Membangun kembali lebih baik, lewat pemulihan hijau

Ketika gempa bumi dan tsunami 2004 memusnahkan rumah, gedung, dan jalan di Aceh, pemerintah dihadapkan pada dua pilihan: membangun semuanya kembali ke kondisi sebelum bencana, atau menggunakan kesempatan untuk ‘membangun kembali dengan lebih baik’. Pemerintah memilih pilihan yang kedua, memprioritaskan kebutuhan masyarakat setempat sambil memastikan ketahanan terhadap bencana di masa depan.

Saat ini, ketika ekonomi global berusaha bangkit dari dampak pandemi, para pemimpin dihadapkan pada pertanyaan yang sama: bisakah kita merancang pemulihan yang tidak hanya menyelamatkan nyawa dan menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga pemulihan yang tangguh dan berkelanjutan dalam jangka panjang?

Pertanyaan ini menjadi lebih penting karena dampak perubahan iklim telah kita rasakan bersama. Frekuensi dan intensitas bencana akibat perubahan iklim di Indonesia meningkat.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami kekeringan berkepanjangan dan kebakaran hutan di Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan pada 2019. Setahun berikutnya, banjir besar terjadi di beberapa daerah di Pulau Jawa menyusul curah hujan tertinggi dalam 150 tahun terakhir.

Risiko iklim Indonesia akan terus meningkat dan dampaknya akan paling dirasakan oleh masyarakat miskin. Risiko iklim di Indonesia menimbulkan biaya yang signifikan, diperkirakan antara 2,5 persen hingga 7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) , menurut laporan Profil Risiko Iklim yang dikembangkan oleh Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia.

Rendah karbon

Beberapa tahun terakhir, upaya global untuk bertransisi menuju ekonomi yang lebih hijau telah mengalami peningkatan. Upaya mendorong pertumbuhan rendah karbon terus berkembang, seperti terlihat dalam transisi menuju energi terbarukan di seluruh dunia.

Inisiatif penerapan harga karbon—seperti perdagangan emisi dan instrumen pajak—yang saat ini telah diterapkan atau sedang dikembangkan di 61 yurisdiksi, telah meningkat hampir dua kali lipat hanya dalam satu dekade terakhir. Lebih dari 100 negara telah menetapkan atau sedang mempertimbangkan target nol emisi (net-zero emission target), termasuk Indonesia. Menanggapi sinyal ini, investasi hijau di Asia Pasifik, Amerika Utara, dan Eropa meningkat hampir dua kali lipat sejak 2016.

Tantangannya adalah menjaga momentum ini melalui proses pemulihan pasca-Covid 19, termasuk dengan mengalokasikan stimulus fiskal untuk program-program hijau. Indonesia memiliki peluang untuk memanfaatkan dana dari sektor swasta untuk membantu mendorong inovasi dan investasi. Penerbitan sukuk hijau merupakan awal yang menjanjikan.

Indonesia tak hanya dapat beralih ke ekonomi hijau, pemodelan terbaru oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menunjukkan, ekonomi hijau adalah strategi yang dapat menghasilkan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi, sejalan dengan target pembangunan negara. 

Menurut Bappenas, jalur pembangunan rendah karbon menuju target nol emisi (net-zero emission) pada 2045 dapat menghasilkan tingkat pertumbuhan PDB rata-rata 6 persen per tahun, di atas proyeksi jika bisnis dilakukan seperti biasa saat ini, dan menciptakan sekitar 15,3 juta lapangan pekerjaan. Pembangunan rendah karbon juga akan memosisikan Indonesia sebagai tujuan utama investasi swasta hijau.

Transisi energi

Seperti yang dilakukan di Aceh, Indonesia dapat berfokus pada peluang dan kebutuhannya dalam melakukan transisi energi dan tata guna lahan menuju masa depan yang rendah karbon. Di sektor tata guna lahan, terdapat peluang untuk berinvestasi dalam pertanian bernilai lebih tinggi, perencanaan penggunaan lahan yang efisien, serta mengurangi deforestasi dan kebakaran, yang didukung pendanaan iklim.

Upaya ini berdasarkan pada keberhasilan Indonesia dalam mengurangi deforestasi dan menuju target netralitas karbon 2030 di sektor kehutanan dan tata guna lahan. Sebagai satu-satunya negara berhutan tropis yang berhasil mengurangi deforestasi selama empat tahun terakhir, Indonesia bisa jadi pemimpin global, menunjukkan bagaimana ekonomi hijau yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila bisa dicapai.

Kemitraan antara Bank Dunia dan Indonesia untuk mengurangi emisi dari deforestasi di Provinsi Kalimantan Timur dapat direplikasi dan ditingkatkan. Peluang lain ada pada sektor energi. Tahun lalu, kita menyaksikan evolusi yang cepat dari kemauan Pemerintah Indonesia dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) terkait sektor ketenagalistrikan di Indonesia.

Wacana dekarbonisasi listrik telah mengemuka dengan komitmen untuk tak membangun pembangkit listrik tenaga batubara baru setelah 2023 dan menghentikan secara bertahap semua pembangkit tenaga listrik batubara pada 2056.

Bank Dunia mendukung transisi energi melalui investasi seperti pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air – pumped storage (PLTA-PS) pertama untuk memungkinkan penetrasi energi terbarukan di jaringan Jawa-Bali dan melalui berbagai analisis untuk menyiapkan skema komprehensif menuju sektor energi yang lebih berkelanjutan. Analisis awal Bank Dunia, tenaga surya berpotensi menghasilkan 300.000-515.000 lapangan kerja baru untuk Indonesia. 

Rencana komprehensif untuk menghasilkan bidang pekerjaan baru bagi masyarakat yang bergantung pada industri terkait pemanfaatan batubara akan melengkapi moratorium dalam pembangkit listrik tenaga batubara. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa semua bagian masyarakat mendapatkan manfaat. Untuk mendukung transisi energi, Indonesia bisa menggunakan penerapan harga karbon dan perbaikan kerangka peraturan untuk mendorong investasi di energi terbarukan dan efisiensi energi.

Melalui berbagai aksi ini, Indonesia dapat memanfaatkan peluang terkait rendah karbon untuk menciptakan pekerjaan dan pertumbuhan dengan kualitas yang lebih tinggi, memastikan bahwa Indonesia membangun kembali secara lebih baik dari sebelumnya melalui pemulihan hijau.

Mempercepat transisi hijau bukan hanya hal yang benar untuk dilakukan untuk melindungi manusia dan lingkungan, transisi hijau adalah hal yang cerdas untuk dilakukan demi ekonomi dan masa depan. 

Tulisan ini telah dimuat di Harian Kompas pada tanggal 6 Juli 2021.