Alfiana Pamut berdiri di hadapan sekelompok orang yang didominasi oleh laki-laki di SD Inpres Golo Popa, di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, salah satu daerah tertinggal di Indonesia. Perempuan muda yang juga menjadi ketua Kelompok Pengguna Layanan tersebut membacakan nilai kinerja layanan tiap guru selama satu bulan di sekolah ini dengan suara lantang dan jelas.
Mengikuti jalannya pertemuan tersebut dari tempat duduk di belakang ruang kelas, saya amat terkesan dengan apa yang saya saksikan.
Dalam konteks yang berbeda, adalah sesuatu yang lumrah bagi warga untuk menuntut guru memberikan layanan pendidikan yang lebih baik. Namun SD Inpres Golo Popa terletak di Desa Compang Necak, yang berjarak tiga jam berkendara dari kota terdekat melalui jalan berbatu, menanjak dan berkelok-kelok. Di desa terpencil seperti Compang Necak, masyarakat cenderung menghormati para guru. Namun lokasi sekolah yang amat jauh membuat pemerintah kesulitan mengawasi guru. Studi yang dilakukan UNICEF pada 2012 menunjukkan bahwa minimnya pengawasan terhadap sekolah berakibat pada tingginya tingkat mangkir para guru. Sebuah survei yang tidak diumumkan yang dilakukan oleh Kemitraan Pendidikan Australia dengan Indonesia pada 2014 memperlihatkan bahwa satu dari lima guru mangkir dari sekolah-sekolah terpencil, atau dua kali lipat dari angka di tingkat nasional.
Sementara itu, survei yang dilakukan World Bank pada akhir 2016 di SD Inpres Golo Popa menunjukkan bahwa satu dari tujuh guru mangkir dari sekolah. Tidak satu pun dari 51 murid yang dievaluasi (dari 61 murid terdaftar) mencapai standar kompetensi yang ditentukan untuk Bahasa Indonesia dan Matematika. Inilah gambaran atas apa yang terjadi sebelum program rintisan KIAT Guru dimulai.
Program ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. Diimplementasikan oleh Yayasan BaKTI, dengan dukungan World Bank dan pendanaan dari Pemerintah Australia, proyek percontohan ini bertujuan untuk meningkatkan kehadiran serta kinerja layanan guru.
KIAT Guru memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan akuntabilitas guru dengan menyepakati lima hingga delapan indikator layanan untuk meningkatkan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi anak. Di beberapa sekolah rintisan, pemberdayaan masyarakat ini dikaitkan dengan pembayaran tunjangan guru, yang jumlahnya dihitung berdasarkan verifikasi Kelompok Pengguna Layanan atas kehadiran guru atau penilaian atas kinerja layanan guru. Terdiri dari sembilan anggota – enam orang tua murid dan tiga tokoh masyarakat – anggota kelompok dipilih oleh para orangtua dan anggota masyarakat. Ada lima anggota perempuan dalam kelompok di Golo Popa.
Di SD Inpres Golo Popa, kinerja layanan guru yang dinilai oleh Kelompok Pengguna Layanan akan menentukan jumlah tunjungan daerah terpencil yang diterima guru. Kepala sekolah yang mendapat skor 91, misalnya, akan menerima 91 persen dari tunjangan daerah terpencil bulanan yang dialokasikan. Dengan jumlah tunjangan daerah terpencil sama besarnya dengan gaji pokok, skor yang diterima guru menjadi amat penting.
Setelah Alfiana selesai membaca skor kinerja layanan ketujuh guru di SD tersebut, tiba giliran kepala sekolah dan orangtua memberikan tanggapan. Sang kepala sekolah, Ester Esem, mempertanyakan skornya. Ia merasa telah melakukan tugasnya dengan baik dalam mengecek kegiatan belajar mengajar dan kehadiran guru setiap hari.
Dengan percaya diri, Alfiana menjawab bahwa Kelompok Pengguna Layanan telah mengecek dokumen, melakukan pengamatan dan mewawancarai beberapa murid sebelum menentukan nilai. Kelompok tersebut menemukan bahwa pengecekan yang dilakukan Ester tidak optimal. Di daftar hadir ada dua guru yang menandatangani buku absen, namun pada hari tersebut, mereka mengawasi ujian di sekolah lain.
Saat istirahat makan siang, saya mencari kesempatan untuk mengobrol dengan anggota Kelompok Pengguna Layanan dan bertanya bagaimana mereka bisa begitu berani. Mereka mengatakan bahwa itu adalah tanggung jawab dari hati. Mereka harus memberikan penilaian yang adil terhadap guru, namun juga harus bertanggung jawab kepada masyarakat. Dalam obrolan lainnya, sang kepala sekolah, Ester, bercerita bahwa Kelompok Pengguna Layanan telah bekerja sangat baik menjaga akuntabilitas guru. Ia menyebutkan bahwa guru-guru laki-laki terkadang tidak mendengarkannya karena Ia seorang perempuan. Namun kini ada anggota kelompok yang membantunya melakukan pengawasan.
Apa yang saya saksikan di Golo Popa mungkin salah satu contoh terbaik, namun tetap sangat membesarkan hati melihat bahwa hanya dalam tiga bulan setelah proses pendampingan masyarakat berjalan, Kelompok Pengguna Layanan telah mampu menjaga akuntabilitas kepala sekolah dan guru terhadap indikator layanan yang disepakati bersama. Mungkin kelompok masyarakat lain akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk sampai pada kondisi akuntabilitas sosial yang serupa, namun Golo Popa menunjukkan bahwa hal ini sangat mungkin terjadi. Proyek percontohan KIAT Guru saat ini diimplementasikan di 203 sekolah dasar di area tertinggal di lima kabupaten. Hasil proyek ini akan dimasukkan ke dalam rekomendasi kebijakan untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Join the Conversation