Pendekatan lanskap di Indonesia: Dari konsep hingga perangkat praktis untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan mata pencaharian

Dari segi aset alam, Indonesia kaya akan berbagai sumber daya alam – dengan kawasan lahan gambut tropis terbesar, kawasan mangrove dan terumbu karang terbesar dan paling beragam, serta hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia.

Ekosistem di Indonesia berpotensi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, menjadi sumber mata pencaharian bagi jutaan penduduk, dan berperan dalam memitigasi perubahan iklim. Potensi besar ini terkadang mengakibatkan trade-off antara konservasi aset alam dan pertumbuhan ekonomi.

Suatu negara sering kali dihadapkan dengan berbagai pilihan dalam mengelola aset sumber daya alamnya. Misalnya, apakah mereka akan memperluas area pertanian ke lahan yang belum digarap untuk mendukung terciptanya mata pencaharian dan meningkatkan pendapatan ekspor, atau apakah mereka akan melestarikan kawasan tersebut untuk memitigasi dampak perubahan iklim, melindungi keanekaragaman hayati dan berpotensi mendapatkan pembayaran untuk jasa ekosistem, seperti pembayaran untuk pengurangan emisi?

Trade-off ini bukan hanya perkara menilai dan menetapkan harga untuk jasa ekosistem secara  akurat, melainkan juga mencerminkan berbagai pemanfaatan ekosistem oleh masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar ekosistem tersebut, serta penetapan batas-batas tanah dan kepemilikannya. Oleh karena itu, istilah 'lanskap' digunakan untuk mendefinisikan wilayah geografis multifungsi, di mana berbagai pemangku kepentingan menetapkan skala prioritas dan penilaian terkait tujuan lingkungan, sosial dan ekonomi.

Secara lebih luas, ‘pengelolaan lanskap terpadu’ secara eksplisit mencakup beragam perspektif dari para pemangku kepentingan – pemerintah, sektor swasta, masyarakat – dan bertujuan untuk menyeimbangkan aspek-aspek ini dengan tujuan lingkungan, sosial dan ekonomi yang lebih luas di satu wilayah.

Titik masuk untuk menerapkan pengelolaan lanskap terpadu di Indonesia

Visi Nawacita Presiden Joko Widodo mengakui bahwa pengentasan kemiskinan ekstrem memerlukan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan peningkatan ekonomi pedesaan. Visi tersebut menempatkan reformasi agraria sebagai landasan kebijakan ekonomi nasional dalam upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta menciptakan lapangan kerja di wilayah pedesaan. Kejelasan mengenai tata guna lahan, hak guna, dan perizinan menjadi faktor kunci untuk meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam, serta mengurangi kemiskinan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Indonesia untuk tahun 2020-2024 menetapkan pelaksanaan pendekatan pembangunan yang inovatif di tingkat daerah dan mendukung pendekatan terpadu di dalam pengelolaan lanskap. Beberapa pemerintah daerah sedang mengembangkan inisiatif pembangunan rendah karbon dan inisiatif perencanaan pertumbuhan hijau.

Walaupun tidak dilabeli sebagai pendekatan lanskap terpadu, reformasi dan rencana yang sedang berlangsung di tingkat pusat dan daerah pada dasarnya berfokus pada pengelolaan lanskap terpadu, serta memberikan entry point untuk pelibatan isu-isu lanskap lintas sektoral seperti pengembangan mata pencaharian pertanian, manajemen kebakaran, dan konservasi. 

Pengelolaan lanskap terpadu pada praktiknya

Dalam praktiknya, pengelolaan lanskap mencakup aksi yang bertujuan untuk mengatasi faktor-faktor pendorong utama pengelolaan lanskap yang tidak berkelanjutan di suatu wilayah.   

Aksi ini mencakup koordinasi para pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk memastikan bahwa berbagai kementerian yang terlibat dapat melaksanakan pendekatan terpadu untuk memenuhi berbagai permintaan, misalnya dalam bentuk mengembangkan visi terpadu (contohnya melalui Strategi Pengelolaan Lanskap Nasional). Koordinasi para pemangku kepentingan di tingkat daerah dapat didukung melalui platform multi-pihak yang mempertemukan sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah provinsi untuk secara bersama-sama mengembangkan solusi dan mengimplementasikan rencana pertumbuhan hijau di tingkat provinsi. Memperbaiki peta dan perencanaan tata ruang, serta berbagi data dapat memberikan kejelasan tentang batas-batas dan definisi yang diterima secara umum.

Di Indonesia, Program Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan (SLMP) Bank Dunia telah bekerja sama dengan Provinsi Jambi sebagai provinsi percontohan untuk mendukung pendekatan pengelolaan lanskap secara terpadu. Jambi memiliki ekosistem yang sangat penting (hutan hujan primer, mangrove dan lahan gambut), program pengurangan emisi berbasis hasil di tingkat yurisdiksi dan komitmen pemerintah provinsi dalam menerapkan kerangka kerja yang komprehensif untuk mendukung pengelolaan lanskap terpadu. Dengan melibatkan para pemangku kepentingan utama, Jambi dapat menjadi provinsi percontohan.

Pendekatan lanskap seperti apa yang dapat dianggap berhasil? 

Walaupun pengelolaan lanskap terpadu tidak mudah diwujudkan, tujuan dan hasil yang diharapkan mudah dibayangkan, yaitu: berbagai kebutuhan tata guna lahan dapat diseimbangkan agar kegiatan pertanian dapat dilakukan di lahan yang cocok untuk pertanian dengan praktik-praktik pertanian yang tidak merusak lingkungan, ekosistem dilindungi karena masyarakat sudah dapat mencari penghidupan tanpa merusak hutan serta diberi insentif dan kompensasi untuk melindungi hutan. Selain itu, batas-batas lahan diperjelas dan diakui melalui perlindungan aset yang menjadi sumber mata pencaharian.   

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa pengelolaan lanskap terpadu dapat diimplementasikan dengan berhasil. Melalui kerja sama dengan masyarakat, pemerintah, sektor swasta dan mitra masyarakat sipil, Bank Dunia Mozambik telah berhasil menjalankan program yurisdiksi di provinsi Zambezia, yang berfokus pada pengurangan ancaman lingkungan dan mendorong pembangunan pedesaan yang berkelanjutan. Contohnya, program ini mendukung skema agroforestri dan hutan tanaman industri, meningkatkan perlindungan taman nasional dan pengelolaan cagar alam, sekaligus meningkatkan terciptanya mata pencaharian di dalam dan sekitar kawasan dengan memperkuat kapasitas pengelolaan dan mendorong pariwisata berbasis alam untuk menciptakan peluang bisnis dan mata pencaharian yang berfokus pada konservasi dan keanekaragaman hayati.

Indonesia sudah berada pada jalur yang tepat dalam mencapai visinya untuk melestarikan sumber daya alam dan mengurangi emisi gas rumah kaca sekaligus meningkatkan penciptaan mata pencaharian. Program SLMP Bank Dunia mendukung upaya pemerintah Indonesia di tingkat pusat dan daerah untuk mengelola lanskap secara berkelanjutan dengan menyediakan analisis, dukungan teknis, dan investasi di lapangan.