Jalan menuju keamanan ekonomi di Indonesia

Pemerintah Indonesia telah mencapai cita-citanya untuk beralih dari negara yang berpenghasilan rendah menjadi negara berpenghasilan menengah. Kemajuan pembangunan yang mengesankan sejauh ini memungkinkan Indonesia untuk secara efektif mewujudkan tujuannya untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024. Pengentasan kemiskinan meliputi basis yang luas dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat inklusif, akan tetapi sepertiga dari seluruh jumlah rumah tangga masih rentan jatuh miskin ketika terjadi guncangan. Tingkat kesenjangan juga telah menurun di seluruh Indonesia, meskipun sebagian wilayah pedesaan di Nusa Tenggara, Maluku dan Papua masih tertinggal, khususnya dalam pencapaian modal manusia.

Penurunan kemiskinan Indonesia dari tahun 2002 sampai 2022 dengan menggunakan garis-garis kemiskinan absolut USD1,90 per hari dan US$3,20 per hari

Laporan Bank Dunia Indonesia Poverty Assessment: Pathways Towards Economic Security mencermati tren kemiskinan dan pemerataan, dan menjabarkan rekomendasi bagaimana Indonesia dapat melanjutkan dan mempercepat upaya pengentasan kemiskinan bagi segmen penduduk yang lebih besar – sesuai dengan cita-citanya untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045. Laporan ini menyoroti perlunya bagi Indonesia untuk memperluas definisi kemiskinan, ketika kemiskinan ekstrem yang diukur berdasarkan Paritas Daya Beli (PPP) pada tahun 2011 sebesar US$1,90 turun menjadi 1,5 persen pada tahun 2022. Peralihan PPP menjadi US$3,20 per hari akan berdampak pada bukan hanya jumlah orang miskin, melainkan juga profil mereka, misalnya dengan termasuknya lebih banyak pekerja dari luar sektor pertanian. Kemiskinan juga akan lebih bersifat sementara. Oleh karena itu, kebijakan perlu diperluas dari hanya menargetkan penduduk yang sangat miskin menjadi strategi pertumbuhan yang inklusif, agar rumah tangga miskin dapat mencapai keamanan ekonomi. Sebuah pendekatan multi-cabang (multi-pronged approach) berdasarkan tiga langkah yang saling melengkapi dapat membantu mencapai ambisi baru ini: menciptakan peluang yang lebih baik, melindungi rumah tangga dari kemiskinan, dan mendanai investasi yang berpihak pada rakyat miskin.

Menciptakan Peluang yang Lebih Baik

Cara yang paling berkelanjutan untuk terbebas dari kemiskinan adalah dengan bekerja. Dengan angka pengangguran sebesar 5,9 persen pada tahun 2022, maka sebagian besar penduduk Indonesia sebenarnya sudah mempunyai pekerjaan. Bahkan dari antara penduduk miskin dan rumah tangga yang belum aman secara ekonomi, lebih dari 8 di antara 10 orang mempunyai pekerjaan. Akan tetapi, penghasilan mereka masih belum cukup untuk terbebas dari kemiskinan – dan belum mampu mencapai keamanan ekonomi. Di wilayah-wilayah pedesaan, satu dari dua rumah tangga miskin mengandalkan pertanian sebagai sumber mata pencaharian utama. Tetapi, penghasilan dari pertanian saja belum cukup untuk melepaskan diri dari kemiskinan. Di wilayah perkotaan maupun pedesaan, banyak rumah tangga yang juga bekerja di bidang jasa. Meskipun sektor jasa dapat memberikan pekerjaan yang produktif, banyak pekerja terperangkap di sektor jasa yang bernilai tambah rendah dengan pengasilan yang tidak memadai.

Tantangan produktivitas yang rendah dapat ditanggulangi dari berbagai sisi. Produktivitas pertanian dapat ditingkatkan melalui penyuluhan pertanian dan akses pasar yang lebih baik. Penghapusan subsidi pertanian yang difokuskan pada produksi pangan dapat mendorong usaha pertanian tanaman komersial, kerap lebih cocok untuk kondisi tanah tertentu. Kebijakan untuk meningkatkan daya saing, termasuk kebijakan perdagangan dan investasi asing langsung (FDI) dengan batasan-batasan yang tidak terlalu ketat dapat mendorong pertumbuhan lapangan kerja yang lebih luas. Digitalisasi juga dapat memberikan peluang namun membutuhkan keterampilan digital, konektivitas dan lingkungan kebijakan pendukung. Sementara itu, para pekerja perlu diperlengkapi dengan kombinasi keterampilan yang tepat dalam mempersiapkan diri untuk pekerjaan baru – bukan hanya keterampilan digital, melainkan keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan yang tepat. Kebijakan, misalnya, dapat meningkatkan jenjang dan kualitas pendidikan menengah dan khususnya pendidikan tinggi, serta meningkatkan investasi pada pelatihan-pelatihan teknis dan kejuruan.

Melindungi rumah tangga dari Kemiskinan

Indonesia masih rentan terhadap guncangan yang ditimbulkan oleh realita global. Sepertiga dari penduduk Indonesia masih belum aman secara ekonomi. Peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan iklim saja dapat dikaitkan dengan 70 persen bencana di Indonesia dalam beberapa dekade antara tahun 1990 sampai 2021. Dengan lebih dari 300 bencana alam yang tercatat, lebih dari satu juta orang telah terkena dampaknya. Oleh karena itu, semakin penting bagi para pembuat kebijakan di Indonesia untuk memprioritaskan investasi infrastruktur yang tangguh guna memitigasi dampak dari guncangan-guncangan yang tak terhindarkan seperti ini.

Akan tetapi, guncangan akan selalu terjadi – dan dampaknya tidak dapat sepenuhnya dimitigasi melalui investasi infrastruktur yang tangguh. Tanpa adanya akses yang memadai terhadap jaring pengaman sosial, maka masyarakat miskin dan segmen-segmen penduduk yang tidak aman secara ekonomi akan terus memikul bagian terberat dari beban bencana – baik yang berkaitan dengan iklim, maupun bencana lainnya. Pandemi COVID-19 telah menunjukkan betapa pentingnya sistem perlindungan sosial yang telah ada di Indonesia, tetapi juga menunjukkan perlunya berbuat lebih banyak, khususnya sehubungan dengan penargetan dan kecukupan bantuan yang diberikan. Selain itu, inklusi keuangan dapat diprioritaskan untuk memberikan akses yang lebih baik, misalnya, kepada instrumen simpan pinjam. Hal ini dapat memberi rumah tangga instrumen untuk meredam dampak dari guncangan yang terjadi.

Membiayai Investasi yang Berpihak pada Penduduk Miskin

Kebijakan-kebijakan yang direkomendasikan pada dua langkah yang disebutkan sebelumnya bukan hanya membutuhkan kemauan politik, melainkan juga sumber daya. Sumber daya tersebut bukan mustahil untuk diperoleh. World Bank’s Indonesia Poverty Assessment: Pathways Towards Economic Security ini mengungkap peluang-peluang untuk meningkatkan pendanaan investasi yang berpihak kepada rakyat miskin. Misalnya, peninjauan kembali kebijakan subsidi energi dan pertanian dapat membantu meningkatkan pendapatan pemerintah, demikian pula dengan dikajinya kembali penerapan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN). Kenaikan pajak atas minuman beralkohol, tembakau, gula dan karbon juga dapat menambah dana investasi yang berpihak kepada rakyat miskin.

Selain itu, peningkatan kapasitas pemerintah daerah khususnya di bidang pengelolaan belanja daerah dapat membantu memperbaiki kualitas pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Hal ini khususnya penting dalam konteks daerah terpencil dan tertinggal – yang memiliki kapasitas terendah – sehingga menunjukkan pencapaian modal manusia yang sangat rendah. Maka, investasi pada peningkatan kapasitas juga dapat membantu mengurangi kesenjangan di Indonesia.

Kesimpulan

Serangkaian kebijakan yang dirancang dengan cermat dan terpadu dalam sebuah pendekatan multi-cabang (multi-pronged approach) dapat membantu melanggengkan kisah sukses Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem. Rangkaian kebijakan tersebut akan membantu rumah tangga di Indonesia mencapai keamanan ekonomi, sehingga guncangan-guncangan yang terjadi tidak dapat mengurangi hasil-hasil yang telah dicapai dalam upaya pengentasan kemiskinan, sejalan dengan cita-cita Indonesia untuk mewujudkan status sebagai negara berpenghasilan tinggi.