Bagaimana Sistem Perguruan Tinggi di Asia Timur Menghadapi Covid-19 dan Beradaptasi di Masa Depan

Dalam menghadapi pandemi virus corona (COVID-19) yang sedang terjadi, banyak institusi perguruan tinggi di sebagian besar negara—termasuk Asia Timur—beralih ke pembelajaran online. Namun, hal ini menjadi tantangan bagi murid yang tidak memiliki akses internet, dan kesenjangan digital ini terjadi di banyak negara. Baru Singapura, Brunei, dan Malaysia yang memiliki angka penetrasi internet di atas 80 persen. Di Indonesia, Thailand, dan Kamboja, kurang dari 60 persen populasinya memiliki akses terhadap internet. Selain itu, hanya sekitar 40 persen dari populasi di Myanmar dan Vietnam yang dapat mengakses internet.

Kesenjangan digital ini bukan sekadar kemampuan untuk mengakses internet, melainkan juga terkait pada keandalan, kecepatan, dan terjangkaunya biaya internet dan akses data, terlebih lagi kepemilikan perangkat elektronik yang kondusif dalam mendukung proses belajar. Kelompok yang paling rentan seringkali menghadapi lebih dari satu kekurangan, yang semakin menambah beban mereka. Banyak institusi maupun lembaga pemerintahan menyediakan sistem peminjaman untuk menyediakan perangkat yang diperlukan para murid.

Isu penting lainnya adalah seberapa siapnya sistem, murid, dan guru untuk beradaptasi dengan pembelajaran online. Infrastruktur yang terbangun dengan baik akan membantu dalam transisi yang lebih mulus terhadap pengajaran dan pembelajaran jarak jauh. Beberapa universitas sudah memiliki pendekatan “online kedepannya” untuk pengajaran dan pembelajaran sejak sebelum terjadinya pandemi. Misalnya, Taylor’s University di Malaysia menyatakan bahwa masing-masing kelas yang mereka sediakan memiliki situsnya tersendiri, yang memungkinkan terjadinya interaksi online untuk penilaian, pemberian tugas, dukungan antar murid, serta komunikasi dengan sesama murid maupun dosen.

Negara-negara dengan infrastruktur internet yang memadai, misalnya Republik Korea, memiliki kelebihan penting dalam hal pendidikan online. Namun di sana pun, masih ada kekhawatiran mengenai keterampilan siswa dan guru untuk menggunakan perangkat lunak serta teknologi pembelajaran.

Kekhawatiran ini semakin besar di negara-negara yang infrastrukturnya masih kurang baik. Di Indonesia, misalnya, murid-murid memberikan masukan yang beragam mengenai transisi yang harus terjadi saat tergabung dengan kelas online. Beberapa dari mereka merasa sulit untuk tetap fokus, memercayai bahwa kuliah online kurang efektif, dan kesulitan untuk berinteraksi secara online dengan dosen dan murid lainnya. Ini bukan hanya masalah akses internet belaka, tetapi juga karena murid (dan staf pengajar) belum terbiasa dengan lingkungan tersebut, atau belum memiliki keterampilan untuk memanfaatkan secara optimal sarana tersebut. Dalam sebuah survei terhadap 1.045 murid yang dilakukan oleh Universitas Pendidikan Indonesia, 48% murid tampaknya membutuhkan lebih banyak waktu untuk membiasakan diri dengan pembelajaran berbasis internet, meskipun aplikasi pembelajaran sudah tersedia.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, negara-negara menggunakan banyak jalan untuk memastikan kelanjutan pembelajaran; kolaborasi antar institusi dan antara sektor swasta dengan institusi sedang berkembang; dan ketidakpastian awal murid internasional tampaknya telah bergerak menuju keinginan untuk terlibat dalam bentuk-bentuk baru dari pendidikan internasional. Kita juga melihat lembaga-lembaga yang sedang menyiapkan kampus dan prosedur untuk “normal yang baru” demi menyambut kembali staf pengajar dan murid.

Inovasi dan kemungkinan yang dihasilkan dari pandemi ini mungkin dibayangi oleh implikasi keuangan yang diperkirakan muncul akibat COVID-19, mulai dari kekhawatiran dalam jangka pendek tentang kesejahteraan murid serta staf, juga dalam jangka panjang yang terkait pemulihan sektor ini. Beberapa institusi di Vietnam memberikan beasiswa kepada siswa yang keluarganya terkena dampak paling parah dari Pandemi ini. Di Filipina, beberapa lembaga sedang mempertimbangkan untuk mengembalikan iuran sekolah siswa, dan di Thailand, 52 universitas telah berjanji untuk menurunkan uang kuliah untuk mengurangi beban para murid.

COVID-19 juga memiliki risiko tinggi terhadap hilangnya lapangan pekerjaan dan penurunan pendapatan dari iuran sekolah, dan mungkin akan ada dampak jangka panjang dari batasan anggaran pemerintah. Siswa internasional yang tidak kembali ke sekolah/kampusnya, atau target pendaftaran yang tidak terpenuhi karena perubahan administrasi dalam ujian kelulusan sekolah, kriteria penerimaan, maupun kebijakan perjalanan dan visa dapat memiliki konsekuensi yang genting, terutama di saat sistem sudah mengalami kesulitan atau kerentanan.

Faktor-faktor ini akan menentukan apakah institusi tetap beroperasi dan staf tetap dipekerjakan. Pertumbuhan ekonomi yang lambat atau bahkan negatif juga akan menurunkan penerimaan pajak yang membiayai kontribusi pemerintah ke perguruan tinggi negeri, sementara sektor-sektor seperti kesehatan diperkirakan akan mengkonsumsi porsi pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi dari biasanya.

Apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga untuk beradaptasi? Kajian baru dari Bank Dunia mengusulkan opsi-opsi berikut untuk lembaga pendidikan tinggi dan pemerintah agar sistem pendidikan tersier dapat berlangsung, bahkan lebih baik, dalam menghadapi krisis ini.

Untuk lembaga perguruan tinggi:

1. Diversifikasi pendanaan. Jalin kerja sama dengan mitra sektor swasta, yayasan, dan organisasi internasional dan multilateral. Pertimbangkan kembali penawaran online untuk menjangkau siswa domestik dan internasional baru, melalui kerjasama pertukaran virtual, magang virtual, kursus-kursus yang lebih singkat, kredensial secara mikro, atau sertifikasi digital.
2. Kembangkan dan diversifikasi infrastruktur. Ubah infrastruktur digital menjadi sistem yang lebih gesit dan fleksibel untuk pengajaran digital, investasi untuk pembelajaran ilmiah dan memberi pelatihan bagi staf pengajar. Kembangkan berbagai pilihan terkait inovasi berteknologi rendah untuk menjangkau murid yang kurang mampu agar memiliki kesempatan belajar yang sama.
3. Tingkatkan kolaborasi. Berinvestasi pada kemitraan publik-swasta untuk mengatasi tantangan dalam mengakses teknologi inovatif, infrastruktur, dan pelatihan keterampilan digital. Banyak organisasi, termasuk Bank Dunia dan UNESCO, telah berbagi sumber daya untuk digunakan oleh berbagai negara. Membangun hubungan yang kolaboratif dengan universitas terbuka juga dapat memandu kebijakan dan praktik untuk memastikan kualitas.
4. Posisikan universitas sebagai kontributor penting untuk membangun ketahanan secara nasional. Selain kebutuhan akan penelitian khusus, sumber daya, dan pengetahuan untuk menghadapi COVID-19, kawasan Asia Timur juga mengalami tantangan terkait lingkungan hidup. Universitas bisa menjadi mitra penting dalam mengatasi tantangan yang mempengaruhi semua sektor di masyarakat.
5. Berikan jalur pembelajaran yang fleksibel. Perkenalkan lebih banyak aspek pembelajaran fleksibel ke dalam kursus tatap-muka rutin. Selain itu, mengenalkan beragam kursus untuk melengkapi kebutuhan keterampilan nasional.

Untuk pemerintahan:

1. Kembangkan dan terapkan peraturan penjaminan mutu untuk pembelajaran yang fleksibel, dengan berfokus pada akuntabilitas dan transparansi.
2. Buat konsep dan terapkan kebijakan-kebijakan tentang etika dan keamanan teknologi. Kebijakan tentang penggunaan data, tingkat privasi, dan hak warga negara diperlukan untuk memandu penggunaan etis teknologi, bahkan di saat situasi krisis.
3. Terapkan manajemen data dan pastikan kualitasnya. Semakin banyak data, akan diperlukan cara yang lebih baik dalam mengelola data, dan lompatan pembelajaran online saat ini menawarkan pelajaran dan peluang untuk perbaikan di masa depan.
4. Atasi kesenjangan digital. Siswa dari keluarga yang lebih miskin, yang tinggal di daerah pedesaan, atau yang terpinggirkan dengan cara lain, seringkali belum terjangkau oleh inovasi.