Selama 20 tahun terakhir, banjir telah menjadi penyebab lebih banyak masyarakat di Indonesia mengungsi jika dibandingkan dengan jenis bencana lainnya. Hal ini menyebabkan kerusakan yang signifikan dan gangguan pada ekonomi setempat. Seringkali masyarakat miskin dan rentan menanggung beban ancaman bahaya banjir dan terdampak secara tidak proporsional. Mereka cenderung tinggal di daerah berbahaya seperti permukiman padat yang terletak lebih rendah dibanding dengan tingginya permukaan banjir, daerah pantai yang sangat terbuka, dan di sepanjang bantaran sungai yang sering meluap. Mereka juga memiliki keterbatasan akses kepada layanan keuangan dan dukungan dasar untuk mengatasi dampak banjir.
Misalnya, Kota Bima di Indonesia rentan terhadap bahaya banjir fluvial (dari sungai yang meluap dan kapasitas drainase yang tidak mencukupi) dan bahaya banjir pesisir (dari kenaikan permukaan laut dan gelombang badai). Kota ini telah mengalami peningkatan aktivitas ekonomi, perkembangan perkotaan, dan pertumbuhan penduduk. Permukiman perumahan di bantaran sungai dan daerah pesisir yang berisiko telah meluas, ketidakpatuhan terhadap tata tertib dan peraturan bangunan serta standar mitigasi risiko banjir saat ini masih tinggi (seperti membangun gedung lebih tinggi dari permukaan banjir dan penggunaan bahan bangunan tahan banjir).
Banjir mengancam kemajuan sosio-ekonomi yang telah dicapai selama bertahun-tahun dengan satu peristiwa dalam sekejap. Dampaknya bisa sangat merugikan, khususnya bagi masyarakat miskin dan permukiman di sekitarnya di mana perlindungan terhadap banjir, drainase dan infrastruktur sanitasi seringkali tidak terbangun dengan baik dan masyarakat serta asetnya menjadi lebih rentan. Pemerintahan dapat mengambil tindakan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik dan memberdayakan rumah tangga yang rentan, misalnya melalui investasi ketangguhan banjir di kawasan permukiman dengan risiko paling akut, mendukung kesiapsiagaan banjir dan menyikapi pendorong sosio-ekonomi yang menyebabkan kerentanan masyarakat tersebut (misalnya dengan meningkatkan akses pada layanan dasar).
1 dari 4 masyarakat Indonesia tinggal di zona risiko banjir tinggi
Dalam penelitian resolusi tinggi global sebelumnya, diestimasikan bahwa 1,47 miliar jiwa tinggal di zona risiko banjir tinggi dan 956 juta di antaranya tinggal di Asia Timur dan Selatan. Secara global, 587 juta jiwa yang terpapar banjir diestimasikan berada dalam kemiskinan (hidup dengan $5,5 dolar/sekitar Rp 80.000 atau kurang setiap harinya) dan 132 juta jiwa dalam kemiskinan ekstrem ($1,9 /sekitar Rp 30.000 atau kurang). Untuk kelompok ini, banjir akan menyebabkan dampak jangka panjang yang dapat merugikan mata pencaharian mereka.
Di Indonesia, 76 juta jiwa tinggal di zona risiko banjir tinggi, yaitu sekitar 27% dari populasi Indonesia atau lebih dari 1 dari setiap 4 orang Indonesia. Dari 76 juta jiwa ini, 40 juta hidup dalam kemiskinan (hidup dengan kurang dari sekitar Rp 80.000 per hari) dan 2,6 juta dalam kemiskinan ekstrem (hidup dengan kurang dari Rp 30.000 per hari). Secara keseluruhan, ditemukan terdapat perbedaan yang besar pada tingkat tidak terlindungnya berbagai bagian di setiap provinsi terhadap banjir. Kalimantan Barat memiliki jumlah populasi tertinggi yang terpapar risiko banjir tinggi dengan 44%. Gorontalo merupakan provinsi dengan jumlah populasi tertinggi yang terpapar risiko banjir tinggi dan juga hidup dalam kemiskinan ekstrem (3,9 %).
Instrumen analisis dapat membantu identifikasi risiko setempat dan sasaran untuk tindakan
Dalam rangka memahami skala risiko banjir di perkotaan Indonesia dengan lebih baik, penilaian cepat dilakukan di tiga kota untuk melihat seberapa tinggi tingkat tidak terlindungnya masyarakat terhadap banjir: Bima, Manado dan Pontianak. Ketiganya merupakan kota yang berpotensi menjadi kota uji coba untuk program nasional ketangguhan banjir perkotaan yang tengah diajukan. Kami menggunakan metode dan hasil dari penelitian global, dan mengadaptasikannya sesuai konteks setempat. Dengan menggunakan data sosio-ekonomi dari kecamatan di kota-kota tersebut, analisis tingkat global dibawa ke tingkat RT/RW. Hal tersebut digabungkan dengan peta ancaman bahaya banjir berdasarkan model hidro-topografis dan peta populasi beresolusi tinggi.
2 dari 3 warga Pontianak menghadapi risiko banjir akut
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pontianak, Bima, dan Manado menghadapi risiko yang semakin tinggi. Risiko banjir akut di banyak kecamatan kota-kota tersebut, terutama di sepanjang dasar sungai, daerah aliran sungai dan pesisir pantai. Perkiraan penelitian menunjukkan bahwa 64% penduduk (415.000 jiwa) yang tinggal di Pontianak menghadapi risiko banjir yang tinggi, sedangkan 28% penduduk (13.000 jiwa) di Bima dan 18% (40.000 jiwa) di Manado terpapar risiko banjir tinggi.
Namun demikian, permukiman mana yang paling rentan? Khususnya di daerah dengan urbanisasi yang tinggi, masyarakat miskin dapat terdorong ke daerah rawan banjir dengan nilai properti dan harga sewa rumah yang rendah akibat risiko yang lebih tinggi dan infrastruktur yang berkualitas buruk. Hal ini membuat permukiman berpenghasilan rendah sangat rentan mengalami dampak yang lebih lama dari banjir yang parah. Analisis tersebut menawarkan penilaian cepat tentang risiko banjir dan tingkat kemiskinan di semua kecamatan di ketiga kota tersebut. Empat kecamatan diidentifikasi dengan risiko banjir yang sangat tinggi (lebih dari 20% populasi tidak terlindungi) di daerah dengan tingkat kemiskinan yang berada di atas rata-rata nasional. Tiga di antaranya berada di kota Bima. Di beberapa kecamatan di Pontianak, lebih dari separuh penduduk tidak terlindungi - di Pontianak Timur 99% dari seluruh penduduk tidak terlindungi dari banjir.
Pendekatan analisis ini dapat dengan cepat menganalisis kerentanan sosial kota dan mengidentifikasi kecamatan dengan kerentanan tertinggi terhadap banjir. Ini menunjukkan bagaimana metode global dapat dengan cepat diadaptasi ke skala lokal untuk membantu pemerintah mengidentifikasi dan memprioritaskan investasi dalam ketangguhan banjir perkotaan. Analisis berdasarkan data dapat membantu mengurangi bahaya akibat meningkatnya risiko banjir dan menargetkan area yang paling rentan untuk diberikan tindakan yang lebih tepat sasaran.
Tindakan nyata diperlukan untuk menghadapi risiko yang semakin meningkat
Penilaian tersebut menyoroti bahwa risiko sudah tinggi di banyak kelompok masyarakat, sementara tingkat urbanisasi yang tinggi, penurunan tanah, dan perubahan iklim hanya akan meningkatkan risiko di tahun-tahun mendatang. Untuk menjaga prospek pembangunan yang tangguh akan bencana - terutama di kota-kota pesisir - tindakan nyata sangat dibutuhkan untuk mengurangi risiko dan kerentanan dari penggerak sosio-ekonomi. Karenanya, Bank Dunia mendukung Pemerintah Indonesia untuk membentuk program ketangguhan banjir perkotaan nasional, termasuk melalui usulan melalui National Urban Flood Resilience Project dan melalui dukungan teknis yang didanai oleh Global Facility for Disaster Reduction and Recovery. Program nasional ini bertujuan untuk mengurangi kerentanan rumah tangga miskin dan rentan yang tinggal di daerah yang tidak terlindungi dari banjir di kota-kota yang berpartisipasi dalam program serta untuk berinvestasi dalam proyek percontohan di Indonesia.
Sumber informasi lainnya:
- Blog: 1,47 miliar jiwa menghadapi risiko banjir di seluruh dunia: bagi sepertiga diantaranya, risiko tersebut dapat sangat menghancurkan
- Blog: Ketangguhan banjir perkotaan di Indonesia: Pendekatan baru melalui lensa desain tata kota
- Blog: Indonesia: meningkatkan investasi ketangguhan banjir perkotaan dengan ruang terbuka publik yang multi-f
Join the Conversation