture
Also available in: English



Di seluruh sektor ekonomi digital di Indonesia, baik perusahaan teknologi raksasa maupun yang lebih kecil mengeluhkan sulitnya menemukan bakat digital. Obert Hoseanto dari Microsoft Indonesia menjelaskan: “Sulit sekali mendapatkan karyawan. Kami menerima ratusan lamaran untuk program magang kami tetapi kami hanya dapat menerima 5 orang.”

Para lulusan pendidikan ilmu komputer juga merasa kesulitan untuk memenuhi keinginan atasan mereka. “Saya hanya menggunakan 30% dari ilmu yang saya pelajari di bangku kuliah saat saya bekerja dulu. Sisanya adalah learning by doing,” kata Natali Ardianto, dari tiket.com, sebuah perusahaan start up Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berkembang pesat.

Dalam upaya membahas kesenjangan keterampilan ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan sebuah lokakarya yang juga didukung oleh Bank Dunia untuk memperolah masukan dari sektor swasta, pakar pendidikan, dan praktisi global.

Untuk menggali potensi siswa, tuntut dan dukunglah guru

Michael Crawford's picture
Also available in: English

Di antara 29 negara dan ekonomi kawasan Asia Timur dan Pasifik, kita bisa menemukan beberapa sistem pendidikan paling sukses di dunia. Tujuh dari sepuluh pencetak rata-rata nilai tertinggi pada tes yang dapat dibandingkan secara internasional seperti PISA dan TIMSS berasal dari kawasan tersebut, di mana Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Hong Kong, Tiongkok secara konsisten selalu berada di antara yang terbaik.
 
Namun, yang lebih penting, kita juga menemukan bahwa kinerja yang hebat tidak terbatas pada sistem sekolah di negara-negara berpenghasilan tinggi kawasan ini. Sistem sekolah di negara berpenghasilan menengah seperti Vietnam dan Tiongkok (khususnya provinsi di Beijing, Shanghai, Jiangsu, dan Guangdong), meskipun memiliki PDB per kapita yang jauh lebih rendah, memiliki nilai lebih baik daripada rata-rata negara OECD. Terlebih lagi, nilai dari Tiongkok dan Vietnam menunjukkan bahwa kinerja siswa miskin tidak tertinggal. Siswa dari kuintil berpenghasilan terendah kedua memiliki skor lebih baik daripada rata-rata siswa OECD, bahkan peserta tes paling miskin pun mengungguli siswa dari beberapa negara makmur. Namun demikian, seperti ditunjukkan grafik di bawah, negara-negara lain di kawasan ini belum mencapai hasil yang sama.

Diperlukan banyak orang untuk mengatasi tantangan perkembangan anak usia dini Indonesia

Thomas Brown's picture
Also available in: English



“Masa depan Indonesia dipertaruhkan”, demikian dikatakan oleh Camilla Holmemo dalam sambutan pembukaannya pada Konferensi Kebijakan Perkembangan Anak Usia Dini yang diselenggarakan pada bulan Juli 2017 di Jakarta. Ucapan tersebut dikatakan oleh Program leader for human development, poverty and social development Bank Dunia di Indonesia kepada peserta kegiatan dengan menyoroti kurangnya akses layanan pendidikan dan perkembangan anak usia dini (ECED / Early Childhood Education and Development) dan tingginya masalah stunting di Indonesia.
 
Walaupun Indonesia telah menjadi negara berpendapatan menengah, satu dari tiga anak di bawah usia lima tahun mengalami stunting, dan menempati posisi kelima tertinggi di dunia. Bagi anak-anak ini, kemungkinan untuk menjadi warganegara yang produktif sangat sulit untuk dicapai – kecuali bila kita melakukan sesuatu tentang hal itu sekarang.

Sistem Bantuan Sosial Indonesia: Reformasi Berjalan Baik, Namun Masih Banyak Pekerjaan Lain

Pablo Acosta's picture
Also available in: English



Ketika Bank Dunia melakukan kajian pertama terkait pengeluaran bantuan sosial di Indonesia di tahun 2012, diagnosisnya sudah jelas. Meskipun telah banyak sumber daya yang dihabiskan untuk  "kesejahteraan", sebagian besar dari upaya ini dilakukan melalui subsidi yang mahal (bahan bakar, listrik, beras) yang belum tentu bermanfaat untuk segmen masyarakat yang paling rentan. Subsidi umum mewakili 20 persen dari total anggaran nasional, namun program bantuan sosial yang ditargetkan untuk rumah tangga telah berjalan, meningkat dari 0,3 persen PDB menjadi 0,5 persen antara tahun 2004 dan 2010. Namun, dengan koefisien Gini yang meningkat sekitar 6 poin persentase pada periode 2005-2012, masih ada ketidakpuasan dalam pencapaian selama ini.  

Dengan adanya lebih dari 27 juta orang yang termasuk golongan miskin dan sebagai salah satu negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik yang memiliki tingkat ketimpangan pendapatan tertinggi, maka perluasan cakupan dan penguatan sistem bantuan sosial adalah suatu keharusan. Untungnya, situasi di sektor bantuan sosial telah berubah secara dramatis.

Lima pembelajaran dari Indonesia tentang penyediaan perumahan yang terjangkau

Dao Harrison's picture
Available in english

Berkat program subsidi pemerintah, Dewi baru saja menjadi pemilik rumah untuk pertama kalinya. Tahun lalu, Dewi pindah ke rumah barunya di Yogyakarta. Ia saat itu berpikir: semuanya sempurna.

Ternyata kenyataannya tidak demikian. Rumah Dewi berjarak satu jam dari pusat kota, jauh dari daerah perkantoran,  pusat perbelanjaan, dan sekolah untuk kedua anaknya. Dua tahun setelah perumahan selesai dibangun, lebih dari setengah rumah di sana masih kosong. Karena rumah tidak terhubung dengan sistem air setempat, dua kali seminggu Dewi harus membeli air. Saat musim banjir, Dewi mengalami kesulitan untuk mencapai rumahnya.




Penyediaan perumahan yang terjangkau dan memadai telah menjadi prioritas kebijakan utama pemerintah Indonesia dengan diluncurkannya program Satu Juta Rumah (One Million Homes). Berbagai upaya sebelumnya untuk memenuhi permintaan perumahan yang terjangkau – gabungan dari adanya  permintaan  baru secara tahunan dan pemenuhan kekurangan perumahan yang belum terlaksana - belum secara efektif membawa dampak pada skala yang diperlukan.
 
 
Sumber:  Kementerian Pekerjaan Umum, Indonesia

Tapi haruskah jumlah kepemilikan rumah menjadi indikator tunggal program subsidi perumahan yang sukses? Mungkinkah ada program yang memenuhi kebutuhan Pemerintah untuk tetap efektif biaya secara fiksal maupun ekonomi, dan sekaligus dapat merespons pasar swasta dan juga kebutuhan warga?

Saat ini berbagai pilihan sedang dieksplorasi. National Affordable Housing Program Project (NAHP) yang baru disetujui misalnya, bertujuan untuk berinovasi dalam pasar perumahan yang terjangkau dengan mengatasi kemacetan dan secara aktif melibatkan sektor swasta dalam melayani berbagai segmen yang belum tersentuh. Sejauh ini, upaya dari Indonesia ini memberikan pelajaran berharga, yaitu:

Pages