Gender dan pendidikan di Indonesia: Kemajuan yang masih membutuhkan kerja keras

Indonesia telah membuat kemajuan besar dalam mencapai kesetaraan gender selama satu dekade terakhir. Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya tingkat literasi, angka partisipasi sekolah, dan ketenagakerjaan, serta kebijakan untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang berkeadilan gender.

Pada tahun 1970-an, Gender Parity Index (GPI) untuk angka partisipasi sekolah (rasio anak perempuan terhadap anak laki-laki yang terdaftar di sekolah) pada anak-anak usia 7-12 tahun adalah 0,89. Ini menunjukkan perbedaan signifikan yang memihak kepada anak laki-laki. Kesenjangan ini tampak lebih lebar seiring bertambahnya umur anak-anak. Namun, pada tahun 2019 Indonesia telah mencapai kesetaraan gender dalam hal partisipasi sekolah di tingkat nasional, dengan GPI 1,00 untuk angka partisipasi sekolah pada anak-anak usia 7-12 tahun.

Sebuah studi yang dilakukan oleh Bank Dunia baru-baru ini, dengan dukungan dari Pemerintah Australia, terkait gender dalam pendidikan, menemukan bahwa meskipun rata-rata nasional telah mengalami peningkatan, berbagai perbedaan signifikan terjadi di tingkat daerah, baik yang memihak pada anak laki-laki maupun perempuan.
 

Temuan dan Poin-poin Utama

1. Partisipasi sekolah: Baik anak laki-laki maupun perempuan mengalami ketertinggalan di berbagai daerah. Sebagai contoh, di Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah, hanya 61 persen anak laki-laki usia 16 sampai 18 tahun yang bersekolah, sedangkan persentase anak perempuan yang bersekolah adalah 95. Namun, di daerah lain anak perempuan juga mengalami ketertinggalan. Misalnya, di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, persentase anak laki-laki yang bersekolah sekitar satu setengah kali lebih banyak daripada persentase anak perempuan.

Gender Parity Index berdasarkan Angka Partisipasi Sekolah usia 16-18 tahun di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur 

Sumber: Diolah dari Susenas 2018.

2. Perbedaan status sosial ekonomi dan faktor geografis tampaknya berperan penting dalam menentukan apakah siswa dapat menyelesaikan sekolah mereka. Remaja usia sekolah menengah pertama dari rumah tangga termiskin menghadapi kemungkinan empat kali lebih besar untuk putus sekolah dibandingkan dengan remaja yang berasal dari rumah tangga terkaya. Kondisi terkait ekonomi terlihat menjadi alasan utama untuk putus sekolah. Populasi anak putus sekolah juga terkonsentrasi di wilayah pedesaan dan daerah terpencil.

Alasan utama untuk putus sekolah berdasarkan jenis kelamin (persen)

Alasan utama untuk putus sekolah berdasarkan jenis kelamin (persen)

3. Pernikahan Anak: Anak perempuan terus terdampak secara tidak proporsional, dengan variasi yang besar di tingkat daerah. Pernikahan dini dan partisipasi sekolah berbanding terbalik, terutama untuk anak perempuan, karena banyak anak yang putus sekolah jika mereka harus menikah. Meskipun angka pernikahan anak di Indonesia telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, namun angka tersebut masih tinggi. Studi ini menemukan variasi yang luas di tingkat daerah. Sebagai contoh, Sulawesi Barat memiliki prevalensi pernikahan dini tertinggi pada tahun 2015, di mana 34,2 persen perempuan usia 20-24 tahun yang pernah menikah, telah menikah sebelum mencapai usia 18 tahun. Sebaliknya, Kepulauan Riau memiliki angka yang lebih rendah tetapi masih signifikan yaitu 11,7 persen.
4. Perundungan (bullying) berdampak pada anak laki-laki dan perempuan secara berbeda: Studi ini mengonfirmasi temuan dari studi sebelumnya tentang perundungan di sekolah. Sementara anak laki-laki memiliki risiko yang lebih tinggi mengalami perundungan/ kekerasan fisik, anak perempuan menghadapi kemungkinan lebih besar untuk mengalami kekerasan berbasis seksual dan kekerasan emosional/ psikologis.
5. Di tingkat nasional, meskipun anak perempuan berprestasi lebih baik daripada anak laki-laki di sekolah, namun jumlah perempuan yang bekerja lebih sedikit, mendapatkan penghasilan lebih rendah, dan lebih sedikit mendapatkan kesempatan promosi. Perempuan masih kurang terwakili, baik pada posisi kepemimpinan di lingkup sekolah maupun pemerintahan. Dari hasil wawancara kami mendapati bahwa perempuan lebih jarang dipromosikan dan lebih sedikit mencari kesempatan untuk dipromosikan. Perempuan meraih skor yang lebih rendah dalam proses penawaran promosi, sementara kurang banyak yang dapat berpartisipasi dalam pelatihan untuk meraih posisi eselon yang lebih tinggi, karena kendala waktu dan tanggung jawab di rumah, akibat kurangnya fasilitas penitipan anak yang memadai di kantor-kantor di tingkat  kabupaten, provinsi, maupun kementerian. Perempuan dan laki-laki sama-sama mengakui bahwa beberapa posisi memang ditargetkan secara khusus untuk laki-laki dan laki-laki dipandang sebagai pemimpin yang lebih baik.

• Pada angkatan kerja di bidang pendidikan, laki-laki menduduki sebagian besar posisi manajemen. Di sekolah-sekolah di bawah pengelolaan Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), perempuan mewakili lebih dari separuh tenaga kependidikan di tingkat sekolah dasar, menengah pertama, dan menengah atas. Namun, dalam hal mengelola dan memimpin sekolah, data menunjukkan bahwa laki-laki mendominasi peran-peran tersebut. Di tingkat sekolah dasar, perempuan hanya mewakili 31 persen dari kepala sekolah di bawah Kemenag dan 43 persen di sekolah di bawah Kemendikbud, dengan angka yang menurun seiring dengan kenaikan jenjang sekolah. Di sekolah menengah atas di bawah pengelolaan Kemenag, hanya 19 persen posisi kepala sekolah ditempati oleh perempuan, sedangkan di sekolah menengah atas di bawah pengelolaan Kemendikbud hanya 22 persen dari semua kepala sekolah adalah perempuan.

Studi kami merekomendasikan sejumlah opsi bagi Indonesia untuk mengatasi masalah ini dan untuk terus memperkuat langkah yang telah dibuat terkait kesetaraan gender dalam pendidikan. Di antaranya termasuk: analisis terhadap data daerah untuk mengidentifikasi ketidakseimbangan gender dan mengembangkan solusi yang memungkinkan, penyelenggaraan pelatihan guru yang peka gender, gagasan tentang bagaimana mendorong lebih banyak perempuan menjadi pemimpin sekolah, dan menyediakan fasilitas pengasuhan anak yang memadai bagi pegawai negeri sipil. Anda dapat membaca temuan lengkap dari studi dan rekomendasi kami di sini.