Ungkapkan suaramu Indonesia! Mengusung akuntabilitas sosial layanan kesehatan

Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitias sosial bisa memperbaiki kualitas layanan kesehatan di Indonesia, silakan kunjungi kawasan perbatasaan di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kejadian ini berlangsung di suatu siang yang panas pada bulan Agustus 2015 di kelurahan Bijaepasu, sekitar enam jam perjalanan darat dari ibukota provinsi NTT, Kupang. Di tengah panasnya udara yang mencapai 40 derajat celcius, antrian manusia melingkari sebuah puskesmas.

Sekelompok ibu dengan bayi mereka juga para manula berdiri sepanjang dinding yang hampir roboh. Antrian panjang bergerak dengan lambat. Petugas kesehatan terlihat kewalahan melayani pasien dan hampir tidak ada peralatan medis yang memadai di puskesmas tersebut.

Di puskesmas ini pasien dari segala pelosok rela antri untuk mendapat layanan kesehatan, bahkan ada sekelompok ibu yang berjalan kaki lebih dari satu jam untuk mencapai puskesmas ini. Ketika kami menanyakan hak mereka sebagai pasien, semua warga desa tidak bisa menjawab.

Ini adalah pemandangan yang biasa dijumpai di daerah-daerah terpencil Indonesia. Keadaan seperti ini merekam sebuah tantangan yang penting untuk negara ini: tidak adanya akuntabilitas sosial untuk layanan kesehatan. Penguatan akuntabilitas sosial atau keterlibatan masyarakat, merupakan faktor penting untuk memperbaiki kualitas layanan kesehatan. Hal ini juga penting untuk membantu pembuat kebijakan merancang peraturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan untuk memperbaiki kehidupan rakyat yang miskin dan rentan di Indonesia sangat penting. Akuntabilitas sosial bisa membantu Indonesia mengurangi stunting anak-anak Indonesia, serta membantu 28 juta rakyat yang saat ini hidup di bawah garis kemiskinan untuk mendapatkan masa depan yang lebih cerah.

Namun, banyak fasilitas kesehatan seperti di kelurahan Bijaepasu, tidak memiliki landasan akuntabilitas sosial; prosedur untuk masyarakat agar dapat mengungkapkan keresahan, keluhan dan harapan mereka;  dialog lokal atau forum yang menghubungkan masyarakat dengan tenaga kesehatan dan sebuah sistem untuk menilai kualitas pelayanan kesehatan seperti score cards. Semua ini tidak ada di desa tersebut, sehingga akuntabilita sosial sama sekali tidak ada.

Dengan dukungan Bank Dunia, baru-baru ini Bapenas dan LSM lokal Wahana Visi Indonesia menyelenggarakan sebuah seminar untuk membicarakan pentingnya akuntabilitas sosial untuk memperbaiki layanan kesehatan di seluruh pelosok Indonesia.

Salah seorang pendukung akuntabilitas sosial adalah Kepala Bappenas Sofyan Djalil. Menurut beliau, akuntabilitas sosial bisa menjadi salah satu jalan bagi masyarakat untuk memasukan kearifan lokal ke dalam pelayanan kesehatan.

“Saya sendiri besar di desa, saya melihat hampir semua masalah diselesaikan dengan local wisdom,” ujar Sofyan Djalil dalam pidatonya. Beliau menambahkan pentingnya akuntabilitas sosial untuk menyeimbangkan supply dan demand pelayanan kesehatan.
 

Seminar juga menampilkan berbagai praktik terbaik dari lapangan. Antonius Luju, kepala desa Nita di NTT, mengatakan bahwa masyarakat menjadi lebih sadar akan haknya sebagai pasien, dan mereka meminta adanya standar minimum pelayanan kesehatan. Masyarakat juga meminta adanya transparansi dan akuntabilitas, oleh karena itu Luju memasang sebuah baliho besar berisi alokasi dana desa untuk kesehatan. 

Carolus, kepala puskesmas di Desa Nita, mengatakan awalnya dia cukup khawatir menerima keluhan dari masyarakat. Namun, seiring dengan waktu ia menjalankan proses dialog dan menerima masukan dari masyarakat untuk memperjuangkan perbaikan layanan di puskesmas. Saat ini Carolus telah menempatkan satu bidan di setiap desa, sesuai dengan permintaan masyarakat.

Menurut masyarakat desa yang juga hadir di seminar tersebut, selain menerima tambahan perlengkapan kesehatan di puskesmas, petugas kesehatan juga menjadi lebih responsif. Masyarakat menjadi yakin bahwa pelayanan kesehatan telah membaik dan akan terus membaik.

Desa Nita adalah salah satu lokasi dari sebuah proyek yang didukung Program Global Partnership for Social Acountability yang didanai oleh Bank Dunia. Program ini diluncurkan di tahun 2012 dengan tujuan untuk memperkuat suara masyarakat terkait peningkatan pelayanan kesehatan dan mendukung kapasitas pemerintah dalam merespons suara masyarakat.

Wahana Visi Indonesia adalah mitra utama dari program tersebut di Indonesia, terutama untuk wilayah provinsi NTT. LSM ini telah memimpin program Suara dan Aksi Warga untuk peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di desa Nita, dan di 60 desa lainnya di seluruh pelosok provinsi sejak bulan Juni 2014.

Saya cukup gembira melihat penyaluran suara warga di beberapa wilayah provinsi terpencil ini, mengingat NTT masih tertinggal dibanding provinsi lain untuk beberapa indikator pembangunan. Lebih dari setengah anak-anak umur lima tahun mengalami stunting dan lebih dari 20 persen penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Provinsi ini juga punya iklim yang kering, dengan musim hujan cukup pendek setiap tahunnya, sehingga cukup rentan terhadap kejutan sosial-ekonomi seperti gagal panen.

Untuk beberapa bulan ke depan, tim kami di Jakarta akan bekerja dengan mitra-mitra pembangunan lainnya untuk menyelesaikan sebuah nota kebijakan terkait akuntabilitas sosial di sektor layanan kesehatan di Indonesia. Kami berharap analisa kami bisa memberikan petunjuk kepada pembuat kebijakan di Indonesia, untuk memperkuat akuntabilitas sosial terkait pelayanan kesehatan.

Perjalanan menuju akuntabilitas sosial yang lebih baik masih panjang, namun Indonesia sudah memulai perjalanan tersebut.