Syndicate content

Mengapa Disruptive Technologies Penting untuk Perumahan Terjangkau: Kasus di Indonesia

Dao Harrison's picture
Also available in: English

  The Case of Indonesia

Big Data. Blockchain. Drone. E-Wallets. Kecerdasan Buatan (Intelegensi Artifisial).
Istilah-istilah tersebut biasanya dibahas dalam sebuah konferensi yang paling baru di Silicon Valley, bukan dalam sebuah diskusi mengenai tantangan pada perumahan terjangkau di Indonesia. Namun instilah tersebut berdengung diantara para peserta yang mengikuti acara lokakarya tentang Teknologi Disruptif untuk Perumahan Terjangkau (Disruptive Technologies Workshop for Affordable Housing) di Jakarta pada tanggal 17 September 2018. Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan dukungan dari Bank Dunia melalui program National Affordable Housing Program (NAHP), dihadiri oleh 150 peserta yang terdiri dari Organisasi Perangkat Dearah (OPD), Pengembang, Bank, dan organisasi kemasyarakatan. Lokakarya ini bertujuan untuk membahas suatu pertanyaan besar yaitu: Bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan kekuatan disruptive technologies untuk mengubah kondisi & permasalahan perumahannya?

Kota-kota di Indonesia tumbuh lebih pesat dibandingkan dengan kota-kota di Wilayah Asia sekitarnya dengan tingkat pertumbuhan sebesar 4,1% per tahun. Namun, keuntungan-keuntungan dari urbanisasi - yaitu pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan - tidak dapat direalisasikan secara utuh sampai negara ini dapat meningkatkan akses penduduknya terhadap pelayanan dasar dan menyediakan perumahan yang terjangkau. Sekitar 820.000 hingga satu juta unit rumah perlu disediakan setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan yang terus berkembang mulai saat ini hingga tahun 2030.

Masalah saat ini di Indonesia mengenai perumahan mengikuti cepatnya perkembangan di bidang teknologi. Budaya erat mengenai Start-up telah melahirkan perusahaan-perusahaan raksasa lokal berbasis teknologi seperti Go-Jek, yang mulanya dirintis sebagai aplikasi sederhana untuk pemesanan ojek, kini berkembang untuk pemesanan berbagai layanan, termasuk layanan antar makanan, pijat, dan pembayaran. Go-Jek saat ini bernilai mendekati USD 5 Milyar. Pada perkembangannya, Go-Jek telah mengubah berbagai aspek kehidupan pada kota-kota di Indonesia dan turut menyumbang ke dalam perekonomian yang tumbuh pesat.

Peserta lokakarya sangat tertarik dalam mencari jawaban: apakah ada inovasi teknologi baru lainnya, seperti Go-Jek, yang dapat mengubah cara Indonesia mengatasi isu perumahan? Berikut ini beberapa usulan teknologi terbaru yang dipresentasikan kepada peserta.
 
iBuild
Program aplikasi mobile yang berfokus pada masyarakat untuk memfasilitasi proses pembangunan rumah swadaya

Untuk siapa saja aplikasi ini Rumah tangga (keluarga); pekerja bangunan; kontraktor; bank; pengembang; pengambil kebijakan
Mengapa diperlukan Sebagian besar rumah dibangun secara swadaya, seringkali karena dianggap itu adalah pilihan yang terjangkau secara keuangan. Akses untuk mendapatkan kredit masih terbatas, dan bidang konstruksi umumnya tidak terorganisir serta informal. Subsidi pemerintah yang diberikan untuk proyek-proyek pembangunan rumah swadaya sulit untuk dipantau dan sangat rentan terhadap korupsi.
Bagaimana cara kerjanya  Dengan menggunakan platform mobile, pengguna dapat memilih sendiri kontraktornya untuk mendapatkan berbagai penawaran terkait pembangunan rumahnya, membeli bahan bangunan, memantau kemajuan konstruksi, menilai kualitas pelayanan dan melakukan pembayaran kepada para penyedia layanan. E-wallets (atau dompet online) dalam aplikasi ini membantu memastikan subsidi pemerintah digunakan sesuai dengan peruntukkannya.
Mengapa aplikasi ini menjanjikan
  • Memberdayakan masyarakat untuk memgang kendali proses pembangunan rumah
  • Meningkatkan transparansi, pengelolaan dan kompetisi di dalam besarnya sektor informal bidang konstruksi
  • Mengumpulkan data tentang berbagai transaksi informal ebagai masukan bagi pengambil kebijakan
 
City Planning Lab: Instrumen Kesesuaian Lokasi untuk Perumahan Terjangkau
Instrumen perencanaan berbasis geospasial untuk mengindentifikasi lokasi yang paling optimal untuk pembangunan perumahan terjangkau
Untuk siapa saja aplikasi ini Dinas Tata Ruang, Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Pengembang
Mengapa aplikasi ini diperlukan Proyek-proyek pemerintah untuk perumahan bersubsidi sering berlokasi di daerah yang tidak strategis karena berbagai alasan. Perumahan bersubsidi biasanya berada jauh dari pusat kegiatan bisnis, beresiko secara geografis, dan mempunyai akses yang rendah terhadap pelayanan dasar dan perkantoran.
Bagaimana cara kerjanya Dengan instrumen online yang menggabungkan data geospasial dan data satelit, pengguna dapat menampilkan sebuah peta yang menunjukkan lokasi optimal untuk perumahan terjangkau, sesuai dengan berdasarkan kepada peta risiko multi-bencana dan faktor-faktor kritis seperti akses terhadap aktifitas bekerja dan pelayanan dasar diantaranya fasilitas pendidikan, kesehatan serta transportasi publik.
Mengapa aplikasi ini menjanjikan
  • Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk mengidentifikasi lokasi yang paling optimal, dengan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi, untuk perumahan terjangkau
  • Memfasilitasi para pengambilan keputusan dengan informasi yang tepat dan kolaboratif
 
IBM Blockchain 
Digital ledger (basis data) yang aman, transparan, dan efisien untuk mempersingkat proses sertifikasi tanah
Untuk siapa Masyarakat berpenghasilan rendah dan informal; LSM; Dinas Tata Ruang; dan Bank.
Mengapa aplikasi ini diperlukan Hampir 20% dari penghuni kawasan kumuh perkotaan tidak memiliki bukti kepemilikan formal untuk rumah (dan tanah)nya, sehingga mereka tidak dapat mengakses pembiayaan formal untuk perbaikan rumah. Proses untuk mendapatkan kepemilikan rumah secara formal di Indonesia tidak efisien dan mahal.
Bagaimana cara kerjanya Jaringan komunitas pekerja survey dan pemetaan lahan/kepemilikan properti dalam cara yang “sesuai dengan tujuan”, menggunakan blockchain - suatu digital ledger (basis data) yang aman, dapat diakses publik, serta terdesentralisasi - untuk mempersingkat proses pemetaan dan mempercepat proses sertifikasi tanah.
Mengapa aplikasi ini menjanjikan
  • Mempersingkat proses dan mengurangi biaya transaksi untuk mendapatkan bukti kepemilikan formal
  • Menyediakan metode dokumentasi yang aman, transparan, dan tidak mudah rusak


Property PriceTag  
Menggunakan Big Data (kumpulan data skala besar) dan teknologi baru untuk melacak ketersediaan dan kebutuhan perumahan untuk pengambilan keputusan
Untuk siapa Instansi pemerintah; pengembang; Bank; pemangku kepentingan lainnya 
Mengapa aplikasi ini diperlukan Data dalam pasar perumahan saat ini masih tersebar pada berbagai instansi pemerintah dan pihak swasta, dan sulit untuk dianalisis secara aktual (real time) dan dalam skala besar.
Bagaimana cara kerjanya Big Data menggabungkan data dari berbagai sumber, termasuk data publik dan pribadi, serta data yang dikumpulkan melalui metode yang inovatif (misalnya alat dengan  kecerdasaran buatan terlatih yang dapat menghitung jumlah masing-masing rumah dengan citra satelit)
Mengapa aplikasi ini menjanjikan
  • Membantu pengambil kebijakan dan perusahaan untuk membuat keputusan secara tepat waktu dan matang terkait pasar perumahan
  • Aplikasi ini dapat diintegrasikan ke dalam pengembangan Sistem Informasi Perumahaan Real Estate (HREIS) NAHP – sebuah basis data perumahan yang dapat diakses secara aktual (real time) oleh pengambil keputusan baik dari pemerintah maupun swasta.
 
Teknologi-teknologi tersebut diatas seperti puncak gunung es dalam diskusi-diskusi pada lokakarya itu. Bukan lagi menjadi sebuah kemewahan yang hanya dimiliki oleh negara dengan perekomian maju, inovasi disruptif ini memiliki potensi besar untuk memberdayakan proses pembuatan keputusan yang lebih matang, memformalkan sektor informal, dan secara radikal menemukan kembali rantai nilai perumahan untuk mengubah sektor perumahan terjangkau serta meningkatkan kualitas hidup jutaan orang. Tentu saja, seperti halnya kemajuan teknologi lainnya, ada masalah-masalah serius yang perlu dipertimbangkan dan direncanakan misalnya perlindungan hak privasi konsumen dan cybersecurity pada zaman konektifitas ini. Hal ini merupakan tugas yang sulit bagi pemerintah manapun untuk mengendalikannya, akan tetapi jika dilakukan dengan baik akan mendatangkan manfaat yang lebih banyak.
 

Add new comment