Melampaui unicorn untuk masa depan digital yang inklusif di Indonesia

Salah satu tren yang berlaku secara global dan menjadi hikmah yang dapat diambil dari pandemi ini  adalah akselerasi adopsi teknologi digital oleh masyarakat, perusahaan, dan juga oleh pemerintah dari berbagai negara. Sebagai salah satu perekonomian digital dengan tingkat pertumbuhan yang paling pesat di Asia Tenggara, hal ini memberikan peluang menarik untuk memaksimalkan kekuatan dari berbagai teknologi digital ini dalam menangani beberapa tantangan mendasar untuk mencapai pertumbuhan, menciptakan perekonomian yang lebih kompetitif dan inklusif.

Akan tetapi, apakah manfaat dari perekonomian digital yang kian meningkat akan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia? Ataukah akan ada beberapa golongan yang melesat maju, sementara golongan lainnya tertinggal? Siapa yang akan menjadi pemenang dan siapa yang akan tertinggal? Apa yang dapat dilakukan oleh pembuat kebijakan dalam memastikan bahwa pertumbuhan penerapan teknologi digital membantu mengurangi kesenjangan dan ketidaksetaraan, dan tidak  memperluas kesenjangan tersebut?

Tim kami menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam laporan terbaru berjudul Bukan Sekedar  Unicorn. Berdasarkan temuan dari berbagai data dan metode, kami menunjukkan bahwa pertumbuhan perekonomian digital belum tentu merupakan pertumbuhan yang adil . Tantangan non-digital yang telah lama dihadapi Indonesia dalam menciptakan pertumbuhan yang inklusif tetap menjadi hambatan dalam pemanfaatan teknologi digital secara efektif bagi semua warga negara Indonesia.

Meskipun demikian, kesenjangan digital tidak harus menjadi masa depan Indonesia. Dengan kebijakan proaktif yang menciptakan ruang aktifitas yang berimbang bagi semua pihak, Indonesia dapat meraih masa depan digital yang inklusif  bagi seluruh masyarakatnya. Kami menggarisbawahi tiga prioritas kebijakan utama yang dapat membantu Indonesia meraih tujuan tersebut.

Pertama, pengadaan akses internet yang berkualitas bagi semua orang adalah landasan dari pendekatan ini. Meskipun terdapat berbagai kemajuan yang signifikan dalam satu dekade terakhir dalam upaya memperluas akses internet, termasuk melalui penyelesaian proyek Palapa Ring, hampir separuh populasi dewasa di Indonesia masih belum terhubung dengan internet. Mengurangi  kesenjangan ini tidak hanya memerlukan upaya dalam mengatasi permasalahan infrastruktur untuk konektivitas hingga di wilayah terpencil, tetapi juga memerlukan intervensi yang lebih lunak dalam hal persaingan dan regulasi sektor yang memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas dan keterjangkauan akses internet, terutama bagi masyarakat tidak mampu.

Prioritas kedua adalah memastikan bahwa perekonomian digital bisa dilakukan semua orang Hal ini memerlukan investasi dan fasilitasi bagi penggerak kunci perekonomian digital sambil mengembangkan kemampuan rakyat Indonesia dalam memanfaatkan kesempatan yang muncul. Untuk meraihnya, Indonesia harus bergerak maju dalam hal inklusi finansial, memfasilitasi adanya kepercayaan untuk meningkatkan penggunaan layanan pembayaran digital, perbaikan logistik, dan perluasan investasi untuk keterampilan digital dan keterampilan yang diperlukan untuk berkembang dalam perekonomian digital.

Prioritas kebijakan yang ketiga adalah pemerintah yang memimpin pemanfaatan media agar layanan yang diberikan menjadi lebih baik dan peningkatan kualitas interaksi antara rakyat dan pemerintah. Hal tersebut merupakan agenda yang kompleks, tetapi, terdapat dua inisiatif yang dapat menjadi awalnya, yakni inisiatif identitas digital nasional bagi seluruh lapisan perekonomian dan pendekatan transformasi digital bagi seluruh lembaga pemerintah yang didukung oleh lembaga yang mumpuni untuk menyelesaikan tantangan koordinasi lintas lembaga yang penting. Untuk meningkatkan kepercayaan dalam transaksi online dan pemerintahan digital, ketentuan dalam RUU Perlindungan Data Pribadi dapat menjadi hal penting untuk menjamin keamanan dan akuntabilitas pengumpulan, penggunaan, dan pembagian data pribadi, serta memformalisasi hak-hak subjek data. Salah satu fitur penting untuk menjamin kredibilitas dan kekuatan hukum tersebut adalah pengawasan dari lembaga independen.

Selain ketiga prioritas tersebut, ada area keempat yang beririsan dan juga penting. Guna menciptakan lingkungan perekonomian digital yang lebih inklusif, upaya untuk menyediakan media digital bagi semua orang dan untuk memberikan stimulasi terhadap inovasi digital harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari agenda reformasi yang ada yang lebih luas yang mencakup keterbukaan dan persaingan yang lebih luas, regulasi yang lebih kuat, perlindungan sosial yang lebih komprehensif, dan investasi dalam keterampilan yang diperlukan di masa depan.

 

Tautan terkait:

Beyond Unicorns: Harnessing Digital Technologies for Inclusion in Indonesia