Tiga pelajaran penting dari Tsunami 2004

Pada dasarnya saya adalah orang yang pragmatis, mengingat awal karir saya sebagai petugas kelurahan, lanjut terus ke kecamatan, di India, ketika saya bertanggungjawab untuk banyak hal yang terjadi di lapangan, mulai dari persediaan air hingga rencana penggunaan lahan pertanian. Namun saya sangat sedih dan terpukul menyaksikan dampak dari bencana tsunami 2004. Di Indonesia saja, sekitar 220.000 orang kehilangan nyawa.

Dunia pun menyaksikan korban berjatuhan selain di Sri Lanka, India, dan Thailand, hingga ke Somalia, Seychelles, dan Afrika Selatan. Bahkan Swedia dan Jerman juga kehilangan banyak warga negaranya yang sedang berlibur di kawasan tersebut. Lancet memperkirakan “1,8 juta orang kehilangan tempat tinggal, dan 460.000 rumah mengalami kerusakan atau hancur. Bahkan satu dekade setelahnya, banyak angka masih menjadi perkiraan. Bencananya terlalu besar untuk melakukan penilaian secara menyeluruh.” Angka-angka tersebut juga tidak memperhitungkan tragedi dan kerusakan maha dahsyat yang terjadi, atau kesedihan akibat banyak keluarga yang terpisah dan mata pencaharian hilang. Tak terhitung pula jumlah anak yang kehilangan orangtuanya.

Bank Dunia serta beberapa mitra internasional berkontribusi pada upaya rekonstruksi di Indonesia salahsatunya dengan membentuk Multi Donor Fund for Aceh and Nias (MDF) yang mengelola sekitar $655 juta untuk membangun 20.000 rumah tahan gempa, 3.850 km jalan, 1.600 saluran irigasi, 677 sekolah, 500 balai pertemuan, 75 puskesmas, 8.000 sumur dan sumber air bersih, serta lebih dari 1.200 jamban serta banyak lagi. Namun, rekonstruksi fisik dan dukungan internasional belum cukup agar Aceh bisa pulih untuk waktu yang lama. Dengan adanya konflik yang telah terjadi di Aceh selama tiga dekade, kesepakatan perdamaian berhasil dicapai pada tahun 2005, dan status otonomi khusus diberikan kepada provinsi tersebut. Aceh menjadi kisah di mana sebuah bencana menjadi peluang untuk membangun masyarakat agar lebih aman dan mampu menghadapi bencana, tidak hanya terhadap bencana alam di masa depan tapi juga terhadap risiko konflik dan kejadian eksternal.

Sepuluh tahun telah berlalu dan melihat ke belakang, gempa bumi dan tsunami pada tahun 2004 telah memberi banyak pelajaran berharga bagi aktivitas manajemen risiko bencana global. Tiga pelajaran penting di antaranya berhasil kita petik dari pengalaman di Aceh.

Pertama, mengalokasikan sumberdaya untuk mitigasi risiko dan kesiapsiagaan bencana adalah investasi penting bagi sebuah negara. Buktinya sangat jelas. Menurut sebuah estimasi satu dollar yang diinvestasikan untuk sistem peringatan dini bisa menghindari kerugian sebesar $2-14. Sejak bencana di Aceh, sebuah sistem peringatan dini yang canggih telah dikembangkan dengan biaya lebih dari $400 juta yang digunakan oleh lebih dari 28 negara. Dengan 101 alat pengukur ketinggian permukaan laut, 148 seismometer, dan 9 pelampung,  Sistem Peringatan Dini Tsunami Samudera Hindia bisa mengirim peringatan kepada pusat kendali tsunami di berbagai negara dalam waktu sepuluh menit sejak sebuah gempa terjadi. Pemerintah Indonesia telah meningkatkan kemampuan manajemen dan kesiapsiagaan bencana, dan kemudian membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang sekarang menjadi sebuah institusi nasional dengan kapasitas besar.

Kedua, membangun koordinasi antar institusi dan mekanisme pendanaan. Di awal periode setelah tsunami terjadi, situasi menjadi tantangan besar bagi institusi dan tata kelola pemerintah. Beruntung Pemerintah Indonesia segera membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan mandat yang kuat untuk menetapkan prioritas dan melakukan koordinasi. Tindakan ini tidak saja memastikan dana sesuai dengan kebutuhan, tapi juga sejalan dengan praktik global yang baik untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. Komitmen dan rasa kepemilikan yang kuat dari pimpinan tertinggi mampu memberi hasil lebih besar dari apa yang bisa dilakukan masyarakat internasional sendiri-sendiri, dan ini membuktikan bahwa hanya mengandalkan pendanaan internasional adalah hal yang tidak mungkin, dan -harus dihindari.

Pelajaran ketiga adalah perlunya menempatkan masyarakat sebagai pusat proses rekonstruksi. Di Aceh, rekonstruksi dipimpin langsung oleh masyarakat melalui proses partisipatoris pemetaan risiko, perencanaan investasi lokal, serta rekonstruksi rumah yang ditentukan oleh pemiliknya. Proses pemberdayaan seperti ini membuat masyarakat bangkit kembali, dan dalam jangka panjang menjadi semakin kuat dan aman. Besarnya korban manusia dan kerusakan mengancam kemajuan ekonomi yang telah dicapai selama puluhan tahun. Dengan menempatkan masyarakat sebagai pusat perencanaan dan implementasi proses rekonstruksi, masyarakat merasa puas, punya rasa memiliki yang kuat dan dengan hasil yang bahkan lebih baik. Pendekatan serupa telah diterapkan dengan sukses di beberapa situasi bencana sejak tahun 2004 termasuk di Pakistan, India, dan Sri Lanka.

Kita semua hidup di dunia di mana, sayangnya, kerugian akibat bencana menunjukkan tren meningkat. Pelajaran-pelajaran penting dari dampak kejadian pada 26 Desember 2004 bisa membantu kita memastikan agar dampak bencana di masa depan bisa kita kurangi.